DISHUB BANJAR GELAR RAPAT FORUM LALU LINTAS UNTUK PERSIAPAN HAUL KE-15 GURU SEKUMPUL

Dinas perhubungan Kabupaten Banjar mengadakan Rapat Koordinasi dalam rangka Persiapan Haul ke-15 Guru Sekumpul dan evaluasi Haul ke-14, Selasa (12/10/2019).

Kegiatan rapat koordinasi forum LLAJ tersebut dihadiri oleh tim yang tersusun pada Keputusan Bupati Banjar, rapat yang digelar di Aula Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, dihadiri perwakilan dari Polres Banjar, Polres Banjarbaru, Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, SATPOL PP Kabupaten Banjar dan TIM Induk Sekumpul yang membawahi seluruh Relawan Posko Haul ke-15 Guru Sekumpul.

Pada kesempatan kali ini, tema yang dibahas adalah perihal evaluasi dan rencana jalur Haul Sekumpul tahun 2020. seperti diketahui, Haul Sekumpul merupakan salah satu Haul terbesar yang dilaksanakan pada wilayah hukum Kabuaten Banjar. setiap tahunnya jamaah yang berhadir selalu bertambah, hal ini dapat dilihat dari pergerakan lalu lintas yang terjadi saat pelaksanaan pam arus lalu lintas pada hari H.

Dengan dilaksanakannya Forum LLAJ ini diharapkan pada pelaksanaan Haul Sekumpul tersebut dapat terkoordinasi dengan baik dalam pembagian tugas.

HADIRKAN SKEMA BUY THE SERVICE, KEMENHUB TANDATANGANI MOU DENGAN SEJUMLAH DAERAH

JAKARTA (6/12) – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, pada Jumat (6/12) mengutarakan keprihatinannnya terhadap kondisi efek rumah kaca yang salah satu penyebabnya akibat kendaraan bermotor. Hal itulah yang memicu pihaknya gencar mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan massal seperti Bus Rapid Transit atau BRT, salah satunya juga dengan pemberian BRT ke Pemerintah Daerah dan yang terbaru dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service/ BTS).

Saat acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Perencanaan Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan di Hotel Aryaduta, Jakarta tadi, Dirjen Budi menandangani nota kesepahaman mengenai 5 Kota Percontohan untuk Program Buy The Service dengan Pemerintah Kota Medan, Palembang, Surakarta, D.I. Yogyakarta dan Denpasar serta 4 Pemerintah Daerah penerima bus bantuan BRT yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Lampung, Kota Pekanbaru dan Kota Palembang.

“Kalau Pemerintah tidak intervensi terhadap angkutan massalnya, dapat terjadi kenaikan suhu (udara) dari yang sekarang kita rasakan. Ada indikasi bahwa polusi udara disumbang oleh kendaraan bermotor. Dengan demikian kita akan usahakan untuk perubahan di masyarakat agar tidak menggunakan kendaraan pribadi, namun memakai angkutan massal. Di Indonesia pertumbuhan kendaraan sepeda motor tiap tahunnya mengalami kenaikan 19% atau 1,1 juta unit sepeda motor. Sementara mobil kenaikan sebesar 10% atau 500.000 unit,” demikian diutarakan oleh Dirjen Budi.

Dijelaskan oleh Dirjen Budi bahwa Pemerintah mengintervensi pembangunan BRT melalui skema Buy The Service karena adanya efek gas rumah kaca. “Program BTS ini pertama kali pilot project kita, kami mohon pada Gubernur dan Walikota yang pertama kali menerima program ini untuk melaksanakan dengan sungguh penyelenggaraan angkutan perkotaannya. Kami sedang menyiapkan anggaran Rp250 Miliar, mudah-mudahan tahun berikutnya bisa kita tambah. Kami sangat mengharapkan kerja sama Pimpinan Daerah yang menerima program BTS ini, kalau 2020 berhasil, nanti 2021 akan kami lakukan kembali,” ujarnya.

