Kemenhub Sosialisasikan PM 60/2019 Soal Regulasi Angkutan Barang

PERHUBUNGAN – Guna memperbarui regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan angkutan barang, Kementerian Perhubungan telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan pada 11 September 2019.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Cucu Mulyana pimpin Sosialisasi si Batam, Kamis (31/10/2019).

Dia menyatakan bahwa pihaknya menyusun PM 60/2019 guna memutakhirkan perkembangan angkutan barang yang sudah jauh melangkah pesat.

“Terakhir tentang angkutan barang kita susun peraturan yaitu di KM 69 Tahun 1993 , sekarang sudah tahun 2019 berarti kan sudah 25 tahun lebih. Apalagi penyelenggaraan angkutan barang telah mengalami banyak perubahan selama ini. Semestinya dengan aturan baru ini ketertiban, kelancaran, dan operator juga lancar dalam menjalankan bisnisnya,” urai Cucu.

PM 60/2019 ini menggantikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.

Latar belakang disusunnya PM 60/2019 selain belum tersedianya database perizinan angkutan barang lainnya karena terjadinya pertumbuhan kawasan industri serta produksi yang berkembang, maupun peningkatan jumlah kebutuhan barang sebagai dampak pertumbuhan penduduk.

“Saya yakin tentu banyak ide dan gagasan yang belum terakomodir dalam PM 60/2019 ini. Namun bila selama diimplementasikan masih ada yang mau dikoreksi, tidak masalah, nanti dapat kita sesuaikan. Kami juga terbuka untuk masukan dari berbagai pihak atas PM 60/2019,” tuturnya.

Ada beberapa substansi baru dalam PM 60/2019 jika dibandingkan dengan regulasi pendahulunya KM 69/1993 yakni mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM), Sistem Manajemen Keselamatan (SMK), pengawasan, kompetensi awak kendaraan, dan tarif angkutan barang yang sekarang dijabarkan dalam PM 60/2019.

Kepala Subdirektorat Angkutan Barang Direktorat Angkutan Jalan Saiful Bahri menambahkan, tarif angkutan barang memuat harga pemakaian jasa angkutan barang berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

“Tarif angkutan barang ditentukan oleh faktor berat/volume muatan yang diangkut, jenis muatan yang diangkut, serta waktu dan/atau jarak pengiriman muatan yang diangkut,” ujarnya.

Selain itu tentang awak kendaraan dijelaskan yaitu baik pengemudi utama dan cadangan mobil barang yang membawa muatan khusus, diharuskan memiliki kompetensi sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut sesuai uji Kompetensi Standar Internasional.

Sementara mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Barang yakni persyaratan penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh.

“SPM angkutan barang diantaranya yaitu kondisi dan kompetensi pengemudi, sistem pemosisi global/ GPS, umur kendaraan, E-logbook, surat muatan, alat pemadam api ringan (APAR), dan ketentuan lainnya,” ujarnya.

Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) pada angkutan barang merupakan bagian dari manajemen perusahaan yang berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam mewujudkan keselamatan dan mengelola resiko kecelakaan.

Selain itu dalam acara yang sama juga turut disosialisasikan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.3996/AJ.502/DRJD/2019 tentang Alat Pemantul Cahaya Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang disampaikan Avi Mukti Amin, Kasubdit Manajemen Keselamatan.

“Ada beberapa urgensitas mengapa perlu alat pemantul cahaya tambahan misalnya karena tingginya angka kecelakaan tabrak belakang atau tabrak samping kendaraan. Biasanya kecelakaan tersebut akibat pengemudi tidak melihat adanya kendaraan di depan, karena keadaan lingkungan yang gelap. Kemudian ada studi kasus di beberapa negara yang menunjukkan angka kecelakaan tabrak belakang dan samping dapat dicegah dengan pemasangan alat pemantul cahaya tambahan,” papar Avi.

Alat pemantul cahaya berupa stiker akan dipasang pada mobil barang mulai dari 7.500 kg dan/atau konfigurasi sumbu 1.2 seperti pada mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup, mobil tangki serta pada kereta gandengan dan kereta tempelan.

