KADISHUB BANJAR AJAK ANGGOTANYA MELAKSANAKAN SHOLAT BERJAMAAH

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Sebagai seorang muslim memang sudah kewajiban kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, begitu juga yang dilakukan oleh Kadishub Banjar bersama dengan anggotanya melaksanakan sholat Dzuhur berjamaah di Ruang Mushola Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar. Kamis, (31/05/2018)

Kedishub Banjar Drs. H. M. Aidil Basith, M.AP menghimbau seluruh anggotanya yang beragama Islam untuk menunaikan kewajibannya menjalankan salah satu rukun islam yaitu sholat, dan mengajak serta anggotanya untuk sholat berjamaah di ruang mushola yang ada di kantor Dishub Banjar.

Apalagi pada bulan suci Ramadhan ini beliau menjelaskan agar meningkatkan ketaqwaan kita dengan mengisi waktu-waktu luang untuk menjalankan ibadah daripada digunakan untuk hal-hal yang sia-sia.

Hal tersebut di galakan Kadishub Banjar bukan hanya pada bulan Ramadhan ini saja, pada bulan-bulan lainpun sama, beliau mengajak anggotanya untuk melakukan sholat berjamaah jika Kadishub berada di tempat (Kantor).

Beliau melihat berkeliling pada setiap ruangan dengan mengajak anggotanya untuk melaksanakan sholat berjamaah pada awal waktu masuk jam sholat.

DISHUB Banjar Menghadiri Rapat Evaluasi Pelaksanaan Rampcheck Pada Masa Angkutan Lebaran 2018

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Dishub Banjar diwakili oleh Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat H. Sahdiman, M.Si menghadiri Rapat Evaluasi pelaksanaan Rampcheck pada masa angkutan lebaran 2018, bertempat di Hotel Treepark Banjarmasin, Rabu (30/05/2015)

Dalam Rapat tersebut hadir pula sebagai narasumber yaitu dari Kasubdit Angkutan Orang Kemenhub, Subdit ADIK, Dishub Prov. Kalsel dan Kasubdit Gakkum Polda Kalsel.

Sedangkan untuk tamu undangan yaitu dari instansi Dishub Prov Kalsel, Polda Kalsel, Dishub Kota Banjarmasin, Polresta Banjarmasin, Dishub Kab. Banjar, Polres Banjar, Dishub Kota Banjarbaru, Polresta Banjarbaru, PT. Jasa Raharja, BPTD Wil. XV Prov. Kalsel dan pihak organda kalsel)

Dijelaskan bahwa dalam rapat tersebut membahas tentang Angkutan Penumpang Umum yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan sebagai angkutan penumpang, karena hal tersebut mutlak harus dipenuhi oleh operator penyelenggara angkutan sebagai syarat kendaraan untuk operasional.

Kelengkapan kendaraan yang dimaksud adalah seperti Kartu Pengawasan (KP) untuk AKAP, sehingga pada saat rapat tersebut kami diskusikan bersama Pihak Organda Kalsel untuk permasalahan tersebut dan akan dicarikan solusinya.

Pada dasarnya, berdasarkan peraturan yang berlaku bahwa operator penyelenggara angkutan umum haruslah berbadan hukum yang kuat seperti PT ataupun Koperasi, seperti yang diungkapkan oleh organda kalsel bahwa operator penyelenggara angkutan di Kalsel sekarang rata-rata hanya CV dan untuk merubah menjadi PT memerlukan biaya yang cukup mahal, makanya para operator enggang memperpanjang KP maupun trayek sejak tahun 2014.

Terkait hal tersebut maka kasubdit Angkutan Orang, Dit Angkutan Multi Moda memberikan solusinya yaitu perpanjangan KP akan dapat dilakukan namun dengan syarat bahwa Bus AKAP Asal dan Tujuan Perjalannya mau dirubah menjadi dari dan ke TERMINAL GAMBUT BARAKAT. Dan untuk angkutan AKDP dan yang lainnya juga masuk ke Terminal Gambut Barakat.

Terkait hal yang disampaikan Kasubdit Angkutan Orang tersebut Pihak Organda menyetujuinya dan disambut dengan gembira.

Transhub Challenge Tantang Kaum Muda Berinovasi di Bidang Transportasi

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, kini laju penetrasi internet di Indonesia sudah semakin tinggi. Laju penetrasi internet telah mencapai 51% dan menjadi yang tertinggi di Asia. Menurut Internet Live Stats, Indonesia memiliki jumlah pengguna internet sebanyak 53.236.179 orang. Oleh karena itu, tak heran apabila teknologi digital juga mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia.

