SMART CARD DISHUB KABUPATEN BANJAR TINGGAL MENUNGGU WAKTU

GAMBUT – Perubahan bakal dibuat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar dalam pelayanan pengujian kelaikan kendaraan bermotor atau uji KIR kendaraan angkutan umum dan angkutan barang.

Rencananya, UPT yang berlokasi di Jl. A. Yani Km. 17 Gambut, Kabupaten Banjar itu akan menggunakan smart card bagi kendaraan, smart card akan menyisihkan buku uji KIR yang sebelumnya digunakan secara manual oleh pemilik kendaraan.

Zuhdiansarimengatakan, rencana tersebut akan direalisasikan paling cepat bulan Mei 2020. Sebab saat ini UPT-PKB masih menambah fasilitas yang dibutuhkan untuk realisasi smart card.

“Database sudah disiapkan beserta data yang diperlukan. Pihak kami sedang menunggu pencetakan kartu. Diperkirakan paling cepat pada bulan Mei 2020 kami akan mensosialisasikan kepada pengguna kendaraan uji sehingga tidak ada alasan bagi pengguna kendaraan tidak menggunakan smart card,” Ujar Zuhdiansari.

Program smart card yang ini diberi nama “Langkar” ini terintegrasi dengan data di Kemeterian Perhubungan Republik Indonesia. Pada kesempatan sebelumnya, Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah menyiapkan software dan hardware guna mendukung pelaksanaan program tersebut.

“Pada tahun 2019 kami telah menyiapkan software  dan hardware yang diperlukan untuk pemantapan program dan pihak kami akan menyiapkan MoU dengan pihak bank agar masyarakat menyetorkan langsung ke pihak bank tidak lagi secara konvensional”, Tambahnya.

Zuhdi melanjutkan, kendaraan angkutan umum dan barang wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor. Kewajiban ini berkala kendaraan bermotor itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP LLAJ) dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

“Di Kabupaten Banjar tingkat kesadaran untuk uji KIR cukup tinggi. Ini juga mungki karena seringnya di Kabupaten Banjar mengadakan operasi gabungan” Tutup Zuhdiansari. (Cdr)

 

SIAPKAN LANGKAH STRATEGIS, DITJEN HUBDAT GELAR RAKORNIS TAHUN 2020

JAKARTA (2/3) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mulai hari ini tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Seluruh Indonesia Tahun 2020, di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta, pada Senin (2/3). Acara yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan dalam menentukan arah kebijakan khususnya untuk sektor transportasi darat.

Djoko Sasono dalam keterangannya di hadapan wartawan mengatakan, “Kita bersama- sama dengan seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat beserta para operator dan pelaku usaha dengan adanya pelaksanaan kegiatan Rakornis ini, baik angkutan jalan maupun ASDP dapat menjadi tempat yang sehat, selamat, dan aman bagi penggunanya.”

Adapun pada acara Rakornis Ditjen Hubdat 2020 kali ini mengangkat tema, “Penguatan Sinergi Stakeholder Transportasi Darat Untuk Mewujudkan Visi Misi Presiden RI”.

Sehubungan dengan kegiatan Rakornis tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi dalam laporannya menyatakan, “Penyelenggaraan Rakornis ini dimaksudkan sebagai wahana konsolidasi dan kaji ulang berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis Perhubungan Darat untuk dapat dilaksanakan dengan optimal dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang perhubungan darat yang lebih baik di pusat maupun di daerah.”

Di dalam Rakornis ini, Dirjen Budi manyampaikan terdapat 8 topik utama yang akan menjadi pembahasan selama Rakornis yang berlangsung sejak 2-3 Maret 2020 antara lain:

  1. Konektivitas dan Aksesibilitas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional;
    b. Penertiban Over Dimension dan Over Loading (ODOL);
    c. Penyederhanaan Sistem Perizinan di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (OMNIBUS LAW);
    d. Permasalahan Distribusi Logistik Nasional yang mempengaruhi disparitas harga;
    e. Pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
    f. Pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi dan TIK Bidang Perhubungan Darat;
    g. Peningkatan tata kelola (debirokratisasi dan deregulasi) Ditjen Perhubungan Darat;
    h. Peningkatan pelayanan dan keselamatan transportasi darat.