“Mobil bus dan mobil penumpang tidak wajib dipasang alat pemantul cahaya berupa stiker. Pemasangan stiker ini nantinya dipasang pada bagian bawah dan full pada bagian belakang mengikuti bentuk bak atau box atau tangki,” ucap Avi.

Dalam acara ini hadir pula perwakilan dari asosiasi seperti Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Organisasi Angkutan Darat (Organda), Asosiasi Semen Indonesia, hingga Asosiasi Logistik Indonesia

Buka Rapat Tahunan INACA, Menhub Minta INACA Dukung Visi Presiden Tingkatkan Konektivitas Nasional

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta INACA (Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia) mendukung visi dan misi dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan konektivitas nasional. Menhub mengatakan bahwa transportasi udara memiliki keunggulan dapat menjangkau hingga daerah terluar sehingga dapat meningkatkan konektivitas antar pulau di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menhub Saat membuka Rapat Umum Anggota INACA di Jakarta, Kamis (31/10).

“Kami harap para anggota INACA dapat berpartisipasi mendukung konektivitas seperti di 5 destinasi super prioritas yaitu Joglosemar, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado, dengan memberikan layanan penerbangan baik berjadwal maupun tidak berjadwal,” jelas Menhub.

Ia mengatakan, dengan semakin meningkatnya konektivitas di Destinasi Wisata “5 Bali Baru” tersebut dapat mendatangkan banyak turis baik mancanegara maupun dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi dan pariwisata Indonesia.

“Saat ini penerimaan devisa dari pariwisata berada di nomor 2. Kedepan devisa dari pariwisata menjadi nomor 1. Pemerintah akan mengeluarkan banyak biaya untuk membangun infrastruktur yang ada di kelima daerah tersebu,t dan saya harap INACA dapat mendukung pelayanan transportasi udara,”ujar Menhub.

Lebih lanjut, menhub mengapresiasi kinerja anggota INACA terkait peningkatan ketepatan waktu operasional penerbangan atau biasa disebut On Time Performance (OTP). Ia mengungkapkan, memasuki bulan September 2019 yang lalu telah mencapai 84,32 %. Angka tersebut lebih baik dari total OTP tahun lalu yang mencapai 78,6 %.

Kemudian, Menhub mengatakan akan mendukung INACA untuk menjadikan industri penerbangan nasional menjadi lebih baik. Menhub juga berpesan agar aspek keselamatan dan keamanan harus tetap menjadi prioritas yang pertama yang harus diperhatikan, selain tentunya aspek pelayanan.

“Kami sebagai regulator akan memberikan dukungan kepada INACA. Seperti kita tahu Industri penerbangan adalah industry yang kompleks, banyak dengan regulasi, banyak tekanan harga avtur, leasing yang mahal yang membuat maskapai tertekan. Untuk itu, kita bersama-sama mencari upaya jalan keluar agar di satu sisi dunia aviasi menjadi lebih baik, dan di satu sisi konektivitas dapat hadir dengan baik di negara kita,” ungkap Menhub.

Menhub berharap, seluruh industri penerbangan yang tergabung dalam INACA dapat terus memberikan kontribusi positif. Menhub juga mengharapkan INACA dapat terus meningkatkan komunikasi publik yang lebih baik kepada masyarakat untuk menginformasikan perkembangan dan kinerja positif industri penerbangan nasional serta dapat memberikan klarifikasi dan pemahaman yang jelas jika ada masalah yang timbul.

Sementara itu Ketua Umum INACA Ari Askhara dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Menhub Budi Karya Sumadi yang kembali dipercaya untuk melanjutkan tugasnya pada Kabinet Indonesia Maju. Ia mengatakan, INACA akan terus berkomitmen meningkatkan kinerja industri penerbangan nasional dan ia berharap dukungan Pemerintah untuk mewujudkan hal itu.

Turut Hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Perhubungan Udara Polana Pramesti, Ketua Umum INACA Ari Askhara, Pengamat Penerbangan Chappy Hakim, perwakilan dari Boeing dan Airbus dan segenap stakeholder industri penerbangan.