Keberadaan teknologi digital memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Masyarakat cukup mengunduh aplikasi lalu mereka dapat membaca berita, menonton video, berbelanja, bermain game, memesan hotel dan tiket, hingga memesan makanan. Aplikasi buatan perusahaan startup ini mampu mengubah gaya hidup masyarakat.

Seiring berkembangnya teknologi digital, maka semakin banyak perusahaan startup yang berdiri di Indonesia. Perusahaan startup merupakan kolaborasi dari teknologi digital, bisnis, dan problem solver. Mereka pun bergerak di berbagai sektor seperti perhotelan, kuliner, dan perniagaan.

Sektor transportasi pun memerlukan inovasi teknologi digital. Transportasi baik dari darat, laut, udara, maupun kereta api memiliki permasalahan yang cukup rumit dan perlu bantuan untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk pertama kalinya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Litbang menggelar kompetisi Transhub Challenge untuk menjawab kebutuhan teknologi digital tersebut.

Transhub Challenge merupakan kompetisi ide bisnis untuk industri transportasi yang menyasar mahasiswa dan profesional/umum sebagai peserta. Para peserta ditantang untuk menyelesaikan masalah dan membuat inovasi di bidang transportasi. Kompetisi ini ingin mendorong kaum muda untuk menciptakan start up inovatif yang berjiwa Indonesia dan berdaya saing tinggi.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong kompetisi Transhub Challenge dapat diselenggarakan secara rutin untuk menjaring solusi inovatif terhadap berbagai permasalahan transportasi. Selain itu diharapkan juga tercipta kolaborasi antar startup, perusahaan transportasi, dan Pemerintah.

“Kami ingin menciptakan sinergi antara para startup Indonesia, perusahaan operator transportasi, dan pemerintah untuk melahirkan solusi integratif yang berkelanjutan dan berpihak kepada bangsa,” ungkap Menhub.

Membuka peluang bisnis dan investasi

Inovasi Digital Transportasi pada Aspek Keselamatan, Pelayanan, dan Kapasitas Transportasi menjadi tema Transhub Challenge. Berdasarkan tema ini peserta diminta untuk berpikir out-of-the box tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah transportasi atau memberikan nilai tambah dari aspek keselamatan, pelayanan, dan kapasitas transportasi.

Untuk mengikuti kompetisi ini peserta hanya perlu memenuhi persyaratan mudah seperti berkewarganegaraan Indonesia, berusia 17-45 tahun, berstatus mahasiswa bagi yang mendaftar kategori mahasiswa, dan satu tim terdiri dari 1-3 orang. Kategori mahasiswa tidak diwajibkan memiliki atau membuat produk aplikasi sebelumnya, sedangkan kategori umum juga tidak diwajibkan, tapi akan mendapatkan nilai plus bila tim sudah memiliki produk atau prototipe aplikasi.

Tim baru dianggap mendaftar apabila sudah mengirimkan proposal bisnis sesuai dengan format yang berikan oleh panitia. Dalam proposal bisnis itu peserta harus menjelaskan permasalahan, tujuan bisnis, target pasar, model bisnis, deskripsi produk, jenis data yang dihasilkan, dan manfaat serta keunggulannya. Pengiriman proposal bisnis dibuka mulai 1 Mei – 22 Juli 2018.

Anda tidak perlu ragu untuk mengikuti kompetisi Transhub Challenge karena manfaat yang akan didapat cukup banyak. Manfaat yang didapat adalah produk aplikasi Anda akan mendapatkan peliputan skala nasional, kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan transportasi (bussiness to bussiness) dan kesempatan mengembangan bisnis dengan inkubator. Bukan itu saja, para pemenang juga akan membawa pulang total uang tunai sebesar Rp 200 juta.

Kepala Badan Litbang Sugihardjo menyebutkan terkait dengan haki (hak kekayaan intelektual) masih dalam pembahasan, tapi menurut beliau prinsip dasarnya adalah ide peserta tetap dihormati.

“Kalau misalnya ada ide-ide kreatif seperti tentang pemanfaatan ruang bagasi penumpang itu memiliki efisiensi nasional. Justru pemikiran yang out-of-the box dan inovatifitu kadang-kadang lahirnya dari anak muda. Kalau misalnya ada, maka sebaiknya secepatnya diimplementasikan termasuk tadi kita akan carikan mitra untuk dilakukan inkubasi supaya dapat diimplementasi,” ujar Sugihardjo.

