Ketahuilah Pentingnya manfaat Analisis Dampak Lalu Lintas (andalalin)

Kurangnya informasi dan sosialisasi seputar andalalin menjadi tantangan bagi Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

“Saya berharap para penilai dokumen hasil andalalin dapat mensosialisasikan terus kepada masyarakat pada umumnya,” ujar Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat Pandu Yunianto pada saat membuka Bimbingan Teknis Penyegaran Penilai Dokumen Hasil ANDALALIN di Yogyakarta.

Menurutnya, Bimtek bertujuan agar para peserta mendapatkan informasi baik regulasi juga pengalaman yang dihadapi mengingat telah berubahnya peraturan perundangan di bidang andalalin serta semakin maraknya pembangunan yang membutuhkan dokumen itu.

Kegiatan diikuti 62 orang peserta yang berasal dari Ditjen Perhubungan Darat, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Dishub Provinsi, Kota, dan Kabupaten.

“Sebagaimana kita ketahui, transportasi yang selamat, aman, dan lancar, selain mencerminkan ketertiban dan keteraturan, juga mencerminkan kelancaran kegiatan perekonomian. Namun demikian, dalam berbagai kesempatan dan kenyataan, terdapat kecenderungan bahwa berkembangnya suatu kota seringkali diikuti pula dengan munculnya masalah transportasi,” urai Pandu.

Permasalahan tersebut antara lain: timbulnya tarikan pergerakan baru yang cukup besar dan akan membebani jaringan jalan, menurunnya tingkat pelayanan jalan, yang ditandai dengan adanya kemacetan serta meningkatnya biaya dan waktu perjalanan.

Memerhatikan permasalahan-permasalahan tersebut, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015 mengamanahkan bahwa setiap rencana pengembangan atau pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan andalalin.

“Terkait dengan pemberian persetujuan andalalin tersebut, perlu Tim Evaluasi selain juga melakukan monitoring oleh penilai dokumen andalalin,”

“Penting” STNK Harus Selalu Dibawa Pada Saat Berkendara Di jalan Raya

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Semua kendaraan bermtor yang dioperasikan di jalan raya harus dilengkapan dengan surat-surat resmi, seperti STNK, dan nomor kendaraan bermotor (plat nomor) dan keduanya harus sesuai antara satu dengan lainnya.

Pengemudi yang tidak membawa STNK, jika akan dikenai sanksi denda sebesar Rp500 ribu. Demikian juga dengan surat kelengkapan kendaraan lainnya, akan dikenakan sanksi denda sesuai berat ringannya kesalahan yang mereka (pengemudi) lakukan.

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor roda dua atau lebih, adalah memasang plat nomor di bagian depan maupun belakang kendaraannya.

“Plat yang dimaksud adalah tanda nomor identitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),” sebut akun @kemenhub151 di Jakarta.

Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 68 ayat 1, yang berbunyi:

“Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor & Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.”

Dalam UU LLAJ tersebut juga disiapkan pula sanksi bagi pelanggarnya yang tertera pada pasal 280, yaitu pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

TNKB Wajib Dipasang Pada Kendaraan Bermotor Dibagian Depan Dan Belakang

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor roda dua atau lebih, adalah memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di bagian depan maupun belakang kendaraan.

Tanda itu merupakan identitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini tercantum UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 68 ayat 1.

Pasal tersebut berbunyi: “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”.

Dan juga memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) pada kendaraan bermotor tidak sembarangan TNKB yang dipasang, TNKB harus sesuai dengan daftar indentitas atau registrasi kendaraan tersebut sesuai yang telah dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Seperti dilansir akun @kemenhub151, Pada pasal 280 juga tertera sanksi bagi pelanggarnya yaitu pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Tidak Bisa Dikesampingkan Fasilitas Pejalan Kaki Untuk Mewujudkan Kota Yang Ramah

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Kita semua adalah pejalan kaki. Berjalan kaki adalah cara yang paling alami, terjangkau dan sehat untuk bepergian. Namun memerlukan lebih dari sekedar tungkai dan kaki.

“Berjalan kaki membutuhkan jalan yang nyaman, sebagal instrumen dasar kota yang berkelanjutan,”
Lingkungan berjalan kaki yang baik harus melindungi para pejalan kaki dari kendaraan bermotor. Trotoar harus disediakan, bebas hambatan, berkesinambungan, teduh dan terang.

