PERHUBUNGAN – Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menjabarkan arah kebijakan pembangunan di sektor Perhubungan Darat tahun 2020-2024.
“Kami siapkan tujuh arah kebijakan transportasi darat untuk jangka lima tahun kedepan,†ujar Dirjen Budi di Jakarta, Rabu (6/11/2019).
1. Penguatan konektivitas sistem transportasi darat;
2. Keterpaduan antarmoda pendukung logistik nasional;
3. Revitalisasi sistem transportasi perkotaan;
4. Penerapan kebijakan keselamatan LLAJ;
5. Penguatan sistem pengendalian keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP);
6. Modernisasi sistem pelayanan transportasi darat;
7. Optimalisasi penyelenggaraan angkutan hari libur nasional.
Dirjen Budi juga menambahkan bahwa peran Ditjen Hubdat juga berguna untuk mendorong sektor logistik karena 75% pergerakannya menggunakan transportasi darat.
“Jadi sesuai Kerangka Pengembangan Infrastruktur 2020-2024, salah satunya adalah pembangunan transportasi perkotaan. Kami pemerintah mengupayakan inovasi dalam hal pembiayaan infrastruktur dengan mengajak badan usaha sebagai mitra kerja sama untuk turut mengambil bagian. Dengan skema KPBU atau yang familiar disebut dengan Public Private Partnership (PPP) menjadi pilihan utama dalam mempercepat pengembangan dan pembangunan infrastruktur,†ucap Dirjen Budi.
Untuk mencapai target pembangunan infrastruktur yang besar tersebut Budi menegaskan bahwa pemerintah telah mengubah paradigma pembiayaan infrastruktur di Indonesia saat ini dengan model pembiayaan sektor swasta.
Terdapat perbedaan anggaran Ditjen Hubdat Tahun 2020 sebesar Rp6,9 Triliun (54,25 %) antara pagu kebutuhan dan pagu alokasi anggaran.
“Selisih inilah yang dapat berpotensi dikerjasamakan dengan Badan Usaha/ swasta,†tambah Dirjen Budi.
Hal ini memberikan gambaran bahwa melalui tata kelola anggaran yang efektif dan efisien, sektor transportasi dapat berkembang dengan baik dan memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian nasional, walaupun dihadapkan pada keterbatasan anggaran pembangunan.