Antisipasi Pencegahan Masuknya Virus Corona ke Indonesia Oleh Kementerian Perhubungan

Menteri Perhubungan meminta seluruh stakeholder transportasi untuk melakukan upaya-upaya antisipasi pencegahan masuknya virus corona ke Indonesia.

“Menindaklanjuti imbauan dari Mensesneg, saya meminta seluruh stakeholder transportasi khususnya di sektor udara dan laut untuk memerhatikan perkembangan virus Corona di Wuhan, China dan melakukan upaya preventif yang lebih intensif,” jelas Menhub.

Menhub Budi mengungkapkan, upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh para operator sektor transportasi udara dan laut yaitu : melakukan pemantauan dan pemeriksaan penumpang dan kru yang lebih intensif, khususnya dari tujuan asal negeri China, melakukan koordinasi intensif dgn para stakeholder khusus KKP setempat, agar petugas d Bandara dan Pelabuhan internasional yang dilalui penumpang dari tujuan asal negeri China diharapkan menggunakan masker,

“Tadi malam saya telah meminta Dirjen Hubud, Dirjen Hubla berkoordinasi dengan AP I, AP II, Pelindo I s.d IV untuk segera melakukan upaya-upaya secara intensif,” tandas Menhub

Kemenhub: Kewenangan Ojol Boleh Bawa Penumpang di Tangan Pemda

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tidak saling bertentangan. Aturan tersebut memiliki napas sama yaitu untuk mencegah penyebaran virus Corona di seluruh Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyatakan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan telah menyepakati bahwa klausul terkait pengaturan sepeda motor termasuk ojek online (ojol), harus mengikuti ketentuan sesuai pasal 11 ayat 1c yaitu sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi hanya untuk mengangkut barang.

Adapun klausul dalam pasal 11 ayat 1d yang menyatakan bahwa dalam hal tertentu sepeda motor dapat membawa penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan, disepakati bahwa keputusan implementasinya akan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah setelah melakukan kajian.

“Kajian tersebut antara lain kebutuhan ekonomi masyarakat, ketersedian transportasi di daerah tersebut, ketersediaan jaring pengaman sosial, dan lain-lain,” jelas Adita dalam keterangan tertulis.

Perlu diingat bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 ini dibuat untuk kebutuhan nasional, dimana tiap daerah memiliki karakteristik wilayah dan kebutuhan transportasi yang berbeda-beda yang perlu tetap diakomodir termasuk soal ojek online atau ojol. Selain itu implementasi Permenhub 18/2020 ini akan terus dievaluasi dari waktu ke waktu mengikuti dinamika yang terjadi di masa pandemi Covid-19 ini.

“Semua berkoordinasi dengan baik antara Menhub Ad Interim, Menkes, Gubernur DKI, juga dengan Kepala Daerah lainnya. Semua saling melengkapi agar pengendalian transportasi dapat turut mencegah penyebaran Corona Covid 19,” pungkas Adita.

Skenario Kementerian Perhubungan Jika Mudik Dilarang

Kementerian Perhubungan menyiapkan skema jika pemerintah melarang mudik. Salah satunya sejumlah jalur kendaraan akan ditutup agar masyarakat tidak dapat keluar daerahnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan pembahasan mudik masih akan terus dilakukan dalam beberapa waktu ke depan. Namun, berdasarkan berbagai hasil diskusi internal pihaknya kemungkinan besar akan melarang mudik.

Jika benar dilarang, lanjutnya, angkutan umum antarkota antarprovinsi pun akan dilarang beroperasi mengangkut para pemudik, terangnya. Sementara itu, sejumlah skenario pun disiapkan.

“Kalau sudah muncul larangan berarti skenario kami melarang seluruh angkutan umum, melarang kendaraan pribadi, melarang sepeda motor yang mudik. Kalau kemudian dari Jabodetabek hanya ke Kerawang karena rumah di sana ya ini dicek nanti,” katanya.

Dia menegaskan larangan mudik bisa saja diterapkan bagi daerah yang sudah jelas zona merah yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Budi menjelaskan bahwa aktivitas mudik tetap akan dipersulit jika pelarangan tidak dilakukan. Diharapkan keputusan terkait mudik ini dapat segera direalisasikan pada pekan ini, sehingga ada kepastian bagi masyarakat.

Dia mengatakan jika benar dilarang, tentu akan disiapkan regulasi pelarangan tersebut berupa peraturan menteri perhubungan (Permenhub). Aturan tersebut pun bakal disiapkan Kemenhub.

Dengan demikian, mesti ada sanksi yang diberlakukan bagi para pelanggar. Sanksi terendah yang dapat dipikirkannya yakni pemudik dipulangkan kembali dan tidak boleh melintas menuju daerah tujuan mudiknya.