Singapura terkategori wilayah yang dekat dengan khatulistiwa. Namun, warga di sana terbiasa berjalan kaki. “Karena fasilitas pejalan kakinya nyaman dilindungi pepohonan yang rindang, sehingga tidak terasa begitu panas melewatinya,”

“Penyeberangan orang juga harus dibuat lebih aman dengan membuat rambu-rambu penyeberangan yang jelas bagi pejalan kaki, lapak tunggu, dan pelebaran guna mengurangi jarak penyeberangan,”

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga harus diberikan. Seringkali penyandang disabilitas kesulitan menggunakan trotoar, karena dipasang tiang penghalang setinggi 1 meter.

“Tiang penghalang berfungsi untuk menghalangi penyalahgunaan trotoar sebagai jalur berkendara sepeda motor,”

Tujuannya, agar penyandang disabilitas dapat menggunakan trotoar, tetapi pesepeda motor terhalang, dapat memasang PORTAL S.

“Kota-kota di negara maju memiliki jalan-jalan yang nyaman untuk berjalan kaki. Kota yang sukses dimulai dari lingkungan pejalan kaki yang memadai,”

Ini Kendaraan Yang Mendapatkan Prioritas Untuk Melintas Lebih Dahulu

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Sosialisasi dan pendidikan megenai lalu lintas pada anak-anak usia dini memang perlu. Salah satnya melalui gerakan SALUD (Sadar Lalu Lintas Usia Dini) yang kini makin banyak dikembangkan di berbagai daerah.

“Justru pada  usai dini, saat mereka duduk di bangku TK-SD mereka harus dikenalkan dengan aturan dan tata tertib berlalu lintas,”

Dikatakan, salah satu kunci sukses menanamkan sadar lalu lintas dan keselamatan transportasi melalui SALUD, adalah sosialisasi mengenai pengguna jalan yang memperoleh Hak Utama atau prioritas untuk didahulukan.

Menurut pasal 134 UU RI No 22 Tahun 2009, tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ada beberapa jenis kendaraan yang harus mendapatkan prioritas untuk melintas lebih dulu.

Sesuai UU, kendaraan  dengan prirotas utama urutan sebagai berikut:

a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;

b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;

c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;

d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;

e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;

f. Iring-iringan pengantar jenazah;

g.Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keselamatan Diri Sendiri Perlu Di Perhatikan Bagi Pejalan Kaki Saat Di Jalan

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Perhatian khusus bagi seluruh Pejalan kaki saat di jalan, Pejalan kaki perlu waspada memperhatikan keselamatan diri sendiri berada di jalan loh bukan hanya pengendara kendaraan bermotor.

Selain menggunakan fasilitas trotoar, jembatan penyebarangan dan zebra cross, pejalan kaki memperhatikan beberapa hal agar tetap waspada berada di jalan.

Ketika berjalan tanpa ada fasilitas trotoar maka berjalan di sisi yang melawan arus kendaraan atau di sisi kanan, karena kita dapat antisipasi dengan melihat kendaraan yang dari depan. Jika berjalan di sisi kiri, kita tidak bisa antisipasi apa yang terjadi di belakang kita.

Saat berjalan kaki, simpan lah telepon genggam. Menggunakan telepon genggam maka akan mengurangi kewaspadaan dengan situasi lalu lintas di sekitar.

Ketika berjalan di malam hari, gunakan pakaian berwarna terang agar dapat terlihat oleh pengemudi kendaraan bermotor. Saat berjalan bersama teman atau keluarga, berjalan lah secara beriringan, jika berjalan sejajar maka ada risiko untuk terserempet kendaraan.

Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki Saat Berlalu Lintas Di jalan Raya

DISHU.BANJARKAB.GO.ID – Berjalan kaki adalah salah satu cara berpergian paling umum di seluruh dunia. Tidak hanya menyehatkan tubuh, jalan kaki memiliki kontribusi besar dalam mengurangi polusi kendaraan khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta.

