Kendaraan Bermotor Yang Dioperasikan Dijalan Wajib Dilengkapi STNK dan TNK

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Pemilik mobil maupun motor baru kerap kali terbawa eforia dan ingin segera mengendai kendaraannya baru sesaat setelah diserahkan oleh diler. Celakanya sering kali kendaraan yang keluar dari diler untuk pertama kali belum selesai proses registrasinya sehingga belum ada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) alias pelat nomornya.

Terdorong rasa tidak sabar dan kebutuhan moda transportasi yang segera akhirnya berbagai ‘akal-akalan’ pelat nomor pun dilakukan. Padahal STNK dan pelat nomor kendaraan adalah dua syarat wajib bagi mobil ataupun motor untuk boleh melintas di jalanan raya di Indonesia.

Hal ini pun dengan jelas diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) tepatnya pada Pasal 68 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

dan dipertegas lagi di Pasal 106 ayat (5), yang berbunyi:

Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan: a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor; b. Surat Izin Mengemudi; c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau d. Tanda bukti lain yang sah.

“Kalau melanggar itu hukumannya juga ada di undang-undang denda Rp 500 ribu,”

Undang-undang yang dimaksud sendiri adalah UU LLAJ Pasal 288 yang berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Nah, buat yang lebih ‘nekat’ lagi dan lalu lalang tanpa dilengkapi dengan pelat nomor kendaraan hukumannya juga sama beratnya yang tertuang dalam UU LLAJ Pasal 280 dan berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pam Jalur Giat Jalan Sehat Anti Narkoba

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Pemerintah Kabupaten Banjar bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Jalan Sehat Anti Narkoba, dimulai dari halaman kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, Jumat (29/11/2019).

Pada jalan sehat ini menggunakan jalan umum sebagai rutenya sehingga Dishub Kab. Banjar memberikan pengamanan terkait rute yang dipergunakan serta mengantisipasi terjadinya kemacetan akibat gelatin acara tersebut.

Mengantisipasi terjadinya kemacetan pada rute maka ditempatkan petugas Dishub pada simpul-simpul jalan yang di perkirakan rawan terjadinya kemacetan.

Menurut Kepala Badan Kesbangpol, Aslam, Jalan Sehat Anti Narkoba ini diadakan melaksanakan Instruksi Presiden no 6 tahun 2018 dan juga Surat Keputusan Bupati Banjar.

“Jadi tujuan dari acara ini, selain untuk sosialisasi tetapi juga sebagai bentuk perlawanan terhadap narkoba serta upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar bersih dari penyalahgunaan dan pengedaran narkoba,” jelasnya.

Pada sambutannya, Wakil Bupati Banjar, Saidi Mansyur mengapresiasi diadakannya kegiatan ini.

“Acara ini merupakan bentuk partisipasi pemerintah dalam memerangi narkoba. Dan ucapan terima kasih dari kami kepada panitia penyelenggara, seluruh peserta dan donatur,” tutur Saidi.

Dalam acara ini diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan, baik orang dewasa, pelajar maupun ASN.

Wakil Bupati Banjar, H Saidi Mansyur juga mengajak kepada seluruh peserta untuk bersama-sama memerangi narkoba.

“Melalui Jalan Sehat Anti Narkoba ini, mari sama-sama kita jaga diri kita, keluarga, dan masyarakat sekitar jangan sampai terjerumus ke dalam narkoba, karena sekali terjebak akan sulit untuk keluar,” ajak Saidi.

Diskusi Publik MTI Saatnya Bangun Budaya Taat Berlalulintas

JAKARTA – Dalam acara diskusi Publik Keselamatan jalan dalam peringatan sedunia untuk korban kecelakaan lalu lintas atau World Day Remembrance for Road Traffic Victims di Hotel Artotel, Jakarta (28/11/2019).

Prof. Agus Taufik Mulyono, Ketua Umum MTI, mengatakan masalah keselamatan transportasi jaman ini adalah masalah membangun peradaban budaya dan kebiasaan diri sendiri untuk taat dan dalam berlalu lintas mengunakan fasilitas jalan raya.

