Antisipasi Pencegahan Masuknya Virus Corona ke Indonesia Oleh Kementerian Perhubungan

Menteri Perhubungan meminta seluruh stakeholder transportasi untuk melakukan upaya-upaya antisipasi pencegahan masuknya virus corona ke Indonesia.

“Menindaklanjuti imbauan dari Mensesneg, saya meminta seluruh stakeholder transportasi khususnya di sektor udara dan laut untuk memerhatikan perkembangan virus Corona di Wuhan, China dan melakukan upaya preventif yang lebih intensif,” jelas Menhub.

Menhub Budi mengungkapkan, upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh para operator sektor transportasi udara dan laut yaitu : melakukan pemantauan dan pemeriksaan penumpang dan kru yang lebih intensif, khususnya dari tujuan asal negeri China, melakukan koordinasi intensif dgn para stakeholder khusus KKP setempat, agar petugas d Bandara dan Pelabuhan internasional yang dilalui penumpang dari tujuan asal negeri China diharapkan menggunakan masker,

“Tadi malam saya telah meminta Dirjen Hubud, Dirjen Hubla berkoordinasi dengan AP I, AP II, Pelindo I s.d IV untuk segera melakukan upaya-upaya secara intensif,” tandas Menhub

Kemenhub: Kewenangan Ojol Boleh Bawa Penumpang di Tangan Pemda

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tidak saling bertentangan. Aturan tersebut memiliki napas sama yaitu untuk mencegah penyebaran virus Corona di seluruh Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyatakan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan telah menyepakati bahwa klausul terkait pengaturan sepeda motor termasuk ojek online (ojol), harus mengikuti ketentuan sesuai pasal 11 ayat 1c yaitu sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi hanya untuk mengangkut barang.

Adapun klausul dalam pasal 11 ayat 1d yang menyatakan bahwa dalam hal tertentu sepeda motor dapat membawa penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan, disepakati bahwa keputusan implementasinya akan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah setelah melakukan kajian.

“Kajian tersebut antara lain kebutuhan ekonomi masyarakat, ketersedian transportasi di daerah tersebut, ketersediaan jaring pengaman sosial, dan lain-lain,” jelas Adita dalam keterangan tertulis.

Perlu diingat bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 ini dibuat untuk kebutuhan nasional, dimana tiap daerah memiliki karakteristik wilayah dan kebutuhan transportasi yang berbeda-beda yang perlu tetap diakomodir termasuk soal ojek online atau ojol. Selain itu implementasi Permenhub 18/2020 ini akan terus dievaluasi dari waktu ke waktu mengikuti dinamika yang terjadi di masa pandemi Covid-19 ini.

“Semua berkoordinasi dengan baik antara Menhub Ad Interim, Menkes, Gubernur DKI, juga dengan Kepala Daerah lainnya. Semua saling melengkapi agar pengendalian transportasi dapat turut mencegah penyebaran Corona Covid 19,” pungkas Adita.

Skenario Kementerian Perhubungan Jika Mudik Dilarang

Kementerian Perhubungan menyiapkan skema jika pemerintah melarang mudik. Salah satunya sejumlah jalur kendaraan akan ditutup agar masyarakat tidak dapat keluar daerahnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan pembahasan mudik masih akan terus dilakukan dalam beberapa waktu ke depan. Namun, berdasarkan berbagai hasil diskusi internal pihaknya kemungkinan besar akan melarang mudik.

Jika benar dilarang, lanjutnya, angkutan umum antarkota antarprovinsi pun akan dilarang beroperasi mengangkut para pemudik, terangnya. Sementara itu, sejumlah skenario pun disiapkan.

“Kalau sudah muncul larangan berarti skenario kami melarang seluruh angkutan umum, melarang kendaraan pribadi, melarang sepeda motor yang mudik. Kalau kemudian dari Jabodetabek hanya ke Kerawang karena rumah di sana ya ini dicek nanti,” katanya.

