Para Pengusaha Pendirian Bangunan Harus Kantongi Sertifikat Andalalin

PERHUBUNGAN – Pendirian bangunan sangat terkait dengan analis dampak lalunlintas (andalalin), karena saat akan membangun harus mengantongi sertifikat andalalin.

Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat Pandu Yunianto menyatakan, saat ini kebutuhan tenaga ahli andalalin semakin tinggi bersamaan semakin banyaknya pendirian bangunan di berbagai kota.

“Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kembali mengadakan sertifikasi andalalin bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Perhubungan seluruh Indonesia,”

Penyelenggaraan diikuti 91 peserta terdiri dari jajaran Kemhub, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dan Dishub seluruh Indonesia.

“Saat ini banyak bangunan telah memenuhi Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) namun banyak yang belum memenuhi andalalinnya, tugas kalian inilah yang selain menjadi penilai andalalin juga harus bisa menjadi pensosialisasi tentang beda amdal dan andalalin,” ungkap Pandu.

Kadishub Provinsi Bali I Gusti Ngurah Agung Sudarsana mengapresiasi kegiatan tersebut dan menganggap pentingnya andalalin.

“Karena sudah banyak kejadian yang terjadi di Bali, banyak bangunan mengajukan IMB namun tidak bisa dipenuhi karena tidak menganggap penting andalalin. Jika ada bangunan yang melanggar amdal dan andalalin harus ditolak, karena sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Agung.

Kenali Aturan Dan Macam-Macam Alat Pembatas Kecepatan

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Membuat polisi tidur harus sesuai dengan ketentuan, jika tak ingin mendapatkan sanksi. Selain itu, polisi tidur sebagai alat pembatas kecepatan juga memiliki jenis-jenis dengan fungsi sesuai tempat dan kecepatan.

Tujuan membuat polisi tidur biasanya agar para pengendara tidak ugal-ugalan. Polisi tidur banyak dijumpai di jalan-jalan yang dekat dengan pemukiman. Tapi kini tak sedikit juga polisi tidur yang ada di jalan raya.

Sebelum membuatnya, masyarakat perlu tahu tentang ketentuan polisi tidur. Spesifikasi polisi tidur tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan pada pasal 5.

Syaratnya, pembatas kecepatan kendaraan harus dibuat dengan ketinggian maksimal 12 cm, lebar minimal 15 cm, dan sisi miring dengan kelandaian maksimal 15 persen. Jika tak sesuai, sudah ada sanksi sesuai Pasal 28 ayat (1) dan (2) dengan ancaman hukuman pidana.

Sebagaimana diterangkan dengan rinci pada Pasal 274 dan 275 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yaitu;

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Selain itu, polisi tidur yang merupakan alat pembatas kecepatan itu juga memiliki jenis-jenisnya. Masing-masing memiliki fungsi sesuai dengan lokasi dan kecepatan kendaraan, seperti :

Speed Bump, digunakan hanya pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 kilometer per jam.

Speed Hump, digunakan hanya pada jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan operasional di bawah 20 kilometer per jam.

Speed Table, digunakan pada jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan serta tempat penyeberangan jalan (raised crossing/raised intersection) dengan kecepatan operasional di bawah 40 kilometer per jam.

Kadishub Banjar hadiri pelantikan taruna STTD Bekasi asal Kabupaten Banjar

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Sebanyak dua pelamar asal Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dilantik sebagai taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Kementerian Perhubungan.

Kepala Dinas Perhubungan Drs. H.M. Aidil Basith hadir pada acara pelantikan Taruna STTD angkatan 41 di halaman gedung STTD Bekasi, Jawa Barat.

Mereka yang lulus asal Kabupaten Banjar tersebut untuk Program D4 Jurusan Transportasi Darat.

Setelah selesai pendidikan mereka langsung ikut ikatan dinas dan otomatis diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN/pegawai negeri) di Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar tanpa melalui tes calon ASN lagi.

