Traffic Light Sekumpul Kembali Tak Berfungsi, Dishub Banjar Lakukan Perbaikan

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Kerusakan traffic light pada Simpang Empat Sekumpul (lampu merah) di Kota Martapura mulai diperbaiki. Pemkab Banjar melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banjar melakukan perbaikan traffic light tesebut. Selasa (30/04/2019)

Kegiatan Perbaikan tersebut dilakukan oleh Tim Maintenance Dishub Banjar seksi Fasilitas Perhubungan Darata. Pada Perbaikan kali ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat (LLPD) Faisal, ST. Kabid LLPD menerangkan, perbaikan itu merespons hasil evaluasi atas tidak berfungsinya lampu akibat kerusakan terbakarnya komponen elektronik pada mesin kontroler dan kabel tanam traffic light tersebut. Untuk itu, pihaknya melakukan perbaikan sekaligus pembersihan solar sel.

“Traffic light tidak berfungsi, sehingga menganggu arus lalu lintas bagi pengguna jalan,” ucap Kabid LLPD.

Kabid LLPD menambahkan, kerusakan diduga korsleting dan terbakarnya komponen elektronik  hingga akhirnya tidak dapat berfungsi maksimal. “Kami bersihkan semua, dan tentu dapat kembali maksimal,” jelasnya.

Faisal, ST mengakui, traffic light merupakan infrastruktur lalu lintas yang sangat penting, khususnya guna mengatur kelancaran kendaraan di ruas-ruas jalan dalam Kota Martapura. “Traffic light kami harapkan segera dapat beroperasi,” tutupnya.

ATURAN KESELAMATAN DAN PENERAPAN BIAYA JASA OJEK ONLINE DIIMPLEMENTASIKAN PER 1 MEI 2019

JAKARTA – Mulai tanggal 1 Mei 2019, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi akan efektif diberlakukan.

”Mulai besok (1/5) peraturan terkait ojek online tersebut termasuk tata cara dan tarif (biaya jasa) mulai diberlakukan di 5 kota mewakili 3 zona yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar,” demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Senin (30/4).

Menhub Budi mengatakan penerapan di 5 kota tersebut akan dievaluasi dalam seminggu kedepan untuk memperoleh masukan dari respon yang ada. Penentuan lima kota tersebut merupakan upaya mitigasi risiko dan mitigasi manajemen dalam penerapan regulasi.

”Artinya kalau di lima kota itu, kita lihat bagaimana dinamikanya. Kalau dinamikanya baik dan tidak ada reaksi langsung kita berlakukan,” jelas Menhub.

Menhub Budi mengatakan peraturan tersebut diharapkan memberikan payung hukum terutama berkaitan dengan isu keselamatan (safety).

“Karena kita tahu bahwa safety adalah satu keharusan bagi pengguna transportasi. Kami berharap ini menjadi perlindungan yang baik bagi masyarakat,” lanjut Menhub Budi.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi mengatakan, regulasi tersebut disusun dengan melibatkan berbagai unsur dari pemerintah, aplikator dan pengemudi. Dirinya berharap, selain menetapkan biaya jasa, diharapakan regulasi tersebut melindungi pengemudi terutama dari segi keselamatan dan kesejahteraan.

“Oleh karena itu, kami mengimbau bahwa aturan ini kita jalankan dan diharapkan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang sudah berprofesi sebagai pengemudi ini bisa berjalan baik. Saya kira ini yang terbaik dan mudah-mudahan responnya positif terutama ke masyarakat,”kata Dirjen Budi.

Dirjen Budi mengatakan, Kemenhub nantinya akan melibatkan KPPU untuk fungsi pengawasan regulasi tersebut.

Terkait pemberlakukan biaya jasa, kedua perusahaan aplikasi GOJEK dan Grab sepakat untuk mematuhi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dyan Shinto Nugroho (Chief Of Public Policy and Government Relations GOJEK Indonesia) mengatakan Gojek turut menyambut baik implementasi PM 12/2019 dan KP 348/2019.