Dimensi Kendaraan Diwajibkan Sesuai Spesifikasi Teknis Bagian Wujudkan Keselamatan Transportasi

Wujudkan keselamatan bertransportasi dan pemenuhan aspek keselamatan, perlu diperhatikan dimensi kendaraan yang sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan bermotor yang telah disahkan.

Direktur Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, Sigit Irfansyah diwakili Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Dewanto Purnachandra menyampaikannya di sela membuka kegiatan Pembinaan Teknis Petugas Pemeriksa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, di Bogor (30/10/2019).
“Dimensi kendaraan juga harus sesuai dengan daya angkut kendaraan,” katanya.

Dia mencontohkan dari aspek keselamatan penumpang perlu diperhatikan seperti penggunaan sabuk keselamatan (safety belt) untuk kendaraan penumpang yaitu minimal model tiga titik untuk tempat duduk pengemudi serta model dua titik untuk semua tempat duduk penumpang.

Dikatakannya, persyaratan teknis dan laik jalan sejatinya adalah mutlak harus dipenuhi oleh kendaraan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan begitu, sebelum kendaraan dioperasikan di jalan harus mendapat kepastian bahwa kendaraan tersebut telah memenuhi persyaratan dimaksud.

Kementerian perhubungan saat ini telah memiliki 25 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). BPTD ini merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tugas dan fungsinya antara lain adalah melaksanakan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan.

“Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Direktorat Sarana Transportasi Jalan telah membangun sistem online mulai dari proses permohonan, pemeriksaan, penilaian dan kesesuaian fisik kendaraan bermotor sampai dengan penerbitan SRUT (Sertifikasi Registrasi Uji Tipe). Proses permohonan pemeriksaan, penilaian dan kesesuaian fisik oleh perusahaan karoseri diajukan secara online kepada BPTD,” paparnya.

Dari aspek regulasi, dalam Peraturan Menteri Perhubungan No PM 33 Tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor telah tertuang prosedur perusahaan karoseri dalam mengajukan penelitian dan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor kepada BPTD.

Dewanto mengungkapkan, saat ini kita menghadapi tantangan yang cukup berat dimana tingkat pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan cukup mengkhawatirkan seperti permasalahan ODOL dan masalah lainnya.

Diharapkan kegiatan pemeriksaan penilaian dan kesesuaian fisik yang dilaksanakan oleh BPTD ini dapat mendorong industri karoseri untuk menghasilkan produk kendaraan yang bermutu dan berkeselamatan sesuai ketentuan.

Kasi Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Direktorat Sarana Transportasi Jalan Joko Kusnanto mengemukakan, penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Teknis Petugas Pemeriksa BAP Rancang Bangun Kendaraan Bermotor bertujuan untuk mensosialisasikan peraturan Perundang-undangan yang terkait pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor dengan SK Rancang Bangun Kendaraan Bermotor.

Hal itu untuk menjamin hasil pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; selain itu juga untuk membahas permasalahan – permasalahan terkait pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari diikuti 47 peserta yang merupakan perwakilan dari Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Direktorat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Dishub Banjar Lakukan Pengamanan Pada Peringatan Haul KH. Salim Ma’ruf Ke 41

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Anggota Dishub Kabupaten Banjar melaksanakan Pengamanan kegiatan Haul KH. Salim Ma’ruf yang ke-40 bertempat di kubah Almarhum Jl. Kertak baru Desa Pekauman Dalam, Kecamatan Martapura Timur Kab. Banjar.

Sebelum pelaksanaan kegiatan anggota Dishub Banjar Melakukan Apel Pelaksanaan Pengamanan untuk memberikan pengarahan prosesi kegiatan Setelah melakukan apel dan pengarahan kepada seluruh anggota Dishub, Kadishub Banjar dan Kabid Angkutan dan Keselamatan mendampingi Bupati Banjar H. Khalilurrahman untuk melakukan rangkaian kegiatan haul.

Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 kali kegiatan yaitu pada minggu siang dan minggu malam dan rangkaian kegiatan ini dipimpin langsung Bupati Banjar dan dihadiri wabub serta beberapa Kadis jajaran Pemkab dengan Jemaah kurang lebih 4000 ( empat ribuan) orang

Dalam melakukan Pengamanan dan pengaturan arus lalin Dishub Kab. Banjar dibantu Polres Banjar, Sat Pol-PP dan relawan yang antusias membantu mengatur arus lalulintas menginggat kegiatan berada di pinggir jalan. Selama kegiatan berjalan aman dan lancar.

Dishub Banjar Dampingi Kementerian Perhubungan Tinjau Lokasi Kegiatan Andalalin Pembangunan Apartement, Office dan Retail

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Dalam Kegiatan peninjauan lapangan penilaian dan persetujuan analisis dampak lalu lintas Kementerian Perhubungan RI bekerja sama dengan BPTD Wilayah XV Provinsi Kalimantan selatan, jajaran Kepolisian, Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel Dan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar di Wilayah Ruas Jalan Nasional Kabupaten Banjar di lokasi PT. Banua Multi Guna (Mayapada Group), Selasa (29/10/2019)

Menurut UU No.22 Th, 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 99 Ayat 1. “setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Peninjauan lapangan di kawasan dan/atau lokasi tersebut mempunyai pengaruh terhadap lalu lintas disekitarnya. Hal ini bertujuan untuk memprediksi adanya infrastruktur transportasi dalam daerah kegiatan tersebut dapat melayani lalu lintas yang ada (eksisting) ditambah dengan lalu lintas yang dibangkitkan atau ditarik oleh kegiatan perusahaan. Dalam kondisi prasarana yang ada tidak dapat mendukung lalu lintas tersebut, maka harus dilakukan kajian penanganan prasarana atau pengaturan managenment terhadap lalu lintasnya.

Kondisi aktivitas disekitar jalan seperti ruas jalan A. Yani Km. 11, mengakibatkan hambatan samping pada ruas jalan semakin tinggi yang pada akhirnya mengurangi kapasitas jalan. Untuk menjaga tingkat pelayanan jalan di wilayah perkotaan khususnya di Kabupaten Banjar sesuai dengan perannya diperlukan suatu upaya pemecahan permasalahan yang sifatnya sistematis untuk mengatasi permasalahan yang ada selama ini.

Terkait aktivitas kegiatan Apartement, Office dan Retail PT. Banua Multi Guna (Mayapada Group) di Kabupaten Banjar, maka pastinya akan mengakibatkan hambatan samping dan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas pada ruas jalan dan simpang yang terkena dampak kegiatan Apartement, Office dan Retail. Untuk memecahkan persoalan dimasa mendatang perlu suatu konsep analisis ” Menginternalkan eksternalitas” dengan konsekuensi ” Poluter pays” dengan pengertian bahwa pihak pengembang harus memberikan kontribusi yang nyata didalam penanganan dampak lalu lintas sebagai akibat pengembangan suatu kawasan atau lokasi tertentu.

Selain itu dengan adanya Analisa dampak lalu lintas  di paparkan perkembangan kebutuhan sarana dan prasarana jalan dapat direncanakan secara jangka menengah dan jangka penjang sehingga investasi didaerah itu akan memberikan dapak ekonomi skala regional maupun nasional  semakin baik dan berakibat pada dampak pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat, khususnya didaerah Kabupaten Banjar.

Adap Berlalu Lintas Ketika di Persimpangan Tanpa Lampu Lalu Lintas

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Persimpangan dapat menjadi momok tersendiri untuk para pengguna kendaraan bermotor. Apalagi jika persimpangan tersebut tidak dilengkapi oleh ‘Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,’ atau bahasa simpelnya, lampu merah. Nyaris semua orang pasti ingin jalan duluan melewati persimpangan tersebut.

“Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), pengemudi wajib memberikan hak utama kepada kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan tiga yang tidak tegak lurus,”

Jadi, jika menemukan persimpangan jalan tanpa lampu lalu lintas bukan berarti kita tak tahu aturan. Sebaliknya hal tersebut ternyata telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 113 ayat 1 butir d.