Disampaikannya, mulai tahun ini beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi lebih di prioritaskan tenaga yang siap pakai pada pasar kerja sesuai dengan jurusan ilmu dan keterampilan.

“Sehubungan dengan itu di Dinas Perhubungan sangat membutuhkan tenaga sarjana yang memang dari latar belakang dari jurusan perhubungan apakah itu darat, laut maupun udara. Sebab kita akui semua pegawai ASN kita di dinas perhubungan Kabupaten Banjar masih kurang tenaga yang berlatar belakang pendidikan perhubungan,” ujar dia.

Kerja sama antara Pemda Banjar dengan perguruan tinggi yang sifatnya ikatan dinas terus didorong dan perluas.

Sementara itu Direktur STTD Bekasi Eddy Gunawan menuturkan bahwa sejak ia dilantik pada Januari telah menyampaikan informasi ke seluruh pemda baik prov maupun kab/kota di seluruh Indonesia untuk membuka ruang dengan menjalin kesepakatan kerja sama berupa MOU agar putra/putri di masing-masing kab/kota mendapat kesempatan untuk dididik di STTD melalui ikatan dinas dan setelah selesai bisa mengabdi di daerah asalnya.

Untuk tahun pertama semester satu dan dua, taruna jurusan LLAJ dididik di STTD Mempawah dan Bali setelah itu sampai selesai di STTD Bekasi.

Sementara jurusan transportasi darat dari semester satu hingga selesai di STTD Bekasi Jabar.

Kolaborasi Polres Banjar dengan Dishub Banjar Perketat Pengamanan laga Barito Putera Vs Persebaya

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Persiapan demi persiapan dipersiapkan Kepolisian Resort (Polres) Banjar menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk memperketat pengamanan laga antara Barito Putera melawan Persebaya Surabaya pada pekan depan. Polres Banjar bersama Dishub dan Satpol PP Kab. Banhar Perbanyak diterjunkan personel untuk pengamanan pertandingan tersebut.

“Untuk pengamanan Barito Putera besok akan kita optimalkan, kurang lebih ada Ratusan personel yang akan kita libatkan untuk pengamanan,” terang Kapolres Banjar, AKBP. Takdir Mattanete.

“Kita bagi menjadi beberapa area pengamanan. Yang pasti Pintu masuk ke Stadion Demang lehman, pada persimpangan jalan menuju lokasi tesebut  juga kita tempatkan petugas di sana,” sambungnya.

Petugas-petugas yang ditempatkan di wilayah yang kita anggap rawan terjadinya konflik seperti, kemacetan, berkumpulnya para seporter ataupun juga para penonton yang akan ikut menonton pertandingan tersebut. Sehingga laga Persebaya kontra Barito Putera benar-benar steril dari Bonek Mania.

Sementara, Ketua Panpel Barito Putera, menegaskan bahwa larangan kepada Bonek untuk membuat gaduh pada pertandingan tersebut, kami himbau agar para seporter tetap sopan dan santun tidak terpancing untuk berbuat anarki.

Jangan Sembarangan Membawa Muatan Menggunakan Mobil Penumpang Ada Aturannya

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan pasal 10, kendaraan bermotor yang dapat digunakan sebagai angkutan barang adalah mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor. Namun, tetap harus memenuhi persyaratan teknis seperti yang tercantum pada infografls di atas.

Selain itu, Angkutan barang dengan menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau sepeda motor harus memperhatikan faktor keselamatan.

Jadi, selain memenuhi persyaratan teknis, wajib memperhatikan faktor keselamatan agar kendaraan tersebut tidak melebihi muatan dan menambah kemungkinan terjadinya kecelakaan Ialu lintas.

Mobil penumpang boleh digunakan untuk mengangkut barang, dengan persyaratan teknis yang harus dipenuhi, yaitu :

  1. Tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
  2. Barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
  3. Jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.