“Aturan tersebut sangat kencang mengatur keselamatan dan Gojek mengedepankan keselamatan pengemudi maupun penumpang sebagai top prioritas kami. Selain itu, kami juga telah melengkapi fitur – fitur keselamatan di aplikasi seperti share your ride dan safety button,”lanjutnya. Ia mengatakan Gojek juga telah melengkapai perlindungan asuransi bagi pengemudi dan penumpang yang dibayarkan oleh GOJEK.

Sementara, Ridzki Kramadibrata (Grab Indonesia) mengatakan beberapa masukan yang disampaikan pihaknya telah diadopsi dalam kedua regulasi terutama faktor keselamatan seperti penggunaan jaket, fitur keamanan, emergency button, share my rides, dan inovasi fitur verifikasi wajah pengemudi. “Kami berharap ke depannya inovasi-inovasi ini juga bisa diadopsi oleh industri,”lanjut Ridzki.

Sebagi informasi, besaran tarif terbagi menjadi 3 zona, yaitu: zona 1 untuk wilayah Sumatera, Jawa (tanpa Jabodetabek), dan Bali. Untuk zona 2 adalah Jabodetabek. Sementara untuk zona 3 adalah Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya. Adapun besaran tarif nett untuk Zona I batas bawah Rp1.850 dan batas atas Rp2.300, dengan biaya jasa minimal Rp7.000-Rp10.000. Sementara Zona II batas bawah Rp2.000 dengan batas atas Rp2.500, dan biaya jasa minimal Rp8.000-Rp10.000. Untuk Zona III batas bawah Rp2.100 dan batas atas Rp2.600 dengan biaya jasa minimal Rp7.000- Rp10.000.

Penetapan Biaya Jasa batas bawah, batas atas, maupun biaya jasa minimal ini merupakan biaya jasa yang telah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi. Biaya tidak langsung adalah biaya jasa yang ada di dalam pihak aplikator sebanyak maksimal 20%. Kemudian yang 80% adalah menjadi hak pengemudi. Selain biaya langsung dan tidak langsung, ada pula biaya jasa minimal (flag fall) yaitu biaya jasa yang dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh paling jauh 4 kilometer.

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJAR MELAKUKAN EKSPOSE PENILAIAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA

Dinas Perhubungan Kabupten Banjar melakukan ekspose penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) yang dilaksanakan pada hari Kamis (25 April 2019) di Hotel Alila Pecenongan, Jakarta. Bupati Banjar H. Khalilurrahman, Kepala Dinas Perhubungan H. M. Aidil Basith M.AP beserta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut hadir dalam acara tersebut.

Penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada kota-kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik. Penghargaan ini diberikan setiap tahun, penataan transportasi  sebagai wujud untuk pelayanan kepada masyarakat dapat semakin baik dan mampu mengurangi tingkat kecelakaan.

Penilaian dilakukan atas kategori kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Aspek penataan transportasi yang berkelanjutan dan berbasis kepentingan publik dan ramah lingkungan mendapat pertimbangan terbesar dalam penilaiannya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah memenangkan 4 (empat) kali penghargaaan tersebut dan untuk tahun ini optimis kembali dapat meraihnya.

Pengaturan dan Pengamanan Dishub Banjar Sukseskan Festival Bedug 2019

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Tradisi becatuk dauh atau biasa di sebut bedug, semakin lama semakin ditinggalkan di mesjid dan mushola dengan merubah penanda waktu masuknya shalat mulai beralih ke sirine, dan dauh menjadi barang yang tidak terpakai lagi

Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kabupaten Banjar ingin melestrarikan tradisi becatuk dauh dengan kembali menggelar Festival Becatuk Dauh tahun 2019, yang dilaksanakan selama dua hari babak penyisihan tanggal 28 – 29 April 2019.di Halaman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar, Minggu (28/4/2019).

Dengan kegiatan tersebut maka akan menarik minat masyarakat untuk berbondong-bondong datang menyaksikan acara tersebut, dan juga antusias para peserta festival yang jumlah nya lumayan banyak.