Pameran Kendaraan Listrik

Lanjutnya, dalam acara tersebut Dirjen Budi menambahkan pada Rakornis tahun ini konsep acaranya sedikit berbeda dengan Rakornis tahun sebelumnya, “Pada acara Rakornis tahun 2020 ini acara dibuat semeriah mungkin dengan diadakannya pameran di booth yang menampilkan produk serta alat terkini di sektor transportasi darat oleh masing-masing direktorat dan mitra kerja Ditjen Hubdat di sektor transportasi darat. Selain itu saya bersama Bapak Sekjen tadi sempat berkeliling mencoba dan melihat mobil dan motor listrik yang juga dipamerkan.”

Ia mengatakan, “Tujuan diadakan pameran kendaraan listrik tersebut sebagai langkah pemerintah dalam mendukung penuh dengan adanya kebijakan percepatan penggunaan kendaraan listrik yang ramah lingkungan serta kemajuan terwujudnya pelaksanaan kendaraan listrik yang diamanatkan Perpres 55/2019.”

Menurutnya, hal ini disebabkan adanya tuntutan yang semakin besar akan kendaraan yang ramah lingkungan untuk mengurangi polusi yang telah menjadi permasalahan di beberapa kota besar, terutama Jakarta.

Dirjen Budi berharap, “Pelaksanaan Rakornis ini semakin dapat menguatkan koordinasi dan sinergitas antar lembaga terkait dengan pengambilan kebijakan ataupun penyelerasan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,” kata Dirjen Budi.

Selain itu, Ia menegaskan perlunya memperkuat (revitalisasi) kapasitas institusional dalam pelaksanaan tupoksinya agar dapat terwujud institusi yang lebih kuat dan lebih baik dalam melayani masyarakat serta ketanggapan terhadap isu dan tantangan di bidang transportasi darat baik di lingkup sektoral maupun nasional.

Selain pameran kendaraan listrik, dalam rangkaian Rakornis Hubdat 2020 ini Dirjen Budi mengatakan bahwa pihaknya akan segera berbenah dan bersiap menyambut Angkutan Lebaran. Saat ini Kemenhub tengah menjalin kerja sama dengan Google untuk membantu pemudik mendapatkan informasi perjalanan yang terbaik. “Tahun ini kami akan bekerja sama dengan Google terkait peta mudik yang lengkap dan yang pasti dapat membantu perjalanan masyarakat lebih selamat dan nyaman,” jelas Dirjen Budi. (sumber : http://hubdat.dephub.go.id/)

RAPAT PEMBAHASAN TRAYEK BANDARA SYAMSUDIN NOOR – KOTA MARTAPURA

MARTAPURA (05-03-20) – Dalam Rangka menunjang operasional Bandara Internasional Syamsudin Noor serta memberikan pilihan  Moda Transportasi Angkutan Umum kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan, Perum Damri ajukan tujuan trayek bandara syamsudin noor – kota martapura. Hal ini berdasar kepada maklumat Kementerian Perhubungan RI No.01/DAMRI/46 tanggal 25 November 1946 yaitu memberikan pelayanan angkutan pemadu moda (angkutan bandara). Pihak Perum Damri telah menyiapkan 3 kendaraan angkutan yang nantinya akan beroperasi melintas di wilayah hukum Kabupaten Banjar.

Bertempat di ruang kerja asisten II Kabupaten Banjar, Dinas Perhubungan Kabupaten  Banjar bersama instansi terkait bahas permohonan rekomendasi angkutan pemadu moda bandara. Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Infrastruktur Setda Banjar, Muhammad Ikhsan itu dihadiri Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.