Selain itu, Angkutan barang dengan menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau sepeda motor harus memperhatikan faktor keselamatan. Oleh karena itu, selain memenuhi persyaratan teknis di atas, Anda wajib memperhatikan faktor keselamatan agar kendaraan tersebut tidak melebihi muatan dan berisiko kecelakaan lalu lintas.

Jadi, selama Anda memenuhi persyaratan di atas, Anda bisa saja menggunakan mobil penumpang jenis itu untuk mengangkut barang.

Risiko Hukum Melanggar Aturan Pengangkutan Barang oleh Mobil Penumpang

Jika Anda didapati tidak memenuhi persyaratan pengangkutan barang dengan mobil penumpang serta tidak memperhatikan faktor keselamatan, maka hal ini merupakan suatu pelanggaran hukum. Akibatnya, Penyidik Kepolisian di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas

PM 12/2019 Minta Serius Diimplementasikan Ojol

JAKARTA – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyatakan bahwa Permenhub No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat merupakan regulasi yang dalam aktualisasinya salah satunya mengangkat Keselamatan.

Hal tersebut disampaikannya dalam penandatangan nota kesepahaman (MOU) antara Korlantas Polri dan Gojek di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Rabu (25/9/2019).

“Regulasi ini memang awalnya kontroversial, muncul karena tidak adanya aturan khusus seputar ojek online diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009,” ungkap Dirjen Budi.

Untuknya dibuatkan regulasi dan hingga kini muncul PM 12/2019 yang dalam prosesnya telah melibatkan seluruh pihak, agar dapat menampung aspirasi semua pihak dan dapat diimplementasikan dengan serius. Dalam PM 12/2019 ada beberapa poin penting yang diangkat yakni keselamatan, kemitraan, tarif, dan suspend.

Kerja sama yang disahkan hari ini, meliputi berbagai inisiatif untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, salah satunya melalui program pelatihan berkendara yang aman dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) melalui Unit Reaksi Cepat (URC) untuk mitra-mitra driver Gojek di seluruh Indonesia.

“Saya apresiasi atas kerja sama Korlantas dan Gojek. Kami dari Kemenhub sejak awal sangat menekankan pentingnya untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi mitra pengemudi. Dengan adanya Unit Reaksi Cepat (URC) akan membantu kepolisian dalam penanganan kecelakaan. Ke depannya saya berharap agar tim URC ini mendapatkan pembinaan dari Kepolisian,” urainya.

Penandatanganan kerja sama yang sekaligus bertepatan dengan peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ini juga dihadiri Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Refdi Andri.

Refdi menyatakan pentingnya lima pilar keselamatan serta turut mengapresiasi Gojek yang sudah membuat lompatan dalam mendukung safety driving serta URC yang menangani kecelakaan lalu lintas.

Sistem Smart SIM merupakan sebuah sistem baru yang diluncurkan oleh Korlantas Polri pada 22 September yang lalu. Sistem ini mengusung sistem IT dan dilengkapi dengan beragam fitur terkini.

SMART SIM dilengkapi dengan teknologi yang dapat merekam perilaku pengemudi di seluruh Indonesia. Dengan adanya inovasi ini, Korlantas dapat membantu memberikan rekomendasi dan evaluasi kesuksesan Gojek menjaga keamanan layanannya.

“Harapan kami, Gojek sebagai early adopter dapat membantu meningkatkan keamanan berlalu lintas bagi masyarakat luas,” ujar Refdi.

Dirjen Hubdat Akan Mesiapkan Regulasi Uji Emisi Kendaraan Pribadi

JAKARTA – Kementerian Perhubungan beesungguh-sungguh untuk mereduksi emisi dan mendorong penggunaan kendaraan listrik (electric vihicle).

Hal itu dikemukakan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi pada focus group discussion (FGD) bertema “Assesing Greenhouse Gas Impacts of Transport Policies,” yang digelar Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, Rabu (18/9/2019).