Dia menegaskan larangan mudik bisa saja diterapkan bagi daerah yang sudah jelas zona merah yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Budi menjelaskan bahwa aktivitas mudik tetap akan dipersulit jika pelarangan tidak dilakukan. Diharapkan keputusan terkait mudik ini dapat segera direalisasikan pada pekan ini, sehingga ada kepastian bagi masyarakat.

Dia mengatakan jika benar dilarang, tentu akan disiapkan regulasi pelarangan tersebut berupa peraturan menteri perhubungan (Permenhub). Aturan tersebut pun bakal disiapkan Kemenhub.

Dengan demikian, mesti ada sanksi yang diberlakukan bagi para pelanggar. Sanksi terendah yang dapat dipikirkannya yakni pemudik dipulangkan kembali dan tidak boleh melintas menuju daerah tujuan mudiknya.

SMART CARD DISHUB KABUPATEN BANJAR TINGGAL MENUNGGU WAKTU

GAMBUT – Perubahan bakal dibuat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dalam pelayanan pengujian kelaikan kendaraan bermotor atau uji KIR kendaraan angkutan umum dan angkutan barang.

Rencananya, UPT yang berlokasi di Jl. A. Yani Km. 17 Gambut, Kabupaten Banjar itu akan menggunakan smart card bagi kendaraan, smart card akan menyisihkan buku uji KIR yang sebelumnya digunakan secara manual oleh pemilik kendaraan.

Zuhdiansarimengatakan, rencana tersebut akan direalisasikan paling cepat bulan Mei 2020. Sebab saat ini UPT-PKB masih menambah fasilitas yang dibutuhkan untuk realisasi smart card.

“Database sudah disiapkan beserta data yang diperlukan. Pihak kami sedang menunggu pencetakan kartu. Diperkirakan paling cepat pada bulan Mei 2020 kami akan mensosialisasikan kepada pengguna kendaraan uji sehingga tidak ada alasan bagi pengguna kendaraan tidak menggunakan smart card,” Ujar Zuhdiansari.

Program smart card yang ini diberi nama “Langkar” ini terintegrasi dengan data di Kemeterian Perhubungan Republik Indonesia. Pada kesempatan sebelumnya, Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah menyiapkan software dan hardware guna mendukung pelaksanaan program tersebut.

“Pada tahun 2019 kami telah menyiapkan software  dan hardware yang diperlukan untuk pemantapan program dan pihak kami akan menyiapkan MoU dengan pihak bank agar masyarakat menyetorkan langsung ke pihak bank tidak lagi secara konvensional”, Tambahnya.

Zuhdi melanjutkan, kendaraan angkutan umum dan barang wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor. Kewajiban ini berkala kendaraan bermotor itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP LLAJ) dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

“Di Kabupaten Banjar tingkat kesadaran untuk uji KIR cukup tinggi. Ini juga mungki karena seringnya di Kabupaten Banjar mengadakan operasi gabungan” Tutup Zuhdiansari. (Cdr)

 

Menhub Tekankan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Transportasi Berkeadilan Dan Berkelanjutan

Berkeadilan dan berkelanjutan menjadi dua aspek penting yang menjadi dasar dari pembangunan infrastruktur transportasi yang dilakukan Pemerintah. Demikian ditekankan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat memberikan pidato ilmiah dalam rangka Hari Pendidikan Tinggi Teknik ke-74, Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Senin (17/2).

“Kita lihat sepuluh tahun kebelakang banyak sekali yang telah berubah, yaitu pembangunan Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, pembangunan wilayah barat menjadi pembangunan wilayah tengah dan timur Indonesia, transportasi berbasis darat menjadi berbasis laut, dan lain sebagainya,” jelas Menhub.