Sementara itu Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani turut menambahkan bahwa program pengembangan angkutan massal di Kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan dicanangkan pada rapat koordinasi Urban Transport yang dilaksanakan pada bulan Februari 2019 di Kemenko Maritim.

“Urgensitas pembenahan transportasi merupakan hal yang mendorong terlaksananya pilot project ini, sehingga intervensi Pemerintah Pusat harus dilakukan. Pemilihan Kota Percontohan untuk kegiatan Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan BTS dan juga pemberian bus bantuan BRT, didasarkan pada komitmen dan kesiapan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan sistem transportasi massal berbasis jalan setelah dilakukan rapat koordinasi, kunjungan lapangan serta meperhatikan komitmen daerah tersebut,” demikian dijelaskan Yani pada acara tersebut.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini Dirjen Budi berharap bahwa Pemerintah Daerah tetap menjaga pertumbuhan dan penggunaan BRT dengan skema BTS yang telah dihibahkan tersebut. Dalam acara ini hadir pula 2 orang Gubernur yang turut menandatangani nota kesepahaman tersebut yakni Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Anggota Komisi V DPR RI H.M. Rifqinizami Karsayuda.

PENDAFTARAN UJI KIR KENDARAAN BERMOTOR ONLINE

Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar meruapakan instansi yang menaungi beberapa kewenangan salah satunya adalah pelayanan Uji Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh UPT-PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banjar mengembangkan layanan pendaftaran uji kendaraan bermotor (KIR) secara online. Kepala UPT-PKB Dishub Kabupaten Banjar, Fajar Wahyudiningrat mengatakan Dishub menggandeng Bank Kalsel untuk penyediaan layanan pendaftaran uji KIR secara online. Dishub berharap dengan adanya layanan berbasis aplikasi digital tersebut, masyaraakt menjadi lebih mudah dan nyaman ketika hendak menftar uji KIR.

Masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor UPT-PKB Dishub Kabupaten Banjar untuk mendaftar dan mendapat nomor antrean uji KIR. “Kami telah menyiapkan segala kebutuhan untuk pelaksanaan Uji KIR online dan kami sedang menginput data yang diperlukan, dengan begitu pada tahun 2020 kami telah siap untuk melaksanakan program tersebut”.

Program Uji KIR Kendaraan Bermotor ini diberi nama “Langkar”.

“Nanti masyarakat bisa daftar uji KIR lewat aplikasi berbasis android. setelah mereka membayar retribusi lewat Bank, kami akan balas atau kirim pesan kepada pendaftar untuk bisa datang melakukan uji KIR pada jam yang ditentukan. jadi mereka tidak perlu lagi mengambil nomor antrean di Kantor UPT-PKB”, tambah Kepala UPT-PKB Dishub Kabupaten Banjar.

beliau juga menyampaikan penyediaan layanan e-uji tersebut menjadi wujud upaya Dishub Kabupaten Banajr dalam mendorong perwujudan pelayanan cepat, tepat dan akurat guna mendorong perwujudan Kabupaten Banjar Smart City.

PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR

Kendaraan bermotor dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:

  1.     Sepeda motor;
  2. Mobil penumpang;
  3. Mobil bus;
  4. Mobil barang;
  5. Kendaraan khusus.

 

Lampu-lampu dan Alat Pemantul Cahaya

1) Setiap kendaraan bermotor (Roda 4 keatas) harus dilengkapi dengan lampu-lampu dan alat pemantul cahaya yang meliputi :

a) Lampu utama dekat secara berpasangan;

b) Lampu utama jauh secara berpasangan, untuk kendaraan bermotor yang mampu mencapai kecepatan lebih dari 40 kilometer per jam pada jalan datar;

c) Lampu penunjuk arah secara berpasangan di bagian depan dan bagian belakang kendaraan;

d) Lampu rem secara berpasangan;

e) Lampu posisi depan secara berpasangan;

f) Lampu posisi belakang secara berpasangan;

g) Lampu mundur;

h) Lampu penerangan tanda motor kendaraan bermotor di bagian belakang kendaraan;

i) Lampu isyarat peringatan bahaya;

j) Lampu tanda batas secara berpasangan, untuk kendaraan bermotor yang lebarnya lebih dari 2.100 milimeter;

k) Pemantul cahaya berwarna merah secara berpasangan dan tidak berbentuk segitiga.