Dari itulah demi terselenggaranya kegiatan festival bedug 2019 berjalan dengan aman dan lancar Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banjar melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas yang ada pada sekitaran lokasi kegiatan.

Pengaturan dilakukan kepada pengawalan tamu undangan VIP dalam pelaksanaan festival dan juga pengaturan lokasi parkir dimana para peserta festival agar dapat menempatkan kendaraannya dengan baik tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Kegiatan tersebut juga akan mengantisipasi pengalihan arus apabila terjadinya kemacetan pada sekitaran lokasi acara sehingga tidak mengganggu masyarakat pengguna jalan lainnya.

Dishub Banjar Ikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Intan 2019

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID —Ikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Intan 2019 untuk Dinas Perhubungan dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan dan 1 (satu) Pleton Anggota Dishub sebagai peserta Apel tersebut. Bertempat di halaman Mapolres Banjar Polda Kalimantan Selatan Senin, (29/04/2019) pagi.

Adapun pada Apel tersebut yang langsung bertindak sebagai Inspektur Upacara Kapolres Banjar AKBP Takdir Mattanete, SH.S.I.K,MH. Operasi Keselamatan Intan 2019 berlangsung sejak hari ini atau 29 April sampai 12 Mei 2019. Sasaran razia petugas gabungan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas akibat kecelakaan, serta mendongkrak kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Disampaikan pula oleh Inspektur Upacara operasi yang digelar selama hampir dua pekan itu dipastikan tidak langsung melakukan penilangan.

Adapun 7 sasaran Operasi Keselamatan Intan 2019 ialah :

  • Pengendara motor Yang Tidak menggunakan helm standar
  • pengendara roda empat yang tidak mengguankaan safety belt
  • pengendara roda empat melebihi batas kecepatan
  • mengemudi kendaraan dalam keadaan pengaruh alkhol
  • pengendara dibawah umur
  • menggunakan HP saat mengemudi kendaraan
  • melawan arus

Pada saat dikonfirmasi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Drs. H. M. Aidil Basith, M.AP mengatakan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar adalah Mitra Kerja Polres Banjar dalam menciptakan Lalu Lintas yang Aman, Nyaman dan Tertib di Wilayah Kabupaten Banjar, Sangat mendukung kegiatan Operasi Keselamatan Intan 2019 ini, dan kami beserta jajaran siap membantu dalam mensukseskan kegiatan ini.

Berdasarkan sasaran kegiatan operasi diatas maka Kadishub Banjar Menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku saat berlalu lintas di Jalan raya, antara lain adalah kelengkapan surat menyurat kendaraan, menggunakan Helm Standar SNI, menggunakan Sabuk Pengaman dan yang lainnya.

Dishub Kabupaten Banjar Bantu Satpol PP, Tertibkan PKL di Jalan A. Yani Km.7 Kertak Hanyar

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banjar, Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) Kabupaten Banjar Beserta Tim Gabungan TNI dan Polri, menertibkan Pedagang Kaki Lima ( PKL) yang menggunakan jalur lalu lintas jalan A. Yani Km. 7 untuk sarana berjualan serta parkir kendaraan.

“PKL tersebut sangatlan mengganggu arus lalu lintas pada jalan tersebut, sebagaimana sesuai dengan aturan bahwa jalan Nasional merupakan jalan yang bebas dari hambatan dan memiliki batas kecepatan yang telah ditentukan.

Sehingga dilakukan penertiban pada PKL tersebut yang jelas jelas telah mengganggu kelancaran arus lalu lintas, penertipan itu sendiri dipimpin langsung oleh Kasat Pol-PP Muhammad Ali Hanafiah.

Berdasarkan informasi bahwa pihak Pol-PP telah beberapa kali melakukan peringatan dan terjadinya tindakan penertipan ini merupakan sudah 3 kali diberikan surat peringatan sehingga dengan surat peringatan saja tidak diindahkan maka Petugas melakukan tindakan tegas.