“Carut-marut tidak terlepas dari budaya,  transportasi bukan saja masalah ilmu pengetahuan dan teknologi, ini masalah mengenai peradaban, dan itu indikatornya adalah pengaturan kepatuhan, yang dibangun dari entrigritas mulai cara beretika yang bermoral sehingga terciptanya budaya atau kebiasaan taat peraturan. Dan PR kita bersama adalah membangun kebiasaan yang seperti itu selalu sehari-hari.” Katanya.

Diskusi publik ini membahas keselamatan jalan di tengah semakin berkembangnya teknologi ramah lingkungan untuk transportasi perkotaan, termasuk di dalamnya skuter listrik yang operasionalnya belum sepenuhnya terkelola dan diregulasi dengan baik.

Permasalahan kendaraan di jalan saat ini yakni mengenai skuter listrik dilarang di trotoar sementara motor masih banyak berjalan di trotoar. Status yang jelas mengenai pengguna trotoar yakni bagi difabel dan pejalan kaki, sementara itu bagi sepeda motor menggunakan trotoar sudah dilakukan pelarangan dan penindakan sedangkan yang jadi permasalahaan saat ini adalah skuter listrik yang masih belum tersentuh hukum.

Kendaraan mobilitas mikro ini banyak digunakan sebangai alat angkut personal seperti sepeda listirk maupun skuter listrik, skuter listrik sudah dipergunakan secara pribadi sejak tahun 2016 dan mulai dipergunakan secara massal mulai tahun 2019. Moda ini masih terbilang belum aman yang disebabkan dari infrastruktur yang belum siap untuk moda mobilitas mikro.

Pengaturan mobilitas mikro atau dikatakan alat angkut personal harus didefinisikan mulai dari jenis, berat dan kecepatan, spesifikasi teknis, serta pengaturan operasional.

Untuk tahun baru sendiri grafik kecelakaan lebih sedikit dikarenakan mayoritas masyarakat lebih banyak mempergunakan transportasi udara seperti pesawat dan darat seperti kereta api namun tetap dari pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan dan yang lainnya juga turut memperhatikan kelancaran transportasi jelang tahun baru 2019.

Dalam acara diskusi ini turut hadir Aishah M dari ITDP,  Daddy Herlambang wakil sekjen MTI pusat, Yusa Cahya Perman FDTJ / Forum Diskusi Transportasi Jakarta, Ali Sunanda Sekjen MTI DKI dan Annie Trianni Listi CSR Association Adira.

Gelar Giat Rutin, Over Loading Angkutan Barang Terjaring Razia Dishub Banjar

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banjar kembali menggelar giat rutin berupa razia gabungan di sekitar kawasan Pasar Martapura, Rabu (27/11).

Pada giat yang dilaksanakan dari pukul 09.00 Wita hingga pukul 11.00 Wita ini, Dishub Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Banjar.

Kepala Seksi Fasilitas Perhubungan Darat atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS LLAJ), Riyantoni, menyampaikan kegiatan ini juga didukung oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wil. XV Provinsi Kalimantan Selatan, sebab lokasi razia bertempat di ruas jalan Nasional. Di mana pada jalan ini sering dilalui oleh angkutan barang, sehingga yang menjadi sasaran atau fokusnya adalah kendaraan tersebut.

“Kami cek kelayakan kendaraannya, kemudian kelengkapan perijinannya, akan menyasar kendaraan yang melanggal Dimensi dan juga Muatan,” Riyantoni menjelaskan.

Dari giat yang dilaksanakan kami mendapati sebuah mobil Pick up dengan muatan kayu yang dimana muatan tersebut menyalahi aturan pengangkutan untuk sebuah mobil pick up. Juga dapat disebut sebagai pelanggaran muatan atau Loading. Sehingga kami kenakan sanksi berupa penilangan.

Rumuskan RPM Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Kemenhub Gelar Rakor Bareng Stakeholder

BALIKPAPAN – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sedang merumuskan regulasi dan kebijakan yang terkait kapal sungai dan danau serta kesyahbandaran di sungai, danau, dan penyeberangan (TSDP).

