JAKARTA – Mempersiapkan masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang pastinya akan menimbulkan lonjakan arus lalu lintas, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Jakarta, Selasa (19/11/2019).
“Saya mohon disiapkan terutama menyangkut aspek keselamatan,†kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi.
Menurutnya kejadian tenggelamnya KM.Sinar Bangun di Danau Toba tahun lalu, seharusnya bisa diantisipasi.
Dirjen Budi meminta agar para operator angkutan penyeberangan memastikan kelengkapan life jacket, sekoci, dan fasilitas keselamatan lainnya.
Dari sisi angkutan jalan, kata dia meski volume arus lalu lintas pada saat Nataru tidak sebesar angkutan lebaran, namun menurutnya kesiapan harus tetap dioptimalkan.
“Memang dari jumlah penumpang atau pun masyarakat yang akan memanfaatkan jasa angkutan penyeberangan tidak sebanyak pada saat lebaran, namun demikian harus tetap dipersiapkan dengan baik,†paparnya.
Menanggapi masalah kesiapan infrastruktur jalan, Dirjen Budi menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan instansi terkait lainnya,.
“Jalan tol untuk yang elevated informasinya sudah bisa dipakai. Bukan fungsional lagi, tapi sudah operasional. Saat ini sedang dibahas terkait pentarifannya. Kemudian untuk jalan tol Lampung sampai Palembang yang telah diresmikan Presiden Jokowi, saat ini sedang dilakukan penyempurnaan fasilitas restarea,†ungkap dia.
Pada masa angkutan Nataru menurut Dirjen Budi seperti sebelum-sebelumnya, maka akan dilakukan pengaturan operasional kendaraan barang.
Adapun penyelenggaraan angkutan natal dan tahun baru akan dimulai pada 19 Desember 2019 dan berakhir pada 6 Januari 2020.
“Biasanya pembatasan kendaraan barang dilakukan pada 2 atau 3 hari sebelum hari H, selama 2 hari,†ujar Dirjen Budi.
Namun pada Nataru kali ini, pihaknya akan akomodatif terhadap berbagai masukan dari berbagai pihak.
“Kami akan perhatikan kapan harinya dan jam pengaturan operasional kendaraan barang tersebut,†imbuhnya.
Akomodatif yang dimaksud adalah dalam menetapkan kebijakan pihaknya tidak hanya melihat dari sudut pandang pemerintah semata, namun juga memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan dunia usaha.
Secara khusus Dirjen Budi meminta agar kapal penyeberangan di lintas Ketapang-Gilimanuk agar meningkatkan kualitas pelayanannya.
“Kalau bisa di-make up-lah, kapal-kapal itu, entah itu AC-nya, atau tempat duduknya, agar pelayanan menjadi lebih baik,†ujar Dirjen Budi.
Dirjen Budi juga meminta pada PT ASDP Indonesia Ferry untuk meningkatkan e-ticketing dan cashless kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa angkutan penyeberangan.
Selain itu, pada saat terjadi lonjakan jumlah penumpang atau pun kendaraan yang akan menyeberang, juga perlu dibuat jalur khusus dan dermaga khusus bagi sepeda motor; menambah jumlah gate pembelian tiket; menyiapkan prosedur penanganan keadaan darurat di pelabuhan penyeberangan.
“Serta berkoordinasi dengan Kepolisian terkait keamanan dan juga berkoordinasi dengan pihak pemangku kepentingan lainnya di pelabuhan penyeberangan,†pungkasnya.