Dia menambahkan untuk pedagang yang terkena penertiban barang dagangan dapat diambil di kantor Satpol PP atau di Kantor Pemkab Banjar dengan persyaratan berlaku, kemudian mengikuti proses di Pengadilan. juga menghimbau kepada masyarakat yang membuka lapak agar berjualan mentaati peraturan yang berlaku.

“Kami menghimbau kepada masyarakat yang mencari rezeki, dengan membuka lapak yang menggangu ketertiban umum, bahwa penertiban bukanlah menghalangi pedagang untuk mencari rejeki, namun untuk menata dan mengatur masyrakat agar jangan sampai lebih banyak yang dirugikan, hanya karena kepentingan segelintir orang,” imbaunya.

Bupati Banjar di Damping Kadishub Banjar Presentasi di Hadapan Tim Penilai Wahana Tata Nugraha (WTN), Beberkan Inovasi Dishub Banjar

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID — Bupati Banjar H. Khalilurrahman menyampaikan presentasi di hadapan tim penilai penghargaan wahana tata nugraha (WTN), untuk Kabupaten Banjar 2019.

Penghargaan WTN diberikan Pemerintah RI setiap tahun, yang biasanya diserahkan bulan April, berdasarkan kategori kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil.

Penilaian yang dilakukan oleh Tim WTN berdasarkan aspek penataan transportasi yang berkelanjutan, berbasis kepentingan publik, dan ramah lingkungan mendapat pertimbangan terbesar dalam penilaiannya.‎

Pemaparan tersebut diwajibkan bagi calon penerima penghargaan tersebut di depan tim penilai yang terdiri berbagai bidang keilmuan, di Aula Hotel ALila, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Pada kesempatan itu, Bupati Banjar didampingi Kepala Dinas Perhubungan Drs. H. M. Aidil Basith, M.AP, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mokhamad Hilman, ST, MT, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Dr. Ir. H. Muhamad Farid Soufian, MS, Kepala Bindang LLPD Faisal, ST, Kepala Bidang Sarpras Harjunaidi, SE, Kepala Bidang AKPD Rija Rusadi, SE dan juga Kanit Dikyasa Polres Banjar Ipda H. Tatak K.

Bupati Banjar menyatakan, bahwa penghargaan WTN ini merupakan salah satu penyemangat kami dalam terus menjalankan terus tugas yang diemban untuk bidang transportasi untuk pelayanan masyarakan Kabupaten Banjar.

Apabila pemerintah pusat memberikan penghargaan, pihaknya pun harus buktikan bahwa Kabupaten Banjar layak mendapatkannya.

Pemkab Banjar melalui Dinas Perhubungan, akan selalu bersinergi dengan Satlantas Polres Banjar dalam pertanggungjawaban transportasi dan lalu lintas.

Inovasi-inovasi Dishub pun akan selalu kami utamakan, untuk inovasi Dishub Banjar yang telah berjalan yaitu transparansi dalam pengelolan PAD pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor yang kami beri nama LANGKAR.

Selanjutnya Angkutan Bus sekolah gratis menjadi salah satu inovasi Dishub Banjar yang disampaikan oleh Bupati sebagai solusi mengurangi pengendara roda dua.

Terlebih bagi anak-anak sekolah yang jelas masih belum memenuhi persyaratan mendapatkan SIM.

Juga dapat menjaga keselamatan anak sekolah serta mencegah kecelakaan lalu lintas di jalan khususnya anak di bawah umur.

Kemudian pada akhir pemaparan dan pertanyaan Bupati Banjar berstatmen bahwa beliu memerintahkan kepada Kadishub Banjar dan juga Kadis PU untuk melakukan perubahan-perubahan dalam hal pembangunan pada bidang transportasi.

Dishub Banjar Berikan Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Pada Lomba Gerak Jalan Peringatan Hardiknas

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Ratusan pelajar tingkat SD dan SMP turut serta dalam lomba gerak jalan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, di Halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Banjar, Martapura, Sabtu (27/4/2019).

Lomba Gerak Jalan tesebut dalam rangka memeriahkan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2019.