Untuknya, bersama stakeholder terkait dilakukan pembahasan bareng melalui Workshop Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2019 yang dilaksanakan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (26/11/2019).

Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Darat Endy Irawan mewakili Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Cucu Mulyana menyampaikan, guna menjalankan fungsi perumusan regulasi dan kebijakan sudah menjadi keharusan untuk selalu memerhatikan dan memprioritaskan aspek keamanan dan keselamatan transportasi baik dalam tatanan regulasi maupun pelaksanaannya.

”Saat ini kami (Kemenhub) sedang menyusun dua Rancangan Perundang-Undangan yaitu Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Perhubungan tentang Kapal dan Sungai dan RPM tentang Kesyahbandaran Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan,” jelas Endi.

Hadir sebagai narasumber, Kepala Subdirektorat Sarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Sri Hardianto memaparkan bahwa nantinya di dalam RPM tentang Kapal Sungai dan Danau mengatur tentang keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dan kapal, pengawakan kapal, dan kesejahteraan awak kapal.

Selain itu juga mengatur tentang kesehatan penumpang, status hukum kapal, garis muatan dan pemuatan dan juga terkait manajemen keselamatan kapal dan keamanan kapal.

Sedangkan RPM tentang Kesyahbandaran Pelabuhan SDP, Kepala Subdirektorat Pengawasan Operasional Sungai, Danau, dan Penyeberangan Endi Suprasetio yang turut hadir sebagai narasumber menyampaikan beberapa hal.

“Beberapa bab di dalam RPM ini akan mengatur tentang fungsi syahbandar pelabuhan SDP, pengangkatan dan penempatan, tugas dan wewenang, identitas, sarana dan prasarana fungsional, serta pembinaan, pelaporan, dan evaluasi,” kata Suprasetio.

Turut hadir dalam Workshop tersebut Kepala BPTD Wil. XVII Prov. Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Felix Iryantomo, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Budi Liliono, dan Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo.

Kurangi Kecepatan Saat Traffic Light Lampu Kuning menyala untuk Siap-siap Berhenti

Di persimpangan jalan biasanya sudah terdapat lampu lalu lintas, biasanya disebut Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang hadir dengan tiga warna lampu, yaitu merah, kuning, dan hijau.

Pasti sudah tahu arti dari isyarat lampu lalu lintas itu. Ketika lampu merah menyala, kendaraan diwajibkan berhenti di belakang garis stop. Jika lampu hijau menyala baru kendaraan boleh berjalan.

Sementara itu, ketika lampu kuning menyala setelah lampu hijau, kendaraan diwajibkan untuk menurunkan kecepatan sebelum berhenti saatlampu merah menyala. Jangan malah semakin ngebut mumpung lampu merah belum menyala.

Pelajaran seperti itu terjadi, sebuah motor ngebut ketika lampu kuning sebelum lampu merah menyala, padahal kendaraan lain yang searah sudah mulai menurunkan kecepatan untuk berhenti. Walhasil, kecelakaan pun tak terhindarkan.

“Kecelakaan diawali oleh Pelanggaran. di saat lampu lalu lintas warna kuning menyala turunkan kecepatan kendaraan karena bersiap giliran lampu merah menyala yang berarti semua kendaraan wajib berhenti. Pelanggaran lalu lintas selain merugikan diri sendiri dapat juga merugikan orang lain. Fatalitas dari kecelakaan adalah meninggal dunia. Oleh karena itu, mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama,”

 Peraturan Menteri Perhubungan No 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas pasal 6, ayat 4 menyebut, lampu berwarna kuning untuk memberikan peringatan bagi pengemudi:
a. lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, menyatakan lampu berwarna merah akan segera menyala, Kendaraan bersiap untuk berhenti; dan
b. lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah, menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala, Kendaraan bersiap untuk bergerak.

Jadi, taati peraturan lalu lintas ya, Jangan sampai anda menjadi korban berikutnya.