Rapat tersebut membicarakan tentang rencana pengoperasionalan angkutan pemadu moda bandara Syamsudin Noor – Kota Martapura. Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat Yusi Ansyari Nihe mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi perhatian bersama yaitu terkait jaringan jalan, kajian teknis trayek angkutan pemadu moda bandara syamsudin noor – kota martapura, dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Pada dasarnya Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar menerima itikad baik pihak Perum Damri dalam hal investasi di wilayah Kabupaten Banjar namun hal ini perlu ada persetujuan dari berbagai pihak karena kami menghaharapkan di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan,” Ungkap Yusi Ansyari Nihe.

“Jika kajian teknis tersebut sudah dilakukan pembahasan maka harus diadakan rapat pembahasan terkait sosialisasi trayek dan persetujuan dari pihak-pihak terkait,” Tambah Yusi Ansyari Nihe. (Cdr)

SLAMAT RIYANTO : DANRU WAJIB LAPOR SITUASI ARUS LALIN PER 15 MENIT

Martapura – Sebagai salah satu upaya mendukung kelancaran arus lalu lintas pada kegiatan Haul Akbar ke-15 Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Sabtu(29/2/2020), Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banjar menggelar Apel Gelar Pasukan Pengamanan (PAM) arus lalu lintas.

Bertempat di teras Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Jalan Sekumpul Ujung Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Apel Gelar Pasukan PAM arus lalu lintas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Haul ke-15 Ulama kharismatik yang masyhur disapa Abah Guru Sekumpul dipimpin langsung Kepala Dishub Kabupaten Banjar, Drs. M. Aspihani.

Pada apel tersebut beliau menyampaikan agar para personil menjaga kesehatan mengingat pelaksanaan PAM arus lalu lintas nantinya akan berjalan mulai dari H-2 sampai dengan H+2.

“Haul Guru Sekumpul merupakan hajatan banyak orang, setiap tahunnya semakin bertambah jadi kita harus siap untuk menghadapi kondisi lalu lintas yang akan terjadi. Pihak kita akan turun maksimal selama 5 hari pelaksanaan kegiatan yaitu dari H-2 sampai dengan H+2,” Ujar Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Drs. M. Aspihani.

Pada kesempatan yang bersamaan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Slamat Riyanto juga menyampaikan agar para Komandan Regu (Danru) untuk melaporkan kegiatan secara rutin berkala.

“Masing-masing danru harus melaporkan situasi arus lalu lintas per 15 menit. Agar Koordinator Zona dapat mengetahui keadaan terkini dan dapat memberikan keputusan terhadap situasi yang terjadi” Ujar Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Slamat Riyanto.

Kepala Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat Faisal pada kesempatan tersebut juga memaparkan tugas pembagian zona dan rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan.

“pada pelaksanaan ini, kita membagi beberapa zona yang menjadi titik berat. Masing-masing zona memliki tugas untuk membackup relawan di lapangan. Jika terjadi trouble maka para anggota harus siap untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi” ungkap Faisal.

Untuk diketahui ada 9 zona yang perlu dibackup diantaranya:

Zona 1 di Zona Steril VVIP Jl. Pendidikan

Zona 2 di Jl. A. Yani Batas Kota sampai dengan Jl. A. Yani Simpang Empat PPS – Sekumpul

Zona 3 di Jl. A. Yani Simpang Empat PPS – Sekumpul sampai dengan Jl. A. Yani depan Majid Al Karomah Martapura

Zona 4 di Jl. Tanjung Rema – Jl. Kenanga

Zona 5 di Jl. A. Yani Simp. 3 Tambak Baru Sampai dengan Jl. A. Yani Simp. 3 H. Duan

Zona 6 di Jl. Menteri 4 – Jl. P. Abdurrahman – Jl. Veteran

Zona 7 Jl. A Yani depan Masjid Al Karomah Martapura sampai dengan Jl. Martapura Lama

Zona 8 di Simp. 3 Jl. Sekumpul Ujung Bincau – Mali –Mali, dan

Zona 9 di Jl. A. Yani Simp. 3 H. Duan sampai dengan Jl. A. Yani Sungkai.