“Diselenggarakannya lomba gerak jalan pada hari ini dalam rangka memperingati hari Pendidikan Nasional, sebagaimana sebelumnya diberitahukan oleh Kementrian Pendidikan melalui surat edaran untuk memeriahkan Hardiknas tahun 2019 di masing-masing daerah,”

Bedasarkan informasi dari panitia lomba Gerak Jalan diikuti 21 regu dari SMP dan 26 regu berasal dari SD lingkup Kabupaten Banjar.

Sehubungan dengan kegiatan diatas lomba tersebut dilaksanakan dengan menggunakan jalur jalan umum, sehingga kegiatan tersebut berpotensi dapat berpengaruh terhadap arus lalu lintas yang ada pada jalan yang dilalui.

Dengan potensi yang akan dilakukan maka sejumlah anggota dishub disiagakan dalam pengaturan lalu lintas yang ada pada rute jalan tersebut.

Pengaturan lalu lintas dilakukan diantaranya karena untuk mensukseskan kegiatan lomba tersebut dalam peringahatan hardiknas dan juga membantu kelancaran arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan.

Hari libur tidak menyulutkan para anggota Dishub dalam bertugas demi dapat menciptakan kelancaran arus lalu lintas pada wilayah Kabupaten Banjar Sehingga acara tersebut dapat berjalan lancar dan sukses.

Angkutan Umum Harus Dilengkapi Alat Pemecah Kaca Sebagai Aspek Keselamatan

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Juga selalu memberikan pengetahuan kepada masyarakat pengguna angkutan umum Aspek keselamatan perjalanan wajib menjadi prioritas dalam transportasi bus.

“Para penyelenggara layanan angkutan tersebut diwajibkan melengkapi armadanya dengan alat-alat penunjang keselamatan,”

Lebih lanjut, alat-alat penunjang keselamatan itu antara lain, martil pemecah kaca jendela, berwarna oranye cerah yang dapat mudah terlihat dan ditemukan di saat gelap sekalipun.

Martil itu harus tersedia, minimal satu buah pada setiap dua jendala. Bila dalam keadaan darurat dan pintu kendaraan sulit dijangkau, penumpang bisa memecahkan kaca dengan martil berujung runcing tersebut untuk keluar dari bus.

Banyak fakta di lapangan. dalam beberapa kasus kecekalaan transportasi darat misalnya, banyak korban harus meninggal dunia sia-sia karena mereka tak bias keluar saat kendaraan mengalami kecelakaan.

Atau, korban meninggal dunia karena lama tak bisa dievakuasi saat body kendaraan tercebur di sungai atau masuk jurang dan lainnya.

Syarat Safety Harus Dipenuhi Kalau Harus Mudik Dengan Sepeda Motor

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Jika terpaksa harus mudik menggunakan sepeda motor, dihimbau setiap satu jam beristirahat untuk memulihkan kondisi tubuh. Ini semua demi keselamatan dan kelancaran mudik dan bisa merayakan Lebaran di kampung halaman.

“Pemerintah juga dapat mengeluarkan larangan membawa anak-anak, tidak lebih dari dua orang dan bawa barang berlebihan,” kata Kepala Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat, Rabu (8/5/2019).

Menurutnya, sepeda motor sebagai sarana transportasi sudah diatur pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, menyebutkan persyaratan teknis untuk sepeda motor meliputi (a) muatan memiliki lebar tidak melebihi stang pengemudi, (b) tinggi muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk pengemudi, (c) barang muatan ditempatkan dibelakang pengemudi.

Manfaatkan Mudik Gratis

Perjalanan jarak jauh ke Wilayah Hulu Sungai atau Tanah Bumbu, menurut Beliau, sebaiknya memanfaatkan mudik dengan Angkutan Umum. Pemerintah sudah menyiapkan fasilitas mudik dengan memberikan pengecekan pada armada-armada angkutan umum yang digunakan sebagai angkutan lebaran. Sayang jika tak dimanfaatkan secara optimal.

“Tujuannya, mempersingkat waktu menggunakan sepeda motor di jalan raya dan memberikan aspek keselamatan saat melakukan mudik lebaran nantinya.