Tingkatkan Koordinasi Dengan Pihak Terkait, Menhub Siapkan Angkutan Natal dan Tahun Baru

Jakarta – Jelang masa libur Natal dan Tahun Baru, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku meningkatkan koordinasi dan telah berbagi peran dengan sejumlah pihak untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan maupun penumpang pengguna angkutan massal.

“Kita sudah mengumpulkan para stakeholder dan kita berbagi peran, Kementerian PUPR mempersiapkan jalan, Kepolisian menyiapkan tim, kami sendiri juga menyiapkan hal yang perlu dilakukan. Insya Allah ini berjalan baik,” kata Menhub saat ditemui di kawasan Cikini, Sabtu (23/11) sore.

Sama dengan saat musim Angkutan Lebaran, Menhub menyebut Korlantas Pori akan menjadi koodinator langsung di lapangan.

Menhub memprediksi pada masa Angkutan Natal dan Tahun Baru tidak sepadat seperti masa Angkutan Lebaran. Menhub memprediksi kepadatan lebih banyak terjadi di tempat wisata.

“Prediksinya kalau Tahun Baru tidak sebanyak Lebaran jadi biasanya yang banyak itu di tempat wisata. Orang mau ke Bali, Jogja, itu lebih banyak daripada mereka yang pulang kampung. Jadi memang tempat-tempat tertentu sudah kita lakukan pengamanan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menhub menyampaikan terkait dilakukannya penyesuaian tarif angkutan kapal penyeberangan berkisar 10-15 persen.

“Kalau secara teoritis kenaikannya itu mesti 50% baru mereka baru bertahan tetapi pemerintah melakukan ini secara bertahap. Kita upayakan 10-15 persen karena juga untuk menolong kalau ini bisa menolong mereka (operator kapal penyeberangan) maka banyak kapal-kapal penyeberangan yang bertahan dan pelayanannya bagus,” jelasnya.

Ditambahkan Menhub saat ini terdapat sejumlah operator kapal penyeberangan yang akan berhenti beroperasi karena tidak mampu menutupi biaya operasional.

Setiap Orang Yang Menggunakan Kendaraan Wajib Pahami Aturan soal Lampu Kendaraan

Segala hal tentang berkendara diatur oleh pemerintah, tak terkecuali pada sektor pencahayaan. Kadar cahaya dan warna lampu suatu kendaraan tak boleh sembarangan, guna menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Hal tersebut tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 mengenai Kendaraan, yang mengacu pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, memodifikasi lampu kendaraan tidak boleh sembarangan.

“Masih ada memang (pelanggar), saya tidak tahu alasannya karena cukup beragam. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa semua tindakan berkendara sudah ada aturannya dan tentu, bagi para pelanggar akan dilakukan tindakan,”

Dalam pasal 286 disebutkan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan, yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3 juncto pasal 48 ayat 3, dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

menyarankan lebih baik pemilik kendaraan jangan mengubah pencahayaan motor atau mobilnya bila belum memahami aturan yang sudah ditetapkan.

“Sebenarnya lampu yang diberikan oleh pabrikan itu sudah sesuai kebutuhan dan aturan. Tapi bila memang ingin mengubahnya agar lebih terang, sesuai aturan mainnya saja. Pertimbangkan juga pengguna jalan lain atas dampak ubahan yang akan dilakukan itu,”

Tentang aturan daya pancar dan arah sinar lampu utama tercantum pada PP Nomor 55 Tahun 2012, pasal 64 ayat (2) huruf g, meliputi;

1. daya pancar lampu utama lebih dari atau sama dengan 12.000 (dua belas ribu) candela;

2. arah sinar lampu utama tidak lebih dari 0 derajat 34’ (nol derajat tiga puluh empat menit) ke kanan dan 1 derajat 09’ (satu derajat nol sembilan menit) ke kiri dengan pemasangan lampu dalam posisi yang tidak melebihi 1,3% (persen) dari selisih antara ketinggian arah sinar lampu pada saat tanpa muatan dan pada saat bermuatan.