 

2) Sepeda motor dengan atau tanpa kereta samping harus dilengkapi dengan lampu-lampu dan pemantul cahaya yang meliputi :

a) Lampu utama dekat;

b) Lampu utama jauh apabila mampu mencapai kecepatan melebihi 40 kilometer per jam pada jalan datar;

c) Lampu penunjuk arah secara berpasangan di bagian depan dan bagian belakang kendaraan;

d) Satu Lampu Rem.

e) Satu Lampu posisi depan.

f) Satu Lampu posisi belakang.

g) Satu Lampu penerangan tanda motor kendaraan bermotor di bagian belakang kendaraan.

h) Satu Pemantul cahaya berwarna merah secara berpasangan dan tidak berbentuk segitiga;

Dilarang memasang lampu pada kendaraan bermotor, kereta berlaku atau kereta tempelan yang menyinarkan :

  1. cahaya kelap-kelip, selain lampu penunjuk arah dan lampu isyarat peringatan bahaya;
  2. cahaya berwarna merah ke arah depan;
  3. cahaya berwarna putih ke arah belakang kecuali lampu mundur.

Pasal 66

Lampu isyarat berwarna biru hanya boleh dipasang pada kendaraan bermotor :

  1. petugas penegak hukum tertentu;
  2. dinas pemadam kebakaran;
  3. penanggulangan bencana;
  4. ambulans;
  5. unit palang merah;
  6. mobil jenazah.

Pasal 67

Lampu isyarat berwarna kuning hanya boleh dipasang pada kendaraan bermotor :

  1. untuk membangun, merawat, atau membersihkan fasilitas umum;
  2. untuk menderek kendaraan;
  3. pengangkut bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, peti kemas dan alat berat;
  4. yang mempunyai ukuran lebih dari ukuran maksimum yang diperbolehkan untuk dioperasikan di jalan;
  5. milik instansi pemerintah yang dipergunakan dalam rangka keamanan barang yang diangkut.

 

Komponen Pendukung

Pasal 70

Komponen pendukung kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari :

  1. pengukur kecepatan, untuk kendaraan bermotor yang memiliki kemampuan kecepatan 40 km/jam atau lebih pada jalan datar;
  2. kaca spion;
  3. penghapus kaca kecuali sepeda motor;
  4. klakson;
  5. sabuk keselamatan kecuali sepeda motor;
  6. sepakbor;
  7. bumper, kecuali sepeda motor.

 

(1) Pengukur kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh pengemudi.

 

(2) Kaca spion kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, berjumlah dua buah atau lebih, kecuali sepeda motor.

 

(2) Kaca spion sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat dari kaca atau bahan menyerupai kaca yang tidak merubah jarak dan bentuk orang dan/atau barang yang dilihat.

 

(2) Kaca spion sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah sekurang-kurangnya satu buah.

 

(3) Penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, sekurang-kurangnya berjumlah satu buah.

 

(4) Klakson sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d, harus dapat mengeluarkan bunyi yang dalam keadaan biasa dapat didengar pada jarak 60 meter.

 

Peringatan bunyi berupa sirena hanya boleh dipasang pada kendaraan bermotor :

  1. petugas penegak hukum tertentu;
  2. dinas pemadam kebakaran;
  3. penanggulangan bencana;
  4. kendaraan ambulans;
  5. unit palang merah;
  6. mobil jenazah.

 

(1) Sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, berjumlah dua jangkar atau lebih yang dipasang untuk melengkapi tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi.

 

(1) Sepakbor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f, diwajibkan untuk setiap kendaraan bermotor.

 

(1) Bumper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g, dipasang:

  1. di depan belakang untuk mobil penumpang dan mobil bus;
  2. di depan untuk mobil barang.

(2) Bumper depan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh menonjol ke depan lebih dari 50 centimeter melewati bagian badan kendaraan yang paling depan.