Menhub mengatakan, makna berkeadilan yaitu pembangunan infrastruktur transportasi harus dilakukan guna kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang ada di seluruh wilayah Indonesia tanpa kecuali. Ia menambahkan, infrastruktur diperlukan untuk membuka aksesibilitas suatu daerah menjadi lebih mudah dijangkau, sehingga dapat mengurangi disparitas harga-harga barang/logistik, meningkatkan produktivitas daerah dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

“Maka dari itu kita bangun infrastruktur melalui program Tol Laut, Tol Udara, Kapal Perintis, bandar udara keperintisan dan Pembangunan Infrastruktur Baru baik di Barat maupun Timur Indonesia,” jelas Menhub.

Menhub melanjutkan, transportasi yang berkelanjutan harus mencakup beberapa hal yaitu : keselamatan, tarif terjangkau, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, tertib dan rendah polusi.

“Untuk mewujudkan transportasi yang berkelanjutan, inovasi-inovasi perlu dilakukan. Misalnya, penggunaan teknologi ramah lingkungan di sektor transportasi seperti penggunaan kendaraan listrik dan pengembangan Green Port yang telah diterapkan di Pelabuhan Teluk Lamong Surabaya,” ungkap Menhub.

Dalam kesempatan tersebut, Menhub mengapersiasi Civitas UGM yang telah mengembangkan teknologi dan riset mobil bertenaga listrik. Menurutnya dunia pendidikan berperan besar dalam meningkatkan daya saing bangsa Indonesia.

“Dunia pendidikan tidak boleh hanya di kampus saja dan meneliti hal yang rutin, tapi bagaimana meneliti suatu breakthrough atau terobosan yang inovatif, kemudian mendapatkan hak paten yang dapat dihilirisasi oleh sektor industri, sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkap Menhub.

Pidato Ilmiah tersebut dihadiri oleh Rektor, Dekan, Dosen dan para mahasiswa dan mahasiswi UGM. Turut mendampingi Menhub, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nur Isnin, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi Wihana Kirana, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Adita Irawati, serta Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Internasional Abdul Hamid Dipopramono.

Perangi Hoaks Tak Bisa Sendirian, Perlu Kerja Sama !

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, kembali mengajak semua pihak untuk bersama memerangi berita bohong atau hoaks yang mungkin kembali marak di Indonesia. Menurutnya, memerangi hoaks tidak bisa sendirian, perlu kerja sama untuk meluruskan atau menghapus konten-konten yang bisa dipastikan merupakan berita bohong.

Ia menyebut, hoaks merupakan sumber pemecah belah bangsa Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam seminar dan diskusi insan transportasi dengan tema “Melawan Hoax atau Berkawan dengan Hoax”, di Jakarta.

“Hoaks juga harus bisa dilihat secara posistif.  Kita harus hadir, berinteraksi, sekali pun itu hoaks. Kita harus berani mereduksi, menjelaskannya,” sambungnya.

Masyarakat diminta menyaring informasi yang didapat lebih dahulu, jangan menyebar pesan yang dianggap punya efek buruk. Menurutnya, penyebar hoaks bisa dijerat dengan pidana penjara dengan UU ITE, dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Hoaks juga dinilai menghambat percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama melawan hoaks yang cenderung memecah belah persatuan dan kerukunan hidup berbangsa.

“Untuk melawan hoaks harus ada persepsi yang sama. Makanya kita undang dari Papua, Aceh, untuk menjelaskan bahwa hoaks adalah cara orang untuk menjatuhkan orang lain. Kita sebaiknya berpikir positif, sajikan kritikan-kritikan yang membangun, dan itu kita gunakan sebagai upaya memperbaiki diri,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Budi menyampaikan sederet keberhasilan pembangunan di Papua, yang sudah bisa dinikmati dan telah mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong, dan penunjang pembangunan. Semua fasilitas itu mampu menghasilkan jasa transportasi yang andal, terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam mendukung pengembangan wilayah, peningkatan hubungan Internasional serta memantapkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pengembangan infrastruktur jalan transportasi darat, laut dan udara harus dioptimalkan dalam rangka memperlancar arus penumpang, barang dan jasa untuk mengurangi berbagai keterisolasian. Papua, nyatanya banyak sekali hal yang bermanfaat dan sudah dinikmati bersama,” paparnya.