Mengenai Lampu dan Pemantul Cahaya sendiri dijelaskan dalam pasal 61 ayat 2 (e), yakni;

Terkait sistem lampu dan alat pemantul cahaya, untuk lampu utama dekat dan lampu utama jauh kendaraan diatur berwarna putih atau kuning muda. Selain itu, untuk kendaraan selain sepeda motor, lampu dekat dan lampu utama jauh harus memenuhi persyaratan:

  1. berjumlah 2 (dua) buah atau kelipatannya;
  2. dipasang pada bagian depan Kendaraan Bermotor;
  3. dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) millimeter dari permukaan jalan dan tidak melebihi 400 (empat ratus) millimeter dari sisi bagian terluar Kendaraan; dan
  4. dapat memancarkan cahaya paling sedikit 40 (empat puluh) meter ke arah depan untuk lampu utama dekat dan 100 (seratus) meter ke arah depan untuk lampu utama jauh.

Sedangkan soal aturan warna dan pecahayaan pada kendaraan sendiri, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 yang mengacu pada UU No. 22 tahun 2009 pasal 48 ayat 3, yaitu;

  1. Lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda.
  2. Lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda.
  3. Lampu penunjuk arah berwarna kuning tua, dengan sinar kelap-kelip.
  4. Lampu rem berwarna merah.
  5. Lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda.
  6. Lampu posisi belakang berwarna merah.
  7. Lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda, kecuali untuk kepeda motor.
  8. Lampu penerangan tanda nomor kendaraan bermotor di bagian belakang berwarna putih.
  9. Lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua, dengan sinar kelap-kelip.
  10. Lampu tanda batas dimensi kendaraan bermotor, berwarna putih atau kuning muda, untuk kendaraan bermotor yang lebarnya lebih dari 2.100 mm untuk bagian depan, dan berwarna merah untuk bagian belakang.
  11. Alat pemantul cahaya berwarna merah, yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang kendaraan Bermotor.

Manajemen Akan Dilakukan yaitu Pembatasan Angkutan Barang Selama Nataru

JAKARTA – Dalam rangka mempersiapkan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2019, maka Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas Operasional Mobil Barang Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020.

Untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas, maka pada enam ruas jalan tol dan tujuh jalan nasional diberlakukan pembatasan kendaraan angkutan barang.

Dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Perhubungan tersebut dibahas pembatasan operasional ini diatur untuk mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, dan mobil barang dengan kereta tempelan atau kereta gandeng, serta mobil barang yang digunakan untuk mengangkut bahan galian, tambang, dan bahan bangunan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menjelaskan, guna memperlancar pergerakan kendaraan maka pembatasan operasional mobil barang pada masa Natal mulai berlaku pada 20- 21 Desember, 25 Desember.

“Sedangkan untuk periode Tahun Baru dimulai pada 31 Desember hingga 1 Januari. Pada 20 Desember berlaku mulai pukul 00.00 WIB sampai 21 Desember pukul 24.00 WIB dan berlaku pada enam ruas jalan tol di Jawa dan tujuh ruas jalan nasional di Jawa, Bali, dan Sumatera,” jelas Dirjen Budi di Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Pada 20 Desember 2019 pukul 00.00 WIB sampai dengan 21 Desember 2019 pukul 24.00 WIB berlaku pembatasan kendaraan angkutan barang di ruas jalan tol meliputi:

  1. a) Jakarta – Merak (2 arah);
  2. b) Jakarta – Cikampek (arah ke Cikampek);
  3. c) Cikampek – Padalarang – Cileunyi (arah ke Cileunyi);
  4. d) Bawen – Salatiga (2 arah);
  5. e) Prof. Soedyatmo – Tol Bandara (2 arah);
  6. f) Jakarta Outer Ring Road (JORR) (2 arah).

“Selain itu, pada tanggal tersebut juga berlaku pambatasan angkutan barang di beberapa ruas jalan nasional,” katanya.

Pembatasan itu meliputi:

  1. a) Pandaan – Malang (arah ke Malang);
  2. b) Mojokerto – Caruban (2 arah);
  3. c) Probolinggo – Lumajang (arah ke Lumajang);
  4. d) Denpasar – Gilimanuk (arah ke Denpasar);
  5. e) Tegal – Purwokerto (2 arah);
  6. f) Medan – Berastagi Tanah Karo (2 arah);
  7. g) Medan – Pematang Siantar (2 arah).

