H-2 RIBUAN JAMAAH HAUL GURU SEKUMPUL SUDAH PADATI MARTAPURA

Sekumpul – H-2 pagelaran Haul Guru Sekumpul ke-15 Tahun 2020 pada pantauan simpang empat Jl. Guntung Alaban – Jl. Pendidikan ribuan kendaraan telah padati 4 ruas jalan ditambah dengan jamaah yang berjalan kaki. Di tempat lain lokasi tidak jauh dari persimpangan tersebut kantong parkir juga sudah mulai dipenuhi kendaraan R4. Memahami kondisi tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi kepadatan yang akan terjadi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar yang dipimpin oleh Kabid AKPD Yusi Ansyari Nihe, SE didampingi Kasi Bimbinganan Keselamatan Operasional Perhubungan Darat Drs. Herman Santoso yang berada di lokasi kegiatan mengungkapkan bahwa kemacetan akan terjadi mengingat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti lebar jalan maupun jamaah yang berjalan kaki di badan jalan karena tidak adanya jalur pedestian.

“Pada kondisi saat ini, kendaraan-kendaraan yang melintas baik R4 maupun R2 di lokasi sekitar acara akan terjadi kemacetan namun bersifat perlambatan sehingga perlu adanya penanganan untuk kondisi tersebut,” ungkap Kabid AKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Yusi Ansyari Nihe, SE.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar melalui Bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat menurunkan sejumlah anggota untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkian yang akan terjadi tersebar di beberapa titik yang telah ditentukan.  (Cdr)

SEBANYAK 469 KAPAL BERSANDAR DI DERMAGA PEKAUMAN

MARTAPURA – Pemangaman kedatangan Jemaah Haul ke-15 Abah Guru Sekumpul tidak hanya untuk kendaraan bermotor di jalur darat saja. Dinas Perhubungan Kabupaten  Banjar juga menyiapkan pengamanan jalur untuk zona air.

Pada hari sabtu sore (29/02/2020) tercatat sebanyak 469 kapal sudah merapat atau bersandar di sejumlah dermaga di sungai martapura, yang ada di kota Martapura.

Juru mudi speedboat Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Mahdianoor mengatakan bahwa minat para jama’ah Haul Abah Guru Sekumpul semakin bertambah setiap tahunnya hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya jumlah kapal yang bersandar di beberapa dermaga khususnya di daerah pekauman.

“Pada tahun ini jumlah kapal meningkat 2 kali lipat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kapal yang bersandar dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah lebih banyak lagi. Pihak kami (Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar) telah melaksanakan pengecekan kesiapan dermaga agar tidak terjadi masalah ketika kapal bersandar” Ujar Mahdianoor.

Untuk diketahui jama’ah yang datang menggunakan kapal berasal dari berbagai daerah seperti Astambul, Mataraman, Kandangan, Barabai, Amuntai, Marabahan, Kapuas, Palangkaraya, Sampit dan lain-lain. (Cdr)

DISHUB MANTAPKAN PERSIAPAN HAUL SEKUMPUL KE-15

Martapura – Jelang H-2 pelaksanaan Haul ke 15 KH Zaini Abdul Ghani atau yang juga dikenal sebagai Guru Sekumpul, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar mantapkan persiapan dengan melaksanakan rapat internal guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Rapat persiapan ini melibatkan Pejabat Eselon III dan Eselon IV Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar. Rapat Pelaksanaan Haul Guru Sekumpul tersebut dilaksanakan di Aula Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, Jumat (28/02/2020).

Rapat tersebut di pimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Drs. H. Aspihani, M.Ap dan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Slamat Riyanto, S.Sos sebagai moderator dengan pembahasan pemantapan ploting anggota H-2 sampai dengan H+2 Haul Guru Sekumpul ke-15 Kabupaten Banjar dan Persiapan rekayasa yang bersifat situasional.

Read more

DISHUB SIAPKAN 3 MOBIL DEREK PELAKSANAAN HAUL SEKUMPUL KE-15

MARTAPURA – Untuk mengantisipiasi kemacetan akibat adanya jamaah yang memarkir kendaraan sembarangan, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar siapkan mobil derek yang di pinjamkan dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, mobil derek ini merupakan bentuk kerja sama untuk menciptkan kelancaran dan mengamankan arus Lalu lintas  para jamaah, Jumat (28/2).