Peralatan dan Perlengkapan Kendaraan

Setiap kendaraan bermotor kecuali sepeda motor dilengkapi peralatan kendaraan bermotor sekurang-kurangnya meliputi dongkrak dan alat pembuka ban.

(1) Setiap kendaraan bermotor kecuali sepeda motor tanpa kereta samping, dilengkapi perlengkapan kendaraan bermotor sekurang-kurangnya meliputi :

  1. ban cadangan;
  2. segitiga pengaman;
  3. helm bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.

(2) Setiap sepeda motor dengan atau tanpa kereta samping, dilengkapi dengan helm untuk pengemudi dan penumpangnya.Ukuran dan Muatan Kendaraan Bermotor

 

(1) Ukuran utama kendaraan bermotor, dengan atau tanpa muatannya adalah sebagai berikut :

  1. lebar maksimum 2.500 milimeter;
  2. tinggi maksimum 4.200 milimeter dan tidak lebih dari 1,7 kali lebar kendaraannya;
  3. panjang maksimum kendaraan bermotor tunggal 12.000 milimeter, sedangkan rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan tidak lebih dari 18.000 milimeter;
  4. panjang bagian kendaraan tanpa muatan yang menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang, maksimum 62,50 % dari jarak sumbunya, sedangkan yang menjulur ke depan dari sumbu paling depan, maksimum 43,50 % dari jarak sumbunya;
  5. sudut pergi bagian belakang bawah kendaraan sekurang-kurangnya 8 derajat diukur dari atas permukaan jalan.

(2) Ukuran tinggi mobil bus tingkat dapat melebihi ukuran tinggi maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

(3) Ukuran panjang mobil bus tempel tidak lebih dari 18.000 milimeter.

(4) Apabila kendaraan bermotor dengan atau tanpa muatan memiliki tinggi total lebih dari 3.500 milimeter, wajib dilengkapi dengan tanda peringatan mengenai tinggi kendaraan yang dikemudikan.

(5) Tanda peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berupa tulisan yang mudah dilihat oleh pengemudi di dalam ruang pengemudi.

 

Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

(1) Kendaraan bermotor harus memenuhi ambang batas laik jalan, yang meliputi :

  1. emisi gas buang kendaraan bermotor;
  2. kebisingan suara kendaraan bermotor;
  3. efisiensi sistem rem utama;
  4. efisiensi sistem rem parkir;
  5. kincup roda depan;
  6. tingkat suara klakson;
  7. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
  8. radius putar;
  9. alat penunjuk kecepatan;
  10. kekuatan, unjuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis, ukuran dan lapisan;
  11. kedalaman alur ban luar.

BIAR JALAN AMAN! PASANG GUARDRAIL!

Di wilayah Kabupaten Banjar masih terdapat lokasi jalan yang sekiranya berupa jurang ataupun sungai. dengan kondisi demikian maka perlu diberikan pengamanan untuk jalan-jalan yang berbahaya tersebut.

Guardrail atau pagar pengaman jalan adalah salah satu sistem yang ditempuh untuk pengamanan orang atau kendaraan yang terbuat dari rail besi sebagai pagar pada jalan-jalan yang berbahaya seperti pegunungan, sungai, jurang, dll. fungsinya adalah sebagai pelindung agar kendaraan yang melewatinya terlindungi dari terjatuh ke sungai/jurang dll.

Manfaat pagar pengaman jalan (guardrail untuk memperingatkan pengemudi bakal ada bahaya (jurang) serta membuat perlindungan pengguna jalan supaya tidaklah sampai terjerumus.

Pada tahun 2019 ini Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah melaksanakan survey wilayah yang berpotensi rawan terjadinya kecelakaan. ada dua wilayah yang telah di survey yaitu pada kecamatan pengaron dan kecamatan martapura kota.