Salah satu upaya mereduksi emisi gas buang itu, dirjen menuturkan akan adanya regulasi mewajibkan uji emisi bagi kendaraan pribadi. Regulasi itu akan dilahirkan setelah revisi Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Sebenarnya wacana uji emisi kendaraan pribadi sudah ada di Undang-undang No. 22 Tahun 2009. Namun karena kendala aspek sosial, ekonomi, dan politik, maka kewajiban itu ditunda,” jelas Budi Setiyadi, yang mewakili Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai keynote speaker di FGD tersebut.

Kementerian Perhubungan, dia menjelaskan juga mendorong penggunaan kendaraan listrik, termasuk angkutan umum dan motor. Bus-bus akan dimodernisasi dengan armada bertenaga listrik.

Bahkan di Ibu Kota baru, Kementerian Perhubungan menyiapkan rencana pembangunan transportasi interkoneksi, interlingkungan, interkawasan dan berkonsep hijau (green).

“Pak Menteri Perhubungan menekankan transportasi yang disiapkan di Ibu Kota baru, harus merupakan kendaraan listrik,” ungkap dirjen.

Dalam kaitan kendaraan listrik, dia mengemukakan Ditjen Perhubungan Darat juga menyiapkan fasilitas uji tipe dan uji berkala bagi kendaraan listrik.

Giat Rutin Gelar Razia, Dishub Banjar Jaring Kendaraan Angkutan Barang yang Melanggar

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Gelar razia selama dua hari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banjar berkerjasama dengan Satlantas Polres Banjar berhasil jaring sebanyak belasan angkutan kendaraan bermotor yang melintasi jalan A Yani Km 41, Selasa (17/9).

Menurut Kepala Seksi Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Banjar Riyantoni, razia yang digelar mulai Kamis ini mendapati pelanggaran berupa kelengkapan surat menyurat angkutan kendaraan bermotor. Seperti kepemilikan SIM, Buku uji KIR, Dimensi, dan kelebihan muatan serta kelayakan kendaraan angkutan.

“Total ada sebanyak 12 angkutan pelanggaran kendaraan bermotor yang terjaring razia, seperti diantaranya perlengkapan buku ujikir sebanyak 8 pengendara, dimensi ada 3, dan 1 pelanggaran muatan yang berlebih,” ujar Riyantoni.

Pihaknya sudah sering melakukan razia namun selalu didapat beberapa pelanggaran mengingat kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam memenuhi kelengkapan berkendaranya. “Karena ini juga berkaitan dengan faktor keselamatan jadi kami menghimbau kepada para pengendara untuk bisa melengkapi kelengkapan serta dokumen berkendaranya,” harapnya.

Ditambahkan juga pada tahun depan pihaknya akan mewacanakan lebih giat dan sering lagi mengadakan razia agar para pengendara bisa mematuhi peraturan berlalulintas dan kelengkapan dokumen berkendara, sesuai dengan amanah Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Lalulintas dan Angkutan Jalan.

MENHUB : JADIKAN HARHUBNAS MOMENTUM TINGKATKAN PELAYANAN

Jakarta – Kementerian Perhubungan memperingati Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS) dengan menggelar Upacara pada hari ini, Selasa (17/9). Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan peringatan Harhubnas digunakan sebagai momentum untuk meningkatkan pelayanan dan meneguhkan komitmen untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia melalui transportasi.

“ Peringatan Harhubnas dimaknai sebagai momentum untuk merenungkan kembali terhadap kinerja kita, dan berbagai peristiwa yang terjadi di sektor Perhubungan serta menyatukan persepsi dan tekad kita untuk meningkatkan pelayanan kepada masyaraka. Seluruh elemen Kementerian Perhubungan dan seluruh stakeholder bersama-sama secara nyata membangun konektibilitas yang sinergi guna mewujudkan transportasi yang berkeselamatan bagi seluruh masyarakat pengguna transportasi di seluruh Indonesia,”ujar Menhub Budi.