 

Menurut Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat (Kabid AKPD) Yusi Ansyari Nihe, SE mobil derek ini juga akan digunakan apabila ada kendaraan yang macet di tengah jalan maka akan segera diberikan bantuan.

“Sebagai bahan evaluasi tahun sebelumnya, banyak jama’ah yang memarkirkan kendaraannya di bahu dan badan jalan sehingga berpotensi membuat kemacetan. Untuk itu pihak kami menyiapkan 3 unit mobil Derek untuk membackup pelaksanaan tugas,” ungkap Yusi Ansyari Nihe.

Yusi Ansyari Nihe juga menghimbau kepada jama’ah yang berhadir, untuk mematuhi rambu-rambu yang telah di pasang petugas serta memarkir kendaraannya pada tempat-tempat parkir yang telah disediakan, dan tidak memarkir kendaraan di bahu jalan karena dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

“Diharapkan kepada para jama’ah agar menaati peraturan-peraturan yang di tetapkan bersama dengan berbagai pihak agar dalam pelaksanannya dapat sesuai dengan rekayasa yang telah dibuat” tambah Yusi Ansyari Nihe.

Dishub Kabupaten Banjar akan menurunkan personil penuh serta di bantu dari Kementerian Perhubungan untuk mengamankan jalur yang sudah di rekayasa. (Cdr)

 

Pelarangan ODOL Berlaku Penuh Awal 2023

Pemerintah menetapkan Pelarangan Angkutan Mobil Barang yang Over Dimension and Over Load atau ODOL akan berlaku penuh mulai awal 2023. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai rapat koordinasi terkait ODOL bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Korlantas Polri, Kementerian Perindustrian, dan stakeholder terkait di Jakarta, Senin (24/2).

“Kami mengadakan rapat koordinasi untuk mencari solusi. Di satu sisi kita punya keinginan untuk menegakkan aturan ODOL, tetapi di sisi lain kita sedang menghadapi masalah ekonomi akibat adanya wabah Virus Corona, dan isu lainnya yang mempengaruhi ekonomi Indonesia. Oleh karenanya kita memberikan toleransi sampai akhir 2022, dan pada 1 Januari 2023 berlaku penuh,” ucap Menhub Budi.

Menhub menambahkan, penundaan pemberlakuan ODOL secara penuh ini karena adanya permohonan dari para pelaku usaha untuk meminta tenggat waktu untuk menyesuaikan diri sebelum aturan tersebut benar-benar ditegakkan. Selain itu, Pemerintah juga ingin meningkatkan produktivitas dari Tanjung Priok sebagai pusat logistik nasional yang melayani 60% logistik Indonesia.

Namun demikian, Menhub menjelaskan, untuk ruas jalan tol tertentu aturan pelarangan ODOL ini akan mulai diberlakukan saat ini. Ruas jalan tol tersebut yaitu jalan tol dari Tanjung Priok sampai ke Bandung. Termasuk pelarangan angkutan ODOL masuk ke pelabuhan Penyeberangan.

“Jadi (jalan tol) Tanjung Priok – Jakarta – Cikampek – Bandung tetap diberlakukan pelarangan ODOL. Teknisnya apakah akan diberlakukan hari ini atau minggu depan, akan segera disiapkan,” tegas Menhub.

Pada masa tenggat ini, Menhub meminta kepada pelaku usaha untuk mempersiapkan diri jelang diberlakukannya aturan pelarangan ODOL secara penuh di awal 2023, diantaranya dengan tidak membeli mobil-mobil baru dengan kualifikasi ODOL. Menhub mengungkapkan, Kemenhub juga akan melakukan pembenahan seperti uji KIR, termasuk mulai mengoptimalkan angkutan alternatif pengangkut barang selain truk, seperti kapal ro-ro dan kereta api.

Pada kesempatan yang sama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyebut para pelaku usaha siap mendukung terkait rencana pemberlakuan aturan larangan angkutan ODOL pada Januari 2023.

Sebagai informasi, hingga November 2019 hasil pengawasan angkutan logistik di 73 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang yang dikelola Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, tercatat sebanyak 2.073.698 kendaraan masuk UPPKB, dimana sebanyak 39% atau sebanyak 809.496 kendaraan yang melanggar. Adapun pelanggaran terbanyak terdapat pada daya angkut yaitu sebesar 84,43%.