Kasi Fasilitas Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, Riyantoni, SE mengatakan “terdapat beberapa titik rawan kecelakaan yang menjadi perhatian bagi kami sebagai penyedia sarana dan prasarana lalu lintas. pada tahun ini kami telah menyiapkan pemasangan guardrail pada titik yang telah kami laksanakan survey. Untuk lebih lanjut hal ini akan menjadi keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar”.

Seperti diketahui, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar merupakan instansi yang bertugas untuk menyediakan sarana dan parasarana lalu lintas khususnya dalam wilayah hukum Kabupaten Banjar.

Batas Kecepatan Berkendara yang Wajib Anda Ketahui

Mengapa balapan liar di luar sirkuit dilarang? Karena jalan raya tidak dibuat untuk balapan. Penggunaan jalan raya untuk balapan, khusus pada ajang tertentu saja. Selain itu, ada aturan tentang batas kecepatan maksimal kendaraan di jalan raya.

Pelanggaran atas aturan ini telah banyak memakan korban, aturan batas kecepatan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 111/2015. Permenhub ini dengan jelas mengatur batas kecepatan berkendaraan dalam berbagai kondisi.

Bukan hanya itu, Kemenhub juga menentukan sanksi bagi para pelanggar, sesuai UU No. 22/2009 Pasal 287 Ayat 5, yaitu pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan, atau denda paling banyak Rp500 ribu.

“Kita terbitkan Permenhub No. 111 Tahun 2015, untuk membatasi kecepatan maksimal di jalan raya. Dengan harapan, bisa menekan angka kecelakaan dan pengemudi masih tetap bisa mengendalikan laju kendaraannya,” kata Sekretaris Jenderal Kemenhub, Sugihardjo, September silam, dikutip dari laman resmi Kemenhub.

Menurut dia, sesuai Permenhub ini, batas kecepatan di jalan tol luar kota, dan jalan tol dalam kota, bahkan di permukiman punya aturan berbeda. Selengkapnya, Pasal 3 Permenhub (berkas dalam .pdf) menyatakan, batas kecepatan di jalan bebas hambatan dalam kondisi arus bebas paling rendah 60 km/jam, dan paling tinggi 100 km/jam.

Untuk jalan antarkota, batas paling tinggi adalah 80 km/jam. Sementara di kawasan perkotaan, batas kecepatan paling tinggi 50 km/jam, tetapi di kawasan permukiman batas paling tinggi hanya 30 km/jam.

Jalan bebas hambatan (jalan tol) yang dimaksud dalam peraturan ini adalah jalan arteri primer dan kolektor primer. Jalan arteri primer, salah satu cirinya adalah memiliki lebar daerah manfaat jalan minimal 11 meter. Jalan kolektor primer, biasanya memiliki lebar badan jalan tidak kurang dari 7 meter.

Sedangkan jalan antarkota di antaranya jalan nasional, yaitu yang menghubungkan antar-ibukota provinsi; dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar-ibukota kabupaten/kota.

Adapun yang dimaksud jalan perkotaan, termasuk jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Terakhir, jalan permukiman, yaitu jalan lokal sekunder sebagai bagian dari jalan kota dan kabupaten.

“Fakta selama ini, banyak kasus kecelakaan di jalan raya karena faktor manusia atau human error. Salah satu melebihi batas kecepatan itu,” imbuh Sugihardjo. Oleh karena itu, Kemenhub sebagai otoritas transportasi sipil di tanah air, termasuk moda transportasi jalan, harus mengambil inisiatif untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas ini.

Peraturan yang ditetapkan Menhub Iganisus Jonan pada 28 Juli 2015 ini diberlakukan sesuai kondisi dan kelas jalannya, tetapi berlaku secara nasional. Meski demikian, ada catatan bahwa batas kecepatan itu dapat ditetapkan lebih rendah jika dipandang perlu, misalnya mengingat angka kecelakaan yang tinggi di jalan yang dimaksud.

Batas kecepatan ini seharusnya terpampang melalui rambu-rambu, serta instrumen keselamatan khusus di jalan raya. Ada yang pernah melihat rambu-rambu dimaksud? Andaipun tidak, Permenhub telah berlaku sehingga pelanggar tetap kena sanksi.