Sepuluh tim terbaik akan mendapatkan kesempatan untuk bussiness pitching, gala dinner, dan project kickstart bersama dengan Menteri Perhubungan, direktur perusahaan transportasi, perwakilan inkubator, dan investor.

Kemenhub mengharapkan outcome dari kompetisi ini adalah perusahaan startup terbaik bangsa yang dapat memecahkan masalah transportasi dengan berkolaborasi bersama BUMN maupun perusahaan transportasi, dukungan modal dari inkubator, dan dukungan informasi regulasi dan legalitas dari Kemenhub. Untuk informasi lebih lanjut kompetisi Transhub Challenge, anda dapat mengakses website transhubchallenge.dephub.go.id

DISHUB BANJAR Lakukan Perbaikan Rambu Lalu Lintas di wilayah Kabupaten Banjar

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar melalui Seksi Fasilitas Perhubungan Darat yang menangani urusan fasilitas keselamatan (faskes) jalan melakukan perbaikan terhadap Rambu Lalu Lintas yang rusak dibeberapa titik di wilayah Kabupaten Banjar.

Tindakan yang di lakukan semata mata untuk keselamatan pengguna jalan yang melintas di jalan karena sangat penting kegunaan dari   rambu – rambu lalu lintas yang berada di jalan karena itu salah satu tanda keadaan tentang suatu jalan dimana misalkan kita tidak pernah ketempat jalan itu atau baru sekali ketempat yang kita tuju dan baru pertama memasuki wilayah lain dan baru pertama juga berada di jalan itu   nah itu maksud dari kegunaan rambu rambu bagi pengguna jalan yang baru memasuki wilayah dengan rambu yang terpasang di pinggir jalanlah yang bisa kita jadikan petunjuk”agar selamat di jalan dan sampai tujuan.

Karena hal tersebut merupakan salah satu tugas dari kami, untuk menjaga dan memelihara kelancaran lalu lintas, dengan adanya rambu lalu lintas pada suatu jalan merupakan suatu petunjuk yang dapat mengarahkan para pengemudi dalam berlalu lintas.

Maka kami sangat mengharapkan kepada masyarakat luas untuk dapat memahami dan mengerti akan arti dari rambu rambu lalu lintas yang ada di jalan, sehingga dengan mengerti akan arti rambu tersebut diharapkan masyarakat dapat disiplin dalam berlalu lintas dan mematuhi semua aturan

Persiapan Pengamanan Lebaran 1439 H, Polres Banjar Gelar Rakor

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Jelang pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1439 H Mendatang, Polres Banjar gelar rapak koordinasi (rakor) lintas sektoral, di aula Tribrata Polres Banjar, Senin (28/05/2018)

Rapat yang dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Takdir Mattanete, SH,S.I.K, MH didampingi oleh Kodim 1006 Martapura dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Drs. H. M. Aidil Basith, M.AP itu untuk merumuskan persiapan pengamanan. Selain itu, rakor yang bertujuan kesiapan jajarannya dalam rangka menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi “KETUPAT INTAN – 2018”.

Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan bahwa menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1439 H, diperlukan sinergitas yang optimal dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat, hal ini bertujuan agar perayaan Idul Fitri kali ini dapat belangsung dengan aman dan tertib.

“Pada prinsipnya, semua stakeholder atau instansi-instansi terkait, harus bersama-sama saling bertanggung jawab dan bekerja sama, serta melakukan koordinasi-koordinasi, agar semua dapat berjalan baik dalam segi pengamanan maupun hal lainnya dapat teratasi dengan cepat,” ujar Kapolres.

Ditambahkan Kadishub Banjar bahwasannya dalam memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Idul Fitri 1439 H di wilayah Kabupaten Banjar, Kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar siap mendukung dan membantu tugas kepolisian demi terciptanya rasa aman dan nyaman tersebut.

Ditambahkan juga pada seperti kegiatan-kegiatan pada tahun sebelumnya kami juga membuat jadwal jaga pengamanan anggota dishub selama masa lebaran di pos-pos pengamanan  yang tersedia.