Kemenhub sangat concern dengan masalah ODOL khususnya terkait aspek keselamatn. Karena telah banyak dampak negatif dan kerugian yang ditimbulkan akibat Angkutan ODOL. Diantaranya : Angkutan ODOL menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di jalan Raya, polusi udara tinggi, Penyebab kerusakan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan dan lain sebagainya.

Turut hadir dalam rapat koordinasi ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Korlantas Polri, dan sejumlah asosiasi seperti Organisasi Angkutan Darat (Organda), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), dan sejumlah pihak terkait lainnya

Dishub Kab. Banjar Ikuti Pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Pengamanan Haul Guru Sekumpul Ke-15 Tahun 2020

Apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan Haul Guru Sekumpul Ke-15 Tahun 2020 dilaksanakan di Alun-Aluh RTH Ratu Zalecha Martapura ,selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 08.20 Wita. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolda Kalsel Brigjend Pol. Drs. H. Aneka Pristafudin, M.H.

Apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personil maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya sehingga pelaksanaan Haul Guru Sekumpul dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pengamanan yang akan digunakan adalah pengamanan terbuka dan tertutup mengingat tamu atau jamaah yang akan mengikuti Haul Guru Sekumpul diperkirakan mencapai 2 Juta Orang.

Apel gelar pasukan ini sendiri diikuti oleh personil TNI/Polri , SKPD terkait, serta relawan-relawan yang ikut membantu pelaksanaan Haul Guru Sekumpul Ke-15 Tahun 2020.


Kadishub Kab. Banjar Hadiri Kegiatan Tactical Floor Game (TFG) Pengamanan Haul Ke-15 Guru Sekumpul

Bertempat di Alun-Alun RTH Ratu Zalecha Martapura, Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banjar Drs.H. ASPIHANI, M.AP ikut serta dalam kegiatan Tactical Floor Game (TFG) Pengamanan Haul Guru Sekumpul Ke-15 Tahun 2020 yang dipimpin langsung oleh Kapolres Banjar AKBP Andri Koko Prabowo, S.I.K., M.H. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Banjar KH. Khalilullrahman, Sekda Kab. Banjar, Dandim 1006 Martapura serta perwakilan relawan terkait.

TFG ini dilaksanakan sesaat setelah pelaksanaan apel gelar pasukan pengamanan Haul Guru Sekumpul Ke-15 Tahun 2020.

Tujuan Kegiatan ini adalah untuk mempermudah memberikan gambaran tentang pergerakan personil pengamanan saat pelaksanaan Haul nantinya. TFG sendiri adalah sebuah pemaparan untuk menyimulasikan pergerakan dari unsur-unsur terkait, pelaku atau orang melalui sebuah peta yang diletakan dilantai.

Penggunaan Kendaraan Sepeda bertenaga Listrik Ramah Lingkungan di Kawasan Perkotaan Masih Dalam Kajian Kemenhub

Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat berinisiatif untuk mengkaji penggunaan kendaraan sepeda bertenaga listrik yang ramah lingkungan seperti, sepeda listrik, otopet, skuter dan kendaraan sejenis di kawasan perkotaan. dengan mengundang stakeholder terkait pada FGD) terkait Penggunaan Personal Mobility Device Kendaraan Listrik sebagai Moda Transportasi First & Last Mile di Indonesia pada hari Jumat (21/2) di Jakarta.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, masyarakat perkotaan membutuhkan angkutan First Mile, yaitu moda transportasi yang digunakan untuk bepergian dari titik asal atau tempat tinggalnya menuju ke titik transit dari angkutan massal. Kemudian, dari titik transit angkutan massal berikutnya ke tempat tujuan akhir atau biasa disebut dengan Last Mile.

Angkutan tersebut disebut sebagai Personal Mobility Device, yaitu suatu sarana bertenaga listrik seperti : sepeda listrik, otopet, skuter dan kendaraan sejenis, yang digunakan untuk mengangkut orang dengan kecepatan tidak melebihi 25 (dua puluh lima) kilometer per jam di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu.