SIAPKAN LANGKAH STRATEGIS, DITJEN HUBDAT GELAR RAKORNIS TAHUN 2020

JAKARTA (2/3) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mulai hari ini tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Seluruh Indonesia Tahun 2020, di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta, pada Senin (2/3). Acara yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan dalam menentukan arah kebijakan khususnya untuk sektor transportasi darat.

Djoko Sasono dalam keterangannya di hadapan wartawan mengatakan, “Kita bersama- sama dengan seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat beserta para operator dan pelaku usaha dengan adanya pelaksanaan kegiatan Rakornis ini, baik angkutan jalan maupun ASDP dapat menjadi tempat yang sehat, selamat, dan aman bagi penggunanya.”

Adapun pada acara Rakornis Ditjen Hubdat 2020 kali ini mengangkat tema, “Penguatan Sinergi Stakeholder Transportasi Darat Untuk Mewujudkan Visi Misi Presiden RI”.

Sehubungan dengan kegiatan Rakornis tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi dalam laporannya menyatakan, “Penyelenggaraan Rakornis ini dimaksudkan sebagai wahana konsolidasi dan kaji ulang berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis Perhubungan Darat untuk dapat dilaksanakan dengan optimal dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang perhubungan darat yang lebih baik di pusat maupun di daerah.”

Di dalam Rakornis ini, Dirjen Budi manyampaikan terdapat 8 topik utama yang akan menjadi pembahasan selama Rakornis yang berlangsung sejak 2-3 Maret 2020 antara lain:

  1. Konektivitas dan Aksesibilitas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional;
    b. Penertiban Over Dimension dan Over Loading (ODOL);
    c. Penyederhanaan Sistem Perizinan di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (OMNIBUS LAW);
    d. Permasalahan Distribusi Logistik Nasional yang mempengaruhi disparitas harga;
    e. Pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
    f. Pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi dan TIK Bidang Perhubungan Darat;
    g. Peningkatan tata kelola (debirokratisasi dan deregulasi) Ditjen Perhubungan Darat;
    h. Peningkatan pelayanan dan keselamatan transportasi darat.

Pameran Kendaraan Listrik

Lanjutnya, dalam acara tersebut Dirjen Budi menambahkan pada Rakornis tahun ini konsep acaranya sedikit berbeda dengan Rakornis tahun sebelumnya, “Pada acara Rakornis tahun 2020 ini acara dibuat semeriah mungkin dengan diadakannya pameran di booth yang menampilkan produk serta alat terkini di sektor transportasi darat oleh masing-masing direktorat dan mitra kerja Ditjen Hubdat di sektor transportasi darat. Selain itu saya bersama Bapak Sekjen tadi sempat berkeliling mencoba dan melihat mobil dan motor listrik yang juga dipamerkan.”

Ia mengatakan, “Tujuan diadakan pameran kendaraan listrik tersebut sebagai langkah pemerintah dalam mendukung penuh dengan adanya kebijakan percepatan penggunaan kendaraan listrik yang ramah lingkungan serta kemajuan terwujudnya pelaksanaan kendaraan listrik yang diamanatkan Perpres 55/2019.”

Menurutnya, hal ini disebabkan adanya tuntutan yang semakin besar akan kendaraan yang ramah lingkungan untuk mengurangi polusi yang telah menjadi permasalahan di beberapa kota besar, terutama Jakarta.

Dirjen Budi berharap, “Pelaksanaan Rakornis ini semakin dapat menguatkan koordinasi dan sinergitas antar lembaga terkait dengan pengambilan kebijakan ataupun penyelerasan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,” kata Dirjen Budi.

Selain itu, Ia menegaskan perlunya memperkuat (revitalisasi) kapasitas institusional dalam pelaksanaan tupoksinya agar dapat terwujud institusi yang lebih kuat dan lebih baik dalam melayani masyarakat serta ketanggapan terhadap isu dan tantangan di bidang transportasi darat baik di lingkup sektoral maupun nasional.