Dan juga seperti yang tertuang dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2018 Tentang Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2018, Kami akan melaksanakan kegiatan seperti yang diamanatkan Peraturan tersebut yaitu antara lain menginformasikan untuk pelarangan operasional angkutan barang selama masa lebaran 1439 H dan memberikan pelayanan selama masa angkutan lebaran tahun 2018 tersebut. Jelasnya”

Menhub Sampaikan Pentingnya Penggunaan Life Jacket Untuk Keselamatan

Menhub memberikan life jaket untuk para nelayan

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID PALEMBANG – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan kepada masyarakat pentingnya penggunaan life jacket, tujuannya agar masyarakat lebih mawas diri terhadap keselamatan dalam transportasi. Hal tersebut disampaikan Menhub saat membagikan life jacket kepada masyarakat di sekitar Dermaga 16 Ilir Palembang, Minggu 27 Mei 2018.

“Tadi saya bertanya kepada nakhoda kapal kecil, mereka menempuh perjalanan bisa 2 sampai 7 jam. Suatu perjalanan yang panjang dan saya pikir pelayaran rakyat ini adalah kearifan lokal namun Kementerian Perhubungan bersama Pemda selalu memberikan perhatian khususnya mengenai keselamatan,” jelas Menhub Budi.

Menhub menyampaikan kepada nakhoda kapal kecil akan pentingnya keselamatan, dalam hal ini adalah penggunaan life jacket.

Menhub juga berpesan kepada operator agar terus memperhatikan keselamatan dan meminta kepada Dinas Perhubungan setempat memperhatikan dan menjaga keselamatan.

“Dalam kesempatan ini saya berpesan kepada operator dalam hal ini Usaha Kecil Menegah (UKM) agar terus memperhatikan keselamatan oleh karenanya saya meminta Dinas Perhubungan untuk memperhatikan dan menjaga keselamatan,” urai Menhub Budi.

Menhub menegaskan pemerintah akan konsisten untuk terus meningkatkan keselamatan dalam transportasi khususnya angkutan pelayaran rakyat ini.

“Pelayaran rakyat merupakan salah satu moda transportasi yang masih digunakan oleh masyarakat banyak, oleh karenanya kita akan terus konsisten untuk meningkatkan keselamatan bagi kapal-kapal kecil tersebut,” ujar Menhub Budi Karya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Umiyatun Hayati dan Sesbadan Sumber Daya Manusia Perhubungan Masrono Yugihartiman.

Komisi V DPR RI Dukung Aplikator Menjadi Perusahaan Transportasi

JAKARTA – Komisi V DPR RI mendukung upaya Pemerintah dalam menjadikan perusahaan aplikator angkutan sewa khusus menjadi perusahaan transportasi. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kesetaraan bagi semua pihak.

“Saya apresiasi mayoritas dari anggota memberikan dukungan kepada Kementerian Perhubungan untuk menegakkan peraturan yang selayaknya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yaitu jumlah dari angkutan sewa khusus harus dibatasi. Kedua, tarif itu harus standar, tidak boleh rendah dan yang ketiga adalah keselamatan,” jelas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI terkait Permasaahan Transportasi Umum Online di Gedung Nusantara, pada Senin (28/5).

“Oleh karenanya para aplikator yang kita harapkan menjadi perusahaan transportasi harus menaati ketentuan seperti yang diminta oleh mayoritas anggota,” tambah Menhub.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis yang memberikan dukungan politis kepada Kemenhub untuk menjadikan perusahaan aplikator sebagai perusahaan transportasi

“Jadi ada 3 tuntutan terkait angkutan sewa khusus yaitu pertama meminta fasilitasi berkaitan dengan kesejahteraan menyangkut tarif. Kedua berkaitan pendaftaran pengemudi harus dibatasi atau moratorium. Ketiga kita sepakat menyangkut angkutan sewa khusus yang sesuai dengan PM.108 Tahun 2017,” tutur Djemy.

“Kita memberikan dukungan politis, berdasarkan hasil kajian dan penjelasan Menteri Perhubungan terkait stiker, KIR (uji berkala), SIM A Umum itu berkaitan dengan keselamatan keamanan dan kenyamanan transportasi,” ujar Djemy.

Sementara itu Anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umar Hadi mengatakan online itu merupakan sistem tetapi pelaksanaannya harus mengacu pada peraturan yg sama yaitu PM.108 Tahun 2017 dan Peraturan Dirjen.

“PM.108 dan Peraturan Dirjen itu sudah sangat akomodatif sekali. Ini payung hukum yang optimal dan maksimal. Aplikator hrs tunduk pada semangat Pancasila. Kesimpulannya adalah dapat kita terima apa kebijakan dari pemerintah tentang pengaturan angkutan online tersebut,” kata Yoseph.