“Beberapa bulan yang lalu terjadi ekses dari penggunaan angkutan tersebut, dimana ternyata digunakan tidak semestinya dari tujuan semula dan tidak disertai dengan suatu rambu-rambu dan belum didukung dengan prasarana yang baik. Oleh karenanya, kami mengundang Kakorlantas, BPPT, para ahli, dan sejumlah konsumen yang pernah menggunakan angkutan tersebut untuk membahas bagaimana itu baiknya kecepatan, prasarana, tanda-tanda, dan pengaturannya dilakukan,” jelas Menhub.

Menhub menjelaskan, tantangan terbesar yang dihadapi Personal Mobility Device kendaraan listrik adalah terkait aspek keselamatan. Untuk itu, perlu dibuat SOP untuk mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat, seperti : menggunakan helm, usia pengguna paling rendah 12 (dua belas tahun) tahun yang didampingi oleh orang dewasa, tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang dan tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan.

“Yang lebih kreatif lagi, kita ingin bahwa angkutan sepeda bertenaga listrik tersebut dapat memberikan kemudahan bagi pedagang. Jika selama ini dia hanya mampu sejauh 4 km karena menggunakan tenaga (berjalan kaki atau sepeda biasa), dengan menggunakan angkutan listrik ini bisa lebih jauh jangkauannya. Ini kita bahas di FGD,” ungkap Menhub.

Selain itu, Menhub menginginkan angkutan ini tidak dimonopoli oleh korporasi tertentu sehingga bisa tumbuh wirausaha-wirausaha baru yang dapat menambah lapangan pekerjaan. Kemudian, dapat dijadikan kesempatan atau kemudahan bagi para pedagang untuk meningkatkan penghasilannya.

“Kita ingin usaha ini nantinya tidak dimonopoli korporasi tertentu. Jadi ada satu mekanisme tertentu sehingga tumbuh wirausaha baru yang bisa memberikan penghasilan bagi mereka. Kemudian ini bisa dimanfaatkan untuk para pedagang. Jika selama ini dia hanya mampu sejauh 4 km karena menggunakan tenaga (berjalan kaki), dengan menggunakan angkutan listrik ini bisa lebih jauh jangkauannya,” tutur Menhub.

Lebih lanjut dia menuturkan di beberapa negara penerapan first mile dan last mile dilakukan dengan kebijakan yang berbeda. Namun secara garis besar tetap memperhatikan jalur khusus, batasan usia, persyaratan teknis, dan penegakan hukumnya.

Adapun syarat yang harus dilengkapi untuk kendaraan listrik first mile and last mile adalah memiliki lampu utama, sistem rem yang berfungsi dengan baik, alat pemantul cahaya (reflector), bel yang mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi; dan kecepatan terbatas.

Hasil rekomendasi dari FGD ini akan dijadikan rujukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan peraturan atau regulasi untuk angkutan bertenaga listrik tersebut.

“Angkutan ini banyak peminatnya. Di kota-kota besar menjadi tren remaja, dan masyarakat. Karena sangat disukai, kita harus berikan payung-payung pemikiran dan payung hukum untuk Pemda mengatur,” tandas Menhub Budi.

Tidak Hanya Mempersiapkan Tindakan Preventif, Langkah-Langkah Represif Juga Dilakukan Ditjen Hubdat Dalam Menangani Pelanggar ODOL

Target memberantas tuntas angkutan barang yang melanggar batas Over Dimension dan Over Loading (ODOL) pada 2022. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi yang menyatakan bahwa pihaknya sejak saat ini sudah menekankan untuk mengawasi dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggar ODOL.

Direktorat  Jenderal Perhubungan Darat secara umum mempersiapkan dua langkah yakni preventif dan represif dalam memberantas ODOL. “Saya sudah melakukan koordinasi dengan para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di masing-masing daerah untuk melaksanakan beberapa kegiatan baik preventif maupun represif untuk memperkuat penanganan ODOL,” katanya

Dirjen Budi melanjutkan kembali bahwa tindakan preventif tersebut akan dilakukan bertahap mulai dari hulu hingga ke hilir. “Apa saja tindakan preventifnya, beberapa sudah saya koordinasikan agar masing-masing Kepala BPTD di 25 wilayah se Indonesia mengundang dealer kendaraan truk untuk tidak membuat rancang bangun truk serta memperjual-belikan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuannya,” lanjut Dirjen Budi.