Lebih lanjut, Menhub Budi menjelaskan bahwa setor perhubungan memilki peranan yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan berangsa dan bernergara. Karena transportasi kini sebagai urat nadi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

“Karena peranannya yang teramat strategis, maka segenap Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan dituntut memperkuat kembali komitmen dan dedikasi untuk bekerja keras yang nyata di sektor transportasi, karena hal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia,” tutur Menhub Budi.

Rangkaian peringatan Harhubnas sendiri telah dilakukan sejak tanggal 13 September 2019. Dimulai dari menyelenggarakan Perhubungan Mengajar di 34 Provinsi di Indonesia, donor darah, bakti sosial,pameran, seminar dan ditutup dengan pelantikan taruna yang akan dilaksanakan pada Rabu, 18 September 2019.

“Upacara ini adalah rangkaian sejak hari Jumat kemarin. Kita telah mengadakan pameran, seminar dan memberikan penghargaan, untuk besok akan ada pelantikan taruna,”kata Menhub Budi.

Pada upacara Harhubnas Menhub Budi menggunakan pakaian adat Bali. Sebagai symbol keberagaman di Indonesia dan menjadi cerminan bahwa tugas Kementerian Perhubungan tidak hanya di Jakarta melainkan hingga ke pelosok negeri.

“Saya juga sengaja menggunakan adat Bali, karena kami memiliki tugas untuk memajukan pariwisata. Ada 5 bali lagi yang harus dimajukan yaitu Mandalika, Labuan Bajo, Manado, Borobudur dan Danau Toba oleh karenanya hari ini kita pakai untuk mengingatkan agar kami lebih bersemangat,” tandas Menhub.

Sebagai informasi upacara ini diikuti oleh Eselon I, II, III dan IV di lingkungan Kementerian Perhubungan, ASN Kementerian Perhubungan, BUMN sektor transportasi (ASDP, Pelni, AP I, AP II, KAI, Damri, PPD, AirNav), Basarnas,BMKG, taruna dari STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat), STPI (Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia) dan STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran).

Provinsi Kalimantan Selatan Peringati Hari Perhubungan Nasional, Sebagai Momentum Peningkatan Transportasi Publik di Kalsel

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Peringatan Hari Perhubungan Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Komplek Perkantoran Pemprov Kalsel, menjadi momentum bagi pemerintah untuk terus meningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi, salah satunya meningkatkan pembangunan transportasi publik.

Dalam Upacara Hari Perhubungan Nasional yang gelar di halaman Kantor Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (17/9/2019), tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan sebagai Inspektur Upacara mengatakan pemerintah pun tengah ngabret membangun infrastruktur transportasi publik di Kalimantan Selatan.

Upacara Harhubnas 2019 berlangsung merah dan khidmat. Upacara ini diikuti seluruh insan perhubungan di Kalsel, terutama di lingkungan KSOP Banjarmasin, Dishub Kalsel, perusahaan pelayaran dan lainnya.

KSOP Banjarmasin Capt Mugen Sartoto menyebutkan, rangkaian acara Harhubnas di Banjarmasin meliputi: Perhubungan Mengajar, Rabu 4 September 2019, Gerakan Besih Laut dan Pantai, Kamis 12 September 2019.

Kemudian bhakti sosial bedah jamban, sumbangan korban kebakaran, sumbangan ke panti asuhan yatim piatu, Jumat 13 September 2019, dan donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis dan jalan sehat berhadiah, Minggu 15 September 2019.

Dikesempatan itu juga dilakukan penyerahan penghargaan pemenang pemilihan pelajar pelapor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Provinsi Kalsel Tahun 2019 yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Provinsi Kalsel Rudy Resnawan kepada Nur Izzaty pemenang pertama dari Pelajar kelas XI Jurusan IPS Ponpes Darul Hijrah Putri, Eka Febrian Putri Utami pemenang kedua dari SMK Penerbangan Banjarbaru.