DISHUB MANTAPKAN PERSIAPAN HAUL SEKUMPUL KE-15

Martapura – Jelang H-2 pelaksanaan Haul ke 15 KH Zaini Abdul Ghani atau yang juga dikenal sebagai Guru Sekumpul, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar mantapkan persiapan dengan melaksanakan rapat internal guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Rapat persiapan ini melibatkan Pejabat Eselon III dan Eselon IV Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar. Rapat Pelaksanaan Haul Guru Sekumpul tersebut dilaksanakan di Aula Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, Jumat (28/02/2020).

Rapat tersebut di pimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Drs. H. Aspihani, M.Ap dan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Slamat Riyanto, S.Sos sebagai moderator dengan pembahasan pemantapan ploting anggota H-2 sampai dengan H+2 Haul Guru Sekumpul ke-15 Kabupaten Banjar dan Persiapan rekayasa yang bersifat situasional.

Read more

DISHUB SIAPKAN 3 MOBIL DEREK PELAKSANAAN HAUL SEKUMPUL KE-15

MARTAPURA – Untuk mengantisipiasi kemacetan akibat adanya jamaah yang memarkir kendaraan sembarangan, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar siapkan mobil derek yang di pinjamkan dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, mobil derek ini merupakan bentuk kerja sama untuk menciptkan kelancaran dan mengamankan arus Lalu lintas  para jamaah, Jumat (28/2).

 

Menurut Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat (Kabid AKPD) Yusi Ansyari Nihe, SE mobil derek ini juga akan digunakan apabila ada kendaraan yang macet di tengah jalan maka akan segera diberikan bantuan.

“Sebagai bahan evaluasi tahun sebelumnya, banyak jama’ah yang memarkirkan kendaraannya di bahu dan badan jalan sehingga berpotensi membuat kemacetan. Untuk itu pihak kami menyiapkan 3 unit mobil Derek untuk membackup pelaksanaan tugas,” ungkap Yusi Ansyari Nihe.

Yusi Ansyari Nihe juga menghimbau kepada jama’ah yang berhadir, untuk mematuhi rambu-rambu yang telah di pasang petugas serta memarkir kendaraannya pada tempat-tempat parkir yang telah disediakan, dan tidak memarkir kendaraan di bahu jalan karena dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

“Diharapkan kepada para jama’ah agar menaati peraturan-peraturan yang di tetapkan bersama dengan berbagai pihak agar dalam pelaksanannya dapat sesuai dengan rekayasa yang telah dibuat” tambah Yusi Ansyari Nihe.

Dishub Kabupaten Banjar akan menurunkan personil penuh serta di bantu dari Kementerian Perhubungan untuk mengamankan jalur yang sudah di rekayasa. (Cdr)

 

DISHUB KAJI ROADMAP “BUNGAS”

MARTAPURA – Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar terus tingkatkan inovasi guna menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum khususnya bagi pelajar yang bersekolah di Kabupaten Banjar. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan di lapangan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar melaksanakan survey rancangan trayek khusus untuk program yang diberi nama “Bungas” ini.

Bungas adalah singkatan dari Bus Angkutan Sekolah yang dicanangkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pelajar maupun bagi orang tua murid. Hal ini dilandaskan pada banyaknya pelajar yang menggunakan kendaraan pribadi namun belum mengantongi surat izin mengemudi (SIM) mengingat usia dari pelajar masih belum mencukupi untuk mendapatkan surat izin tersebut.

Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat Yusi Ansyari Nihe, SE saat di temui di ruang kerjanya mengungkapkan ada beberapa alternatif jalur yang dirancang untuk memenuhi program “bungas” tersebut.