Seperti pengguna jalan lain, pejalan kaki merupakan bagian penting dari sistem manajemen transportasi suatu kota. Sistem tersebut hanya dapat dikatakan berjalan baik apabila mampu mengakomodasi, tidak hanya kendaraan atau alat transportasi umum,  tapi juga semua bentuk mobilitas pejalan kaki.

Karenanya  pejalan kaki memiliki hak dan prioritas yang sama dengan pengguna jalan yang lain lho. Hal itu bahkan sudah diatur dalam Undang – Undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada pasal 131.

Isinya sebagai berikut :

  1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.
  2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
  3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud diatas pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan dirinya.

Dalam undang-undang yang sama pada pasar 132 diatur juga mengenai kewajiban pejalan kaki:

  1. Pejalan Kaki wajib :

          – Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi: atau

          – Menyeberang di tempat yang telah di tentukan.

  1. Pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
  2. Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali  pengguna jalan lain.

Pada dasarnya hak dan kewajiban pejalan kaki diatur untuk menjamin keselamatan dalam berlalu lintas. Meski sayangnya, masih banyak masyarakat yang mengabaikan hal itu.  Kerap terlihat, fasilitas yang diperuntukkan untuk pejalan kaki, seperti trotoar dialihfungsikan sebagai jalur sepeda motor dan parkir kendaraan. Belum lagi maraknya fenoemena pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar.

Di sisi lain, masih banyak juga pejalan kaki jalan yang masih lalai melaksanakan kewajibannya, seperti berjalan di tempat yang membahayakan atau menyeberang di tempat yang bukan seharusnya

Ketegasan dan pengawasan pihak berwenang memang masih sangat dibutuhkan untuk menjamin hak setiap pengguna jalan. Namun, yang tak kalah penting juga, ada baiknya setiap pengguna jalan mulai menumbuhkan kesadaran mengenai kewajiban mereka dalam berlalu lintas.

Keselamatan Pejalan Kaki Harus Menjadi Perhatikan

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Banyak masyarakat beraktivitas sehari- hari dengan berjalan, untuk itu pejalan kaki perlu waspada memperhatikan keselamatan diri sendiri di jalan.

Seperti yang diketahui berjalan kaki menjadi aktifitas yang aman. Saat berjalan di tepi jalan, kita sebagai pejalan kaki adalah salah satu bagian yang rentang terhadap kecelakaan.

Agar tetap aman, pejalan kaki perlu bersikap menjaga keselamatan mereka sendiri dan tetap waspada tingkah laku pengguna jalan lain.

Untuk mengoptimalkan keselamatan anda sebagai pejalan kaki harus tetap waspada dengan menggunakan mata, telinga dan indera lainnya.

Selain, menggunakan fasilitas trotoar, jembatan penyebrangan dan zebra cross, para pejalan kaki juga diharapkan memperhatikan beberapa hal agar tetap waspada saat berada di jalan.

Yang pertama, ketika berjalan tanpa ada fasilitas trotoar maka berjalan disisi yang melawan arus kendaraan atau sisi kanan, jika berjalan disebelah kiri, maka kita tidak bisa antisipasi apa tang terjadi dibelakang kita.

Sedangkan yang kedua, saat berjalan kaki simpanlah telpon genggam, karena menggunakan telepone genggam akan menggurangi kewaspadaan dengan situasi lalu lintas disekitar.

Dan yang ketiga, Saat berjalan bersama teman atau keluarga berjalanlah secara beriringan, jika berjalan sejajar maka ada resiko terserempet kendaraan.

Gelar Pertemuan Penguji KIR Sekalimantan Selatan Serta Pembagian Sertifikat Akreditasi.

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Pertemuan Penguji Kendaraan Bermotor Seluruh Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 di Banjarmasin.

Kegiatan yang bertema Akreditasi UPUBKB Kab/Kota Di Kalsel Untuk Kendaraan Yang Berkeselamatan ini dihadiri oleh Puluhan orang penguji kendaraan bermotor dari seluruh Kab/Kota yang berada di Provinsi Kalimantan selatan.

Direktur Sarana Perhubungan Darat Ditjen Hubdar Kemenhub mengatakan kegiatan itu merupakan salah satu upaya pembinaan yang diberikan oleh pemerintah kepada para penguji kendaraan bermotor di seluruh Indonesia.