Lebih lanjut Pemerintah akan menyusun petunjuk pelaksanaan PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan dan kesetaraan di antara pelaku usaha transportasi.

“Berdasarkan laporan masyarakat dan pengemudi angkutan sewa khusus terhadap pelayanan yang diberikan, terdapat permasalahan antara lain perekrutan pengemudi yang tidak terkendali, penentuan tarif sepihak, kejadian tindak kriminal, suspend (pembekuan) akun sepihak oleh perusahaan, tidak adanya sanksi terhadap perusahaan aplikasi, pengemudi yang memiliki banyak akun dan ketidaksesuaian identitas pengemudi. Oleh karenanya Pemerintah memandang perlu melakukan pengaturan untuk merubah status perusahaan aplikasi menjadi perusahaan transportasi,” terang Menhub.

Selain itu, beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan pengaturan perubahan status menjadi perusahaan transportasi diantaranya, tidak ada pengaturan operasional aplikasi, banyaknya persoalan dalam hubungan kemitraan dan belum terpenuhinya kaidah penyelenggaraan transportasi.

“Nanti akan disusun petunjuk pelaksanaan PM 108 Tahun 2017 dalam bentuk Peraturan Dirjen yang mengatur tentang tata cara perusahaan aplikasi menjadi perusahaan transportasi, kuota, tarif, monitoring dan pengawasan serta perlindungan masyarakat yaitu penumpang dan pengemudi yang memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kesetaraan bagi semua pihak,” terang Menhub.

Terkait dengan tuntutan ojek online (sepeda motor) terhadap kesetaraan tarif antar operator, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada pasal 47 diatur bahwa sepeda motor tidak termasuk sebagai kendaraan bermotor umum untuk penumpang. Namun pada kenyataannya, keberadaan sepeda motor sebagai sarana angkutan untuk orang sudah berlangsung sejak lama dan merupakan komplemen angkutan umum yang belum memadai.

“Seiring dengan hal tersebut, dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pelayanan angkutan umum, Kementerian Perhubungan berencana memberikan subsidi angkutan perkotaan,” ujar Menhub.

Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah diharapkan permasalahan transportasi online dapat diselesaikan agar tercipta situasi yang kondusif, tertib dan lancar terhadap pelayanan angkutan umum.

“Kemenhub telah berupaya mengakomodir keinginan seluruh pihak dengan dikeluarkannya PM 108 Tahun 2017 yang telah berlaku efektif pada tanggal 1 Februari 2018. Maka saya tegaskan bahwa aturan ini tetap diimplementasikan karena Pemerintah harus menjamin tersedianya angkutan umum yang baik bagi masyarakat serta adanya kesetaraan bagi pengemudi online,” tutur Menhub.

Turut hadir mendampingi Menhub dalam Rapat Kerja yaitu Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Kepala BPTJ Bambang Prihartono, Kepala BPSDM Perhubungan Umiyatun Hayati, Sesditjen Perhubungan Darat Hindro Surahmat, Direktur Angkutan dan Multimoda Cucu Mulyana.

PAHAMI JARAK MINIMAL DAN JARAK AMAN BERKENDARA

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Jarak antar kendaraan menjadi salah satu hal yang mesti diwaspadai tiap pengemudi. Terutama saat kondisi jalan licin akibat hujan atau sewaktu kondisi lalu lintas sedang padat. Benturan mendadak antar kendaraan sangat mungkin terjadi karena jarak yang terlalu dekat. Demikian pula ketika menjumpai jalur menanjak. Menjaga jarak antara satu kendaraan dengan lainnya merupakan langkah bijak demi keselamatan perjalanan.

Ada dua macam jarak yang harus diperhatikan, yakni jarak minimal dan jarak aman. Jarak minimal adalah jarak paling dekat yang tidak boleh dilewati antara mobil belakang dengan depannya. Jenis jarak ini belum tentu aman, dan pengemudi harus berhati-hati apabila terjadi pengereman mendadak dari kendaraan di depannya.

Sedangkan jarak aman adalah jarak yang paling disarankan. Terutama, saat melaju di jalanan basah. Pengereman di jalan basah butuh waktu lebih lama dibandingkan pada jalan yang kering.