“Pihak kami sedang membuat data sekolah yang ada di Kabupaten Banjar, hal ini sejalan dengan tujuan awal kami yaitu menciptakan transportasi yang aman dan nyaman bagi penggunanya. Setelah data-data yang diperlukan telah didapat maka akan dapat dibuat rancangan trayek khusus bagi bungas,” Ungkap Yusi Ansyari Nihe.

Pada tahun 2019 pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah melakukan uji coba pelaksanaan bungas di beberapa sekolah seperti SMPN 3 Martapura, SMPN 1 Martapura, SMPN Darussalam, dan SMPN Antasari dengan menggunakan armada angkutan umum yang berkapasitas 8-10 orang.

Ditanya terkait kapasitas yang telah dilaksanakan pada tahap uji coba, hal ini menjadi penting karena tidak dapat membackup banyak nya pelajar yang ingin menggunakan angkutan dan dapat menghambat pelaksanaan program.

“Saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar memiliki 2 armada bus. Dengan memperkirakan banyaknya sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjar hal ini menjadi perhatian khusus bagi semua pihak. Nantinya setelah kajian ini selesai, maka akan di dapatkan hasil berapa unit kebutuhan yang diperlukan” Tambah Yusi Ansyari Nihe.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah berkoordinasi dengan pihak Kemeterian Perhubungan Republik Indonesia terkait bantuan berupa bus.

“Pihak kami sudah ada pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan Republik Indoensia terkait bantuan bus untuk membackup program tersebut dengan berlandaskan kepada kajian yang sedang dirancang,” Tutup Yusi Ansyari Nihe.

Kehadiran Bus Angkutan Sekolah dapat menekan angka kecelakaan, karena usia anak sekolah belum boleh mengendarai sepeda motor. Selai itu, juga akan mengurangi kemacetan karena pelajar berlaih menggunakan angkutan umum disbanding angkutan pribadi (Cdr)

BIAR JALAN AMAN! PASANG GUARDRAIL!

Di wilayah Kabupaten Banjar masih terdapat lokasi jalan yang sekiranya berupa jurang ataupun sungai. dengan kondisi demikian maka perlu diberikan pengamanan untuk jalan-jalan yang berbahaya tersebut.

Guardrail atau pagar pengaman jalan adalah salah satu sistem yang ditempuh untuk pengamanan orang atau kendaraan yang terbuat dari rail besi sebagai pagar pada jalan-jalan yang berbahaya seperti pegunungan, sungai, jurang, dll. fungsinya adalah sebagai pelindung agar kendaraan yang melewatinya terlindungi dari terjatuh ke sungai/jurang dll.

Manfaat pagar pengaman jalan (guardrail untuk memperingatkan pengemudi bakal ada bahaya (jurang) serta membuat perlindungan pengguna jalan supaya tidaklah sampai terjerumus.

Pada tahun 2019 ini Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar telah melaksanakan survey wilayah yang berpotensi rawan terjadinya kecelakaan. ada dua wilayah yang telah di survey yaitu pada kecamatan pengaron dan kecamatan martapura kota.

Kasi Fasilitas Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, Riyantoni, SE mengatakan “terdapat beberapa titik rawan kecelakaan yang menjadi perhatian bagi kami sebagai penyedia sarana dan prasarana lalu lintas. pada tahun ini kami telah menyiapkan pemasangan guardrail pada titik yang telah kami laksanakan survey. Untuk lebih lanjut hal ini akan menjadi keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar”.

Seperti diketahui, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar merupakan instansi yang bertugas untuk menyediakan sarana dan parasarana lalu lintas khususnya dalam wilayah hukum Kabupaten Banjar.

Tingkatkan Koordinasi Dengan Pihak Terkait, Menhub Siapkan Angkutan Natal dan Tahun Baru

Jakarta – Jelang masa libur Natal dan Tahun Baru, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku meningkatkan koordinasi dan telah berbagi peran dengan sejumlah pihak untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan maupun penumpang pengguna angkutan massal.