Kebijakan pengaturan lalu lintas dan pengaturan operasional kendaraan angkutan barang ini diberlakukan untuk menjaga ketersedian barang dan kelancaran pasokan barang konsumsi dan barang ekspo.

Selain itu juga melihat data hasil evaluasi tahun lalu yang cenderung tidak ada peningkatan jumlah pergerakan pada tanggal tertentu maka 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, dan 30 Desember tidak di berlakukan pembatasan angkutan barang pada periode Nataru 2019 ini.

“Pembatasan operasional 25 Desember 2019 berlaku mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada ruas Jalan Tol Jakarta – Cikampek, arah ke Jakarta,” ujar dia.

Untuk pembatasan operasional angkutan barang pada 31 Desember 2019 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan 1 Januari 2020 pada pukul 24.00 WIB berlaku pada ruas:

  1. a) Jalan Tol Jakarta – Merak (2 arah);
  2. b) Jalan Tol Jakarta – Cikampek (arah ke Cikampek);
  3. c) Jalan Cikampek – Padalarang – Cileunyi (arah ke Purbaleunyi);
  4. d) Jalan Tol Bawen – Salatiga (2 arah);
  5. e) Jalan Tol Prof. Soedyatmo Tol Bandara (2 arah);
  6. f) Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) (2 arah);
  7. g) Jalan Nasional Pandaan – Malang (arah ke Malang);
  8. h) Jalan Nasional Mojokerto – Caruban (2 arah);
  9. i) Jalan Nasional Probolinggo – Lumajang (arah ke Lumajang);
  10. j) Jalan Nasional Tegal – Purwokerto (2 arah);
  11. k) Jalan Medan – Berastagi Tanah Karo (2 arah);
  12. l) Jalan Medan – Pematang Siantar (2 arah)

“Untuk pembatasan operasional angkutan barang juga berlaku 31 Desember 2018 – 1 Januari 2019 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada ruas jalan nasional Denpasar – Gilimanuk, arah ke Denpasar,” kata Dirjen Budi.

Pembatasan kendaraan angkutan barang ini tidak berlaku bagi kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak dan Gas, barang ekspor dan impor dari dan ke pelabuhan ekspor atau impor, ternak, pupuk, hantaran pos dan uang, serta bahan makanan pokok.

Aturan Naik Motor Wajib Pakai Helm SNI

Tidak ada alasan apapun,dari kacamata keselamatan berkendara, setiap orang berkendara sepeda motor wajib mengenakan helm untuk mengurangi potensi cedera fatal saat kecelakaan.

Aturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di aturan ini mewajibkan pemakaian helm taraf Standar Nasional Indonesia (SNI).

Selain itu, di dalamnya juga mengatur bahwa pengendara bukan hanya wajib mengenakan helm untuk dirinya sendiri tetapi harus mewajibkan boncenger alias penumpang mengenakan helm.

Helm SNI merupakan perlengkapan standar motor seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Pasal 57 Ayat 2. Selain itu, pada Pasal 106 Ayat 8 juga mengatur setiap pengemudi motor dan penumpang wajib mengenakan helm SNI.

Hukuman Pada Pasal 291 mengatur, jika pengendara motor di jalan tidak mengenakan helm SNI, maka diancam pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp 250.000. Lebih jauh lagi, jika pengendara motor membiarkan boncenger tidak mengenakan helm SNI maka diancam hukuman yang sama.

Helm hanya mereduksi 40 persen kejadian kematian dari kecelakaan saat berkendara. Selain itu helm cuma bisa rata-rata menangkal 70 persen risiko cedera berat dari kecelakaan. Jadi helm saja belum cukup, biar selamat di jalan pengendara motor juga harus berorientasi pada keselamatan berkendara. Selain perlengkapan wajib, berkendara aman juga memerlukan sikap positif pengendara dan minimnya faktor penyebab di luar dugaan.