Bunyi Pasal 113 UU Nomor 22 Tahun 2009

Adapun bunyi dari pasal tersebut yakni:

  1. Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi wajib memberikan hak utama kepada:
  2. Kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan;
  3. Kendaraan dari Jalan utama jika Pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan Jalan;
  4. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;
  5. Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus; atau
  6. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.

 Karena sekarang sudah tahu siapa yang dapat prioritas, tidak ada lagi ya kata main serobot saat di persimpangan. Meskipun begitu, bukan berarti kendaraan yang mendapatkan prioritas tidak boleh memberikan jalan bagi kendaraan lainnya. Yuk, junjung adab berkendara yang baik di jalan raya . Demi kenyamanan dan keselamatan bersama.

Rekayasa Jalur Acara Peringatan Haul KH. Salim Ma’ruf

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Pada penyelenggaran haul almarhum KH. Salim Ma’ruf yaitu merupakan Ayahanda Bupati Banjar H. Khalilurrahman di kubah Almarhum Jl. Kertak baru Desa Pekauman Dalam, Kecamatan Martapura Timur Kab. Banjar, pada Rabu (30/10/2019) .

Sebagaimana disampaikan oleh Kapala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Drs. H. M. Aidil Basith, M.AP jalan menuju kubah merupakan jalan akses satu-satunya menuju acara tersebut, jalan tersebut merupakan jalan Provinsi dan Kubah tersebut berada di sebelah jalan tersebut.

Mengingat jalan tersebut akses utama menuju kota martapura dan melihat kondisi jalan yang tidak begitu lebar dan tidak ada jalan tembus untuk akses menuju kubah maka kami menyiapkan rekayasa jalur untuk memberikan kenyamaan bagi masyarakat yang melakukan lalu lintas ataupun jama’ah acara haul tersebut.

“Acara haulan tidak akan menggangu lalu lintas jalan raya. Karena ada banyak petugas dan relawan yang akan memberikan informasi..

Pihaknya juga menyediakan penunjuk arah agar nantinya tidak tersesat. Termasuk ketersediaan lahan parkir. Pada acara itu pula, ia katakan nanti akan dipimpin langsung oleh Bupati Banjar, H Khalillurrahman.

Berikut diatas merupakan jalur akses pada prosesi acara haulan agar seluruh masyarakat luas dapat mempelajari jalur tersebut dan menciptakan rasa aman pada peringatan tersebut.

Sebut 3 Aspek Ini Sebagai Kunci Keselamatan Bertransportasi Ujar Dirjen Budi

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menyebutkan bahwa ada tiga aspek yang menjadi kunci keselamatan bertransportasi darat.

“Keselamatan transportasi darat tidak akan terwujud tanpa tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan berkaitan dengan keselamatan lalu lintas, yaitu sumber daya manusia, jalan, dan sarana,” tegas Dirjen Budi di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (26/10/2019).

 “Hal penting yang perlu kita lakukan dalam penyelenggaraan transportasi ialah memantapkan sistem transportasi yang menyentuh pada aspek strategis dan pembagian peran multi moda dan antar moda transportasi,” kata Dirjen Budi.

Dirjen Budi yang hadir didampingi Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Risal Wasal, berkesempatan meninjau Terminal Puwatu yang telah diambil alih pemerintah pusat. Pihaknya akan segera merenovasi Terminal Puwatu agar dapat digunakan untuk melayani masyarakat sebagai simpul transportasi.

Menyinggung masalah ODOL (Over Dimensi Over Load), Dirjen Budi mengatakan, “Melihat dari angkutan barang yang banyak melakukan pelanggaran muatan atau over load dan juga over dimensi, saya minta Kepala BPTD untuk berani melakukan normalisasi kendaraan yang over dimensi.”

Kemenhub berkomitmen zero ODOL ditargetkan dapat terealisasi sepenuhnya di tahun 2021 mendatang.

“Kami akan menindak tegas pelanggaran ODOL,” kata Dirjen Budi.