Pihaknya juga akan melakukan pengecekan secara langsung ke dealer atau tempat-tempat penjualan truk untuk mengawasi truk yang tidak sesuai dengan rancang bangunnya. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat untuk melakukan pembinaan kepada para karoseri maupun operator kendaraan truk apabila mempunyai truk yang tidak sesuai agar segera dinormalisasikan.

Nantinya apabila masih dijumpai karoseri maupun dealer yang membuat atau menjual kendaraan truk yang tidak sesuai ketentuan akan diterapkan pasal 277 Undang-Undang 22 Tahun 2009 seperti yang sudah diterapkan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau-Kepulauan Riau dan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat, jelas Dirjen Budi sembari menjelaskan langkah represif yang dilakukan pihaknya. Menurut Dirjen Budi bukan hanya menerapkan pasal 277, pihaknya juga akan melibatkan kepolisian apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kendaraan truk ODOL agar segera ditindak tegas secara hukum.

Dalam hal ini untuk memperkuat penanganan ODOL, Dirjen Budi meminta kepada seluruh Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang bertugas harus bertindak tegas agar tidak meloloskan mobil-mobil yang kelebihan muatan maupun dimensi. “Kalau masih didapati ada kendaraan ODOL para petugas akan melakukan penindakan secara tegas dengan penilangan juga menurunkan muatan kendaraannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku,” ucap Dirjen Budi.

Kemenhub Dorong Pelayanan UPPKB Bertaraf Internasional Untuk Mewujudkan Indonesia Bebas Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) di Tahun 2022

 

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) menggelar Bimbingan Teknis Kompetensi Penyelenggara Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Tahun 2020 di Surabaya pada Rabu, (12/2). Kegiatan ini sebagai langkah untuk mewujudkan Indonesia bebas Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) di tahun 2022.

Ditjen Hubdat Kemenhub tengah gencar melakukan penataan baik di hulu melalui review regulasi, sosialisasi dan penataan surat dan pengujian kendaraan bermotor maupun di hilir melalui pengawasan dan penegakan hukum di UPPKB. “Permasalahan penyelenggaraan UPPKB antara lain kondisi prasarana yang terbatas, kurangnya kuantitas dan kemampuan SDM dalam pengoperasian UPPKB, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pengoperasian UPPKB dan kurang optimalnya pemanfaatan aset yang ada,” ujar Direktur Prasarana Transportasi Jalan M. Risal Wasal saat membuka Bimbingan Teknis Kompetensi Penyelenggaraan UPPKB Tahun 2020 di Surabaya (12/2).

Risal berharap dengan adanya kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan UPPKB ini mampu menjawab tantangan dan permasalahan-permasalahan penyelenggaraan UPPKB. Hingga saat ini, tercatat baru ada satu UPPKB yaitu UPPKB Losarang, Indramayu yang telah mendapatkan sertifikasi internasional TUV Rheinland atas kualitas alat, sumber daya manusia (SDM), dan sistem pelayanan sudah setara seperti yang ada di luar negeri. “Harapan saya, UPPKB yang lain dapat mengikuti dan mencontoh apa yang sudah ada di UPPKB Losarang ini. Bagaimana caranya? Ya melalui Bimtek ini, kita akan bahas bersama supaya seluruh UPPKB dapat memberikan pelayanan bertaraf internasional,” tutur Risal.

Kedepannya, Risal menambahkan, Ditjen Hubdat akan menyelenggarakan sistem ETTLE (Electronic Traffic and Transport Law Enforcement) sebagai sistem pengawasan dan penindakan pelanggaran dengan berbasis pada data pengujian kendaraan bermotor. Apabila Zero ODOL sudah terpenuhi, UPPKB nantinya akan beralih fungsi menjadi Rest Area dan Terminal Barang yang dilengkapi dengan alat timbang yang lebih fokus pada pendataan logistik angkutan barang.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan hasil yang optimal sehingga para peserta Bimtek yang merupakan pegawai di UPPKB yang ada di Indonesia ini mampu menyerap dan menerapkan ilmu yang didapatkan pada tempat kerja masing-masing serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga penyelenggaraan UPPKB menjadi jauh lebih baik dan bebas dari stigma negatif yang melekat pada tahun-tahun sebelumnya,” tutup Risal.