Berikut adalah infografis tentang jarak minimal dan jarak aman berdasarkan kecepatan mobil, terutama ketika kondisi jalan sedang basah.

Pentingnya manfaat Analisis Dampak Lalu Lintas (andalalin) acapkali kurang mendapat perhatian masyarakat luas. Andalalin dianggap oleh masyarakat kebanyakan sebagai sebuah perizinan. Padahal merupakan bagian dari persyaratan sebuah perizinan.

Kurangnya informasi dan sosialisasi seputar andalalin menjadi tantangan bagi Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

“Saya berharap para penilai dokumen hasil andalalin dapat mensosialisasikan terus kepada masyarakat pada umumnya,” ujar Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat Pandu Yunianto pada saat membuka Bimbingan Teknis Penyegaran Penilai Dokumen Hasil ANDALALIN di Yogyakarta.

Menurutnya, Bimtek bertujuan agar para peserta mendapatkan informasi baik regulasi juga pengalaman yang dihadapi mengingat telah berubahnya peraturan perundangan di bidang andalalin serta semakin maraknya pembangunan yang membutuhkan dokumen itu.

Kegiatan diikuti 62 orang peserta yang berasal dari Ditjen Perhubungan Darat, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Dishub Provinsi, Kota, dan Kabupaten.

“Sebagaimana kita ketahui, transportasi yang selamat, aman, dan lancar, selain mencerminkan ketertiban dan keteraturan, juga mencerminkan kelancaran kegiatan perekonomian. Namun demikian, dalam berbagai kesempatan dan kenyataan, terdapat kecenderungan bahwa berkembangnya suatu kota seringkali diikuti pula dengan munculnya masalah transportasi,” urai Pandu.

Permasalahan tersebut antara lain: timbulnya tarikan pergerakan baru yang cukup besar dan akan membebani jaringan jalan, menurunnya tingkat pelayanan jalan, yang ditandai dengan adanya kemacetan serta meningkatnya biaya dan waktu perjalanan.

Memerhatikan permasalahan-permasalahan tersebut, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015 mengamanahkan bahwa setiap rencana pengembangan atau pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan andalalin.

“Terkait dengan pemberian persetujuan andalalin tersebut, perlu Tim Evaluasi selain juga melakukan monitoring oleh penilai dokumen andalalin,”

UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor DISHUB Banjar Mendapatkan Pujian dari Ombudsman RI Perwakilan Kalsel

DISHUB.BANJARKAB.GO.ID – Kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel ke UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar. Kamis (24/05/2018)

Dalam kunjungannya ombudsman Kalsel disambut oleh Kepala UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor FAJAR WAHYUDININGRAT, A.ma, S.AP dan perwakilan Penguji Kendaraan Bermotor MUHAMMAD ZUHDIANSARI, A.Md. dimana kunjungan tersebut melakukan survei pelayanan publik yang ada pada UPT. PKB, karena banyak anggapan yang mengatakan bahwa pelayanan publik itu pasti banyak kecurangan-kecurangan yang ada.

Dijelaskan Kepala UPT. PKB bahwa satu persatu item pelanyanan mereka periksa dan pertanyakan, sambil berkeliling dengan didampingi Ka UPT. PKB anggota ombudsman tersebut melihat sarana pelayanan yang ada di UPT. PKB dan dari item tersebut dijelaskan oleh Ka. UPT. PKB.

Dikatakan Ka. UPT. PKB untuk item pelayanan yang di periksa antara lain adalah :

  1. Adanya ruang tunggu
  2. Adanya Visi dan Misi Pelayanan
  3. Adanya SOP Pelayanan
  4. Adanya Kotak Saran
  5. Adanya Alur Pelanyanan
  6. Adanya Perda Retribusi

Dijelaskan pula yang paling utama yaitu transparansi terhadap pengelolaan laporan retribusi, dimana pada kantor UPT. PKB untuk para pengunjung yang akan membanyar retribusi mereka tahu tentang rinciannya dan ditampilkan pada layar informasi yang ada pada ruang tunggu, sehingga adanya keterbukaan publik.

Dari hal tersebut ombudsman kalsel memberikan pujian yang bagus atas transparansinya pembayaran retribusi, dikatakan pula bahwa se Kabupaten Banjar baru di UPT. PKB yang memberikan Pelayanan yang transparansi, “Ujar Anggota Ombudsman.

Kami merasa senang atas apresiasi yang diberikan tersebut, dengan ini kami akan tetap mencoba meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat yang lebih bagus lagi.