Sanksi berupa denda hingga hukuman pidana sudah diatur dalam pasal 277, Undang-undang 22 tahun 2009. Upaya ini terus dilakukan mengingat banyak kerugian yang harus ditanggung, diantaranya merusak jalan dan jembatan, kecelakaan yang menelan korban jiwa, serta kemacetan yang berakibat pada penurunan produktivitas.

Dirjen Budi juga menyoroti keterlibatan perusahaan karoseri dalam kasus over dimensi. Perusahaan karoseri menjadi pihak penting, karena disinilah kerangka badan kendaraan dibangun.

Oleh karena itu perusahaan karoseri diimbau agar mematuhi regulasi yang berlaku, jika tidak sesuai SK Rancang Bangun maka kendaraan hasil produksi karoseri tidak akan mendapatkan SRUT.

“Jangan pula kemudian memodifikasi kendaraan menjadi lebih panjang, lebih lebar, ini jelas melanggar,”

Patut di Ketahui Aturan Ban Cadangan Pada Kendaraan Bermotor

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Keberadaan ban serep sering terlupakan. Pengendara baru ingat ketika dibutuhkan. Padahal, karet bundar ini menjadi penolong ketika mengalami insiden pecah ban atau bocor di jalan.

Ketersediaan ban di mobil diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Di mana, setiap mobil yang beredar di Indonesia harus menyertakan ban serep. Diterangkan dalam pasal 47, ban serep punya dua jenis; ban dengan ukuran yang sama seperti ban utama dan ban yang tapak lebih kecil namun diameternya sama.

Ban serep yang ukurannya sama dengan ban utama, tentu saja lebih fleksibel dan bisa digunakan untuk jarak jauh. Tetapi, ban serep full size perlu pendapat penanganan dan dirotasi setiap 10.000 km agar keausan pada tapak ban bisa sama seperti ban utama.

merotasi ban serep dengan ban utama jarang dilakukan pemilik mobil. Dia pun sering menemukan ban serep yang kondisinya masih seperti baru. “Itu salah kaprah di kalangan umum. Jadi kebanggan dan dijadikan nilai tambah kalau mobilnya mau dijual,”

Nah, untuk ban serep yang ukurannya beda dengan ban utama biasa dikenal dengan temporary. Ban jenis ini menjadi solusi pabrikan untuk penghematan ruang, biaya, juga beban.

Penutupan Hari Santri Nasional di Martapura Berakhir Malam Ini, Dishub Banjar Amankan Jalan Kenanga Sebagai Akses Utama

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Setelah dibuka sejak Selasa (22/10/2019) sore lalu, peringatan momentum tahunan itu berakhir, Jumat (25/10/2019) malam ini.

Seperti saat acara pembukaan, dijadwalkan seromonial acara penutupannya juga dihadiri oleh Bupati Banjar H Khalilurrahman didampingi Ketua TP PKK Banjar Hj Raudathul Wardiyah. Kalangan pejabat Pemkab Banjar juga turut hadir, antara lain Sekda Banjar HM Hilman dan Kepala Kemenag Banjar H Izzudin.

Sejak Sore hari anggota Dishub Banjar sudah menyibukkan diri mempersiakan acara tersebut, dalam hal pengamanan pelaksanaan acara hari santri yang akan berakhir malam nanti.

Dishub Banjar melakukan pengondisian parkir kendaraan yang ada di jalan kenangan, karena jalan tersebut merupakan akses jalan utama digunakan dalam acara tersebut dan juga tempat parkir VIP.

Sehingga dari sore Dishub Banjar sudah mengamankan jalan tersebut dari parkir di tepi jalan, anggota Dishun Membentangkan Traffic Cone dengan tali sepanjang jalan Kenanga guna mengantisipasi masyarakat parkir dijalan tersebut.

Karena berdasarkan pengalaman yang sudah sudah setiap kali ada acara di Alun-Alun Ratu Zalecha maka masyarakat berbondong-bondong datang untuk menyaksikan acara tersebut dan memarkir kendaraan mereka di sembarang tempat serta di tepi jalan kenangan maka dari itu Dishub Berinisiatif untuk melakukan pelarangan parkir di Jalan Kenangan.