Memacu Kinerja Kementerian Perhubungan di tahun 2020, Menhub : Bergerak Cepat !

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta jajarannya untuk bergerak cepat memacu kinerja Kementerian Perhubungan di tahun 2020. Demikian disampaikan Menhub dalam acara Pembekalan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Kemenhub Tahuun 2020 di Jakarta, Senin (27/1).

“Visi dan misi Presiden RI Joko Widodo yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas. “Harapan saya pada Tahun Anggaran 2020 ini kita bersama-sama berkomitmen untuk bergerak lebih cepat berbenah melakukan perbaikan, penyempurnaan serta senantiasa meningkatkan kinerja terhadap pengelolaan keuangan Negara,” ujar Menhub Budi.

Menhub mengungkapkan, beberapa hal yang harus menjadi perhatian untuk dapat memacu kinerja Kemenhub Tahun 2020 yaitu : melakukan kegiatan tender paling lambat pada bulan Maret 2020, Pencairan tanda blokir/tanda bintang paling lambat 31 Januari 2020.

Point penting yang harus diperhatikan oleh KPA di Kemenhub, antara lain; Melakukan tender paling lambat 31 Maret 2020, mengusulkan revisi anggaran dalam rangka pekerjaan yang tidak selesai 31 Desember 2019 dan diselesaikan dalam waktu kurang dari 90 hari, mengusulkan revisi anggaran dalam rangka pembayaran tunggakan untuk pekerjaan yang telah selesai 100 % namun belum terbayar, serta mengidentifikasi kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan agar dapat direalokasi untuk kegiatan prioritas dan strategis.

“Untuk merealisasikan tender dapat dilakukan di Bulan maret perencanaan harus dimatangkan, keaktifan daripada teman-teman KPA ini harus super aktif. Koordinasinya harus lebih baik dan kalau itu dilaksanakan Maret, pasti bisa terealisasi,” jelas Menhub Budi.

Lebih lanjut Menhub Budi mengatakan, realisasi penyerapan anggaran Kemenhub Tahun 2019 mencapai Rp39,42 Triliun atau 88,87 persen dari total Pagu sebesar Rp44,36 Triliun. Penyerapan tersebut meningkat 4,49 persen dibandingkan penyerapan pada tahun 2018.

Selain itu, Menhub juga mengungkapkan pemasukkan Negara dari PNBP di Kemenhub tahun 2019 mencapai Rp. 9,45 Triliun atau melampaui target yang telah ditentukan dengan presentase 109,32 persen.

Sampai hari ini Pagu Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp43,11 Triliun, Realisasi anggaran per 21 Januari 2020 sebesar Rp260,8 Miliyar atau sebesar 0,60 %.

Dari hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan BPK RI sampai dengan semester II 2019 atas 455 temuan dan 1049 rekomendasi senilai Rp2,99 Triliun dan USD3,52 Juta. Kementerian perhubungan telah menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK sebanyak 783 rekomendasi senilai Rp1,9Triliun dan USD2,45 Juta, Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi BPK sebanyak 226 rekomendasi senilai Rp387 Milyar dan USD1,05 Juta, Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 36 rekomendasi dengan nilai Rp684 Milyar dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 4 rekomendasi dengan nilai Rp10 Milyar dan USD10,6 Ribu.

Menhub Budi meminta para KPA dapat segera melakukan penyelesaian rekomendasi yang belum sesuai, segera melakukan perbaikan dalam system pengendalian intern (SPI) dan mematuhi ketentuan perundang-undangan dan pemutahiran data tindak Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dengan masing-masing Eselon I di kantor pusat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Perhubungan Djoko Sasono, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo, Dirjen Perkeretaapian Zulfikri dan seluruh pejabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Musrenbang Kecamatan Sambung Makmur Yang Dihadiri Kepala Dinas Perhubungan untuk menampung Aspirasi Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Banjar mengadaakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Sambung Makmur pada hari selasa tanggal 28 Januari 2020.

Kegiatan ini di hadiri para perwakilan dari SKPD se Kabupaten Banjar dan diikuti oleh seluruh Kepala Desa se Kecamatan Sambung Makmur di Aula Kantor Kecamatan Sambung Makmur

Sambutan Asisten Administrasi PemerintahKabupaten Banjar, pada Acara Musrenbang di Kecamatan Sambung Makmur kegiatan Musrenbang ini bertujuan Untuk memeratakan Pembangunan di Kabupaten Banjar , supaya tidak ada lagi wilayah atau desa- desa yang tertinggal di Kabupaten Banjar, baik dari segi pendidikan, Kesehatan, Infratruktur maupun lain yang bertujuan mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barakoh

Dalam Sambutan nya Kepala Dinas Perhubungan Drs. H.ASPIHANI,M.AP menyampaikan  bahwa Musrenbang ini memberikan banyak manfaat bagi pembangunan di wilayah Kecamatan Sambung Makmur yang lebih mengedepankan pembangunan yang meningkat yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banjar mengadaakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Sambung Makmur pada hari selasa tanggal 28 Januari 2020.