“Kami harapkan para penguji dari setiap daerah yang hadir, dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan informasi terkini dalam hal penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor,” kata Direktur Sarana

Dia menuturkan setiap kali ada kecelakaan, media dan masyarakat selalu menunjuk pada Kemenhub, padahal frontliner pengujian kendaraan bermotor ada pada penguji di daerah kabupaten/kota.

Sesuai dengan UU No. 23/2014, kewenangan pengujian berkala kendaraan bermotor ada di pemerintah kabupaten/kota.

Namun saat ini, komitmen dari pemerintah kabupaten/kota dalam menghadirkan pengujian berkala yang baik sesuai dengan ketentuan untuk menjamin kendaraan yang berkeselamatan, masih dipertanyakan.

Pasalnya, sebagian daerah masih menganggap bahwa pengujian berkala diselenggarakan hanya berorientasi untuk mendapatkan retribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan mengesampingkan esensi dari pengujian berkala itu sendiri.

Sehingga hal itu berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.

“Saat ini pemerintah pusat terus mendorong keterlibatan bengkel agen pemegang merek (APM) atau swasta di daerah-daerah yang memiliki potensi namun memiliki keterbatasan anggaran untuk berinvestasi di bidang penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor,” tuturnya.

Dalam hal ini, mekanisme yang dilakukan yakni melalui perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan bengkel APM atau swasta.

Memang, selama ini kewenangan penyelenggaraan pengujian berkala tetap ada pada pemerintah kabupaten/kota, namun penyelenggaraan pengujian berkala  dapat pula dilaksanakan oleh bengkel APM dan swasta.

Sehingga kami dalam pembinaan ini memberikan penilaian melalui akreditasi pada unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor setiap daerah untuk memberikan standar atau pelayanan prima kepada masyrakat luas akan pentingnya keselamatan di jalan raya.

“Harapannya melalui kerja sama ini, tujuan penyelenggaraan pengujian berkala dapat tercapai dengan tidak menghilangkan fungsi atau peran dari pelayanan yang tetap dapat diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat,” lanjutnya.

Kemudian bagi para penguji berkala kendaraan bermotor, berpesan agar kompetensi sebagai penguji kendaraan bermotor harus terus diasah. Caranya, dengan mengikuti perkembangan teknologi kendaraan bermotor agar tetap dapat melaksanakan tugas kesehariannya sebagai penguji secara profesional.

Jangan Rampas Hak Pejalan Kaki Gunakanlah Trotoar Sebagaimana Fungsinya

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan raya dan atau lebih tinggi dari permukaan jalan raya untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Menurut keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999, yang dimaksud dengan trotoar adalah “bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.”

Tujuan dibentuknya trotoar adalah sebagai jalur yang aman bagi pejalan kaki tanpa mengganggu atau diganggu oleh selain pejalan kaki khususnya kendaraan bermotor. Namun, sayangnya penggunaan trotoar masih seringkali di salah gunakan. Pengendara sepeda motor masih sering terlihat memaksakan diri menggunakan trotoar untuk menghindari macet pada jalur utama jalan.

Padahal, aturan tentang fungsi trotoar secara jelas tercantum dalam Pasal 31 ayat 1 UULLAJ bahwa ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki. Ini artinya, trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk kepentingan pribadi atau kendaraan bermotor.

Dalam Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ juga dikatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Yang mana, trotoar merupakan salah satu perlengkapan jalan beradasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf h UU LLAJ.

Fungsi trotoar pun ditegaskan kembali dalam Pasal 34 ayat (4) PP Jalan yang berbunyi:

“Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.”

Nah, berdasarkan peraturan-pearturan tersebut, trotoar hanya diperuntukan bagi pejalan kaki dan merupakan hak pejalan kaki yang tidak boleh dimiliki oleh kepentingan pribadi atau pun kendaraan bermotor. Dan bagi yang melanggar, akan dikenakan sanksi yaitu:

Ada 2 (dua) macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki:

  1. Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ); atau
  2. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ).

Demikian beberapa peraturan terkait dengan fungsi trotoar beserta sanksi nya jika terjadi pelanggaran. Taati lah hukum yang ada demi keselamatan bersama selama di jalan.