Selain pameran kendaraan listrik, dalam rangkaian Rakornis Hubdat 2020 ini Dirjen Budi mengatakan bahwa pihaknya akan segera berbenah dan bersiap menyambut Angkutan Lebaran. Saat ini Kemenhub tengah menjalin kerja sama dengan Google untuk membantu pemudik mendapatkan informasi perjalanan yang terbaik. “Tahun ini kami akan bekerja sama dengan Google terkait peta mudik yang lengkap dan yang pasti dapat membantu perjalanan masyarakat lebih selamat dan nyaman,” jelas Dirjen Budi. (sumber : http://hubdat.dephub.go.id/)

RAPAT PEMBAHASAN TRAYEK BANDARA SYAMSUDIN NOOR – KOTA MARTAPURA

MARTAPURA (05-03-20) – Dalam Rangka menunjang operasional Bandara Internasional Syamsudin Noor serta memberikan pilihan  Moda Transportasi Angkutan Umum kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan, Perum Damri ajukan tujuan trayek bandara syamsudin noor – kota martapura. Hal ini berdasar kepada maklumat Kementerian Perhubungan RI No.01/DAMRI/46 tanggal 25 November 1946 yaitu memberikan pelayanan angkutan pemadu moda (angkutan bandara). Pihak Perum Damri telah menyiapkan 3 kendaraan angkutan yang nantinya akan beroperasi melintas di wilayah hukum Kabupaten Banjar.

Bertempat di ruang kerja asisten II Kabupaten Banjar, Dinas Perhubungan Kabupaten  Banjar bersama instansi terkait bahas permohonan rekomendasi angkutan pemadu moda bandara. Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Infrastruktur Setda Banjar, Muhammad Ikhsan itu dihadiri Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.

Rapat tersebut membicarakan tentang rencana pengoperasionalan angkutan pemadu moda bandara Syamsudin Noor – Kota Martapura. Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat Yusi Ansyari Nihe mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi perhatian bersama yaitu terkait jaringan jalan, kajian teknis trayek angkutan pemadu moda bandara syamsudin noor – kota martapura, dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Pada dasarnya Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar menerima itikad baik pihak Perum Damri dalam hal investasi di wilayah Kabupaten Banjar namun hal ini perlu ada persetujuan dari berbagai pihak karena kami menghaharapkan di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan,” Ungkap Yusi Ansyari Nihe.

“Jika kajian teknis tersebut sudah dilakukan pembahasan maka harus diadakan rapat pembahasan terkait sosialisasi trayek dan persetujuan dari pihak-pihak terkait,” Tambah Yusi Ansyari Nihe. (Cdr)

Pemotongan Truk Di Rakorknis Perhubungan Darat, Wujud Komitmen Kemenhub Berantas Odol

Dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dilakukan pemotongan Truk yang Over Dimension and Overload atau yang disingkat dengan ODOL. Hal tersebut merupakan wujud dari komitmen Kemenhub untuk memberantas truk ODOL. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono pada kegiatan tersebut, Senin (2/3) di Jakarta.

“Pemotongan ini juga dalam rangka membangun optimisme bahwa di jalan kita semakin selamat dan tentunya dengan hasil seperti ini diharapkan juga akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara nasional,” ungkap Sesjen Djoko.

Pemotongan satu truk ODOL disaksikan oleh seluruh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten/Kota, mitra kerja, hingga seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Ditjen Hubdat.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi juga mengatakan, Kemenhub serius untuk memberantas truk ODOL dan akan bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama meningkatkan keselamatan jalan.

“Kegiatan Rakornis menjadi momentum yang tepat untuk menegaskan kembali bahwa Kemenhub tegas untuk memberantas ODOL,” jelas Dirjen Budi.

Lebih lanjut, Sesjen Djoko mengatakan melalui kegiatan Rakornis ini, diharapkan dapat menjadi sarana untuk saling berbagi dan mendengar antar pihak-pihak terkait sekaligus untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas antar lembaga khususnya terkait pembuatan dan penerapan kebijakan khususnya di sektor Perhubungan Darat.