Kegiatan ini di hadiri para perwakilan dari SKPD se Kabupaten Banjar dan diikuti oleh seluruh Kepala Desa se Kecamatan Sambung Makmur di Aula Kantor Kecamatan Sambung Makmur

Sambutan Asisten Administrasi PemerintahKabupaten Banjar, pada Acara Musrenbang di Kecamatan Sambung Makmur kegiatan Musrenbang ini bertujuan Untuk memeratakan Pembangunan di Kabupaten Banjar , supaya tidak ada lagi wilayah atau desa- desa yang tertinggal di Kabupaten Banjar, baik dari segi pendidikan, Kesehatan, Infratruktur maupun lain yang bertujuan mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barakoh

Dalam Sambutan nya Kepala Dinas Perhubungan Drs. H.ASPIHANI,M.AP menyampaikan  bahwa Musrenbang ini memberikan banyak manfaat bagi pembangunan di wilayah Kecamatan Sambung Makmur yang lebih mengedepankan pembangunan yang meningkat yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Lima Program Yang Menjadi Agenda Utama atau Prioritas Dari Kementerian Perhubungan

Pada Tahun 2021, ada lima program yang menjadi agenda utama atau prioritas dari Kementerian Perhubungan. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat membuka Rapat Koordinasi penyusunan pagu kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub Tahun 2021 di ruang Mataram, Kantor Pusat kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (23/1).

Dalam rakor bertema : “Better Planning for Better Spending Guna Mewujudkan Konektivitas, Keselamatan, dan Pelayanan Transportasi yang Handal dan Berdaya Saing”, Menhub mengatakan, Kelima program atau agenda utama tersebut adalah : Membangun konektivitas transportasi mendukung sektor pariwisata, sektor logistik, daerah TPK (Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan), IKN Ibu Kota Negara Baru (IKN), serta pengembangan SDM.

Menhub mengatakan kelima program tersebut telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang mengambil Tema “Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Industri Pariwisata Untuk Pertumbuhan Ekonomi”. Kemudian juga telah selaras dengan RENSTRA Kementerian Perhubungan, dimana Kebijakan pembangunan transportasi kedepan akan fokus pada Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, Peningkatan Kualitas Layanan transportasi dan, Peningkatan keselamatan dan keamanan.

“Dalam pemikiran kita adalah pemikiran yang merupakan visi Presiden. Tahun depan kita melanjutkan lagi 6 tujuan wisata prioritas itu Wakatobi, Morotai, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, dan Bromo Tengger Semeru. Itu menjadi prioritas,” jelas Menhub.

Menhub menekankan sebagaimana arahan Presiden dalam kunjungan kerja di Labuhan Bajo, terhadap dukungan Pada 5 Daerah Pariwisata Super Prioritas harus tuntas pada tahun ini, sehingga di Tahun 2021 akan melanjutkan dan menuntaskan dukungan terhadap 6 daerah prioritas wisata lainnya.

Rapat Koordinasi penyusunan pagu kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021 Kemenhub dihadiri oleh 235 peserta yang terdiri dari Pejabat Eselon I dan II Kemenhub, Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kemenhub, Kepala Dinas Perhubungan dan Bappeda di seluruh wilayah Indonesia. Menhub menyebut bahwa rapat ini merupakan kick off meeting untuk membicarakan program kerja di tahun 2021.

“Ini kick off untuk bicara tahun 2021. Jadi biasanya kita mendapatkan masukan dari Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan BPK. Setelah itu kita bahas secara kualitatif apa saja, lalu masing-masing sektor mengeksekusi perencanaannya. Sehingga pada bulan November perencanaannya sudah matang,”terang Menhub.

Menhub Heran Masyarakat Lebih Pilih Kendaraan Pribadi Ketimbang Umum

 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melihat saat ini kendaraan pribadi masih jadi pilihan utama masyarakat ketimbang menggunakan transportasi massal. Sehingga hal tersebut masih jadi pekerjaan rumah (PR) semua pihak.

Padahal menurutnya, saat ini banyak pilihan angkutan moda transportasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang dirasa lebih efisien.

“Ya PR kita, untuk meningkatkan kapasitas itu dengan meningkatkan kualitas,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Selama ini, ia pun selalu memastikan pelayanan fasilitas-fasilitas transportasi agar tetap nyaman digunakan oleh masyarakat dengan terjun langsung ke terminal bus atau yang lainnya.

“Makanya berulangkali saya ke Pulo Gebang, di sana itu untuk buat mereka nyaman. Kalau mereka nyaman, mereka pasti akan datang ke sana. Juga tiket online,” jelas dia.

Banyaknya masyarakat memilih kendaraan pribadi imbas dari pembangunan infrastruktur yang diantaranya jalan tol. Sehingga, banyak masyarakat yang penasaran untuk mencoba jalan tol tersebut.

“Di satu sisi jalan tol memang harus digunakan, tapi kalau bisa menggunakan angkutan massal. Angkutan massal akan menarik kalau prosesnya itu dari mereka memutuskan menggunakan,” pungkas dia.