Selain mengangkat isu ODOL, Rakornis tersebut juga membahas isu strategis lainnya di sektor Perhubungan Darat antara lain : Konektivitas dan Aksesibilitas Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional; Penyederhanaan Sistem Perizinan di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Omnibus Law); Permasalahan distribusi logistik nasional yang mempengaruhi disparitas harga; Pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM); Pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi dan TIK Bidang Perhubungan Darat; Peningkatan tata kelola (debirokratisasi dan deregulasi) Ditjen Perhubungan Darat; dan Peningkatan pelayanan dan keselamatan transportasi darat.

SLAMAT RIYANTO : DANRU WAJIB LAPOR SITUASI ARUS LALIN PER 15 MENIT

Martapura – Sebagai salah satu upaya mendukung kelancaran arus lalu lintas pada kegiatan Haul Akbar ke-15 Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Sabtu(29/2/2020), Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banjar menggelar Apel Gelar Pasukan Pengamanan (PAM) arus lalu lintas.

Bertempat di teras Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Jalan Sekumpul Ujung Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Apel Gelar Pasukan PAM arus lalu lintas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Haul ke-15 Ulama kharismatik yang masyhur disapa Abah Guru Sekumpul dipimpin langsung Kepala Dishub Kabupaten Banjar, Drs. M. Aspihani.

Pada apel tersebut beliau menyampaikan agar para personil menjaga kesehatan mengingat pelaksanaan PAM arus lalu lintas nantinya akan berjalan mulai dari H-2 sampai dengan H+2.

“Haul Guru Sekumpul merupakan hajatan banyak orang, setiap tahunnya semakin bertambah jadi kita harus siap untuk menghadapi kondisi lalu lintas yang akan terjadi. Pihak kita akan turun maksimal selama 5 hari pelaksanaan kegiatan yaitu dari H-2 sampai dengan H+2,” Ujar Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Drs. M. Aspihani.

Pada kesempatan yang bersamaan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Slamat Riyanto juga menyampaikan agar para Komandan Regu (Danru) untuk melaporkan kegiatan secara rutin berkala.

“Masing-masing danru harus melaporkan situasi arus lalu lintas per 15 menit. Agar Koordinator Zona dapat mengetahui keadaan terkini dan dapat memberikan keputusan terhadap situasi yang terjadi” Ujar Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Slamat Riyanto.

Kepala Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat Faisal pada kesempatan tersebut juga memaparkan tugas pembagian zona dan rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan.

“pada pelaksanaan ini, kita membagi beberapa zona yang menjadi titik berat. Masing-masing zona memliki tugas untuk membackup relawan di lapangan. Jika terjadi trouble maka para anggota harus siap untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi” ungkap Faisal.

Untuk diketahui ada 9 zona yang perlu dibackup diantaranya:

Zona 1 di Zona Steril VVIP Jl. Pendidikan

Zona 2 di Jl. A. Yani Batas Kota sampai dengan Jl. A. Yani Simpang Empat PPS – Sekumpul

Zona 3 di Jl. A. Yani Simpang Empat PPS – Sekumpul sampai dengan Jl. A. Yani depan Majid Al Karomah Martapura

Zona 4 di Jl. Tanjung Rema – Jl. Kenanga

Zona 5 di Jl. A. Yani Simp. 3 Tambak Baru Sampai dengan Jl. A. Yani Simp. 3 H. Duan

Zona 6 di Jl. Menteri 4 – Jl. P. Abdurrahman – Jl. Veteran

Zona 7 Jl. A Yani depan Masjid Al Karomah Martapura sampai dengan Jl. Martapura Lama

Zona 8 di Simp. 3 Jl. Sekumpul Ujung Bincau – Mali –Mali, dan

Zona 9 di Jl. A. Yani Simp. 3 H. Duan sampai dengan Jl. A. Yani Sungkai.