“Kita sudah mengumpulkan para stakeholder dan kita berbagi peran, Kementerian PUPR mempersiapkan jalan, Kepolisian menyiapkan tim, kami sendiri juga menyiapkan hal yang perlu dilakukan. Insya Allah ini berjalan baik,” kata Menhub saat ditemui di kawasan Cikini, Sabtu (23/11) sore.

Sama dengan saat musim Angkutan Lebaran, Menhub menyebut Korlantas Pori akan menjadi koodinator langsung di lapangan.

Menhub memprediksi pada masa Angkutan Natal dan Tahun Baru tidak sepadat seperti masa Angkutan Lebaran. Menhub memprediksi kepadatan lebih banyak terjadi di tempat wisata.

“Prediksinya kalau Tahun Baru tidak sebanyak Lebaran jadi biasanya yang banyak itu di tempat wisata. Orang mau ke Bali, Jogja, itu lebih banyak daripada mereka yang pulang kampung. Jadi memang tempat-tempat tertentu sudah kita lakukan pengamanan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menhub menyampaikan terkait dilakukannya penyesuaian tarif angkutan kapal penyeberangan berkisar 10-15 persen.

“Kalau secara teoritis kenaikannya itu mesti 50% baru mereka baru bertahan tetapi pemerintah melakukan ini secara bertahap. Kita upayakan 10-15 persen karena juga untuk menolong kalau ini bisa menolong mereka (operator kapal penyeberangan) maka banyak kapal-kapal penyeberangan yang bertahan dan pelayanannya bagus,” jelasnya.

Ditambahkan Menhub saat ini terdapat sejumlah operator kapal penyeberangan yang akan berhenti beroperasi karena tidak mampu menutupi biaya operasional.

Manajemen Akan Dilakukan yaitu Pembatasan Angkutan Barang Selama Nataru

JAKARTA – Dalam rangka mempersiapkan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2019, maka Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas Operasional Mobil Barang Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020.

Untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas, maka pada enam ruas jalan tol dan tujuh jalan nasional diberlakukan pembatasan kendaraan angkutan barang.

Dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Perhubungan tersebut dibahas pembatasan operasional ini diatur untuk mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, dan mobil barang dengan kereta tempelan atau kereta gandeng, serta mobil barang yang digunakan untuk mengangkut bahan galian, tambang, dan bahan bangunan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menjelaskan, guna memperlancar pergerakan kendaraan maka pembatasan operasional mobil barang pada masa Natal mulai berlaku pada 20- 21 Desember, 25 Desember.

“Sedangkan untuk periode Tahun Baru dimulai pada 31 Desember hingga 1 Januari. Pada 20 Desember berlaku mulai pukul 00.00 WIB sampai 21 Desember pukul 24.00 WIB dan berlaku pada enam ruas jalan tol di Jawa dan tujuh ruas jalan nasional di Jawa, Bali, dan Sumatera,” jelas Dirjen Budi di Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Pada 20 Desember 2019 pukul 00.00 WIB sampai dengan 21 Desember 2019 pukul 24.00 WIB berlaku pembatasan kendaraan angkutan barang di ruas jalan tol meliputi:

  1. a) Jakarta – Merak (2 arah);
  2. b) Jakarta – Cikampek (arah ke Cikampek);
  3. c) Cikampek – Padalarang – Cileunyi (arah ke Cileunyi);
  4. d) Bawen – Salatiga (2 arah);
  5. e) Prof. Soedyatmo – Tol Bandara (2 arah);
  6. f) Jakarta Outer Ring Road (JORR) (2 arah).

“Selain itu, pada tanggal tersebut juga berlaku pambatasan angkutan barang di beberapa ruas jalan nasional,” katanya.

Pembatasan itu meliputi:

  1. a) Pandaan – Malang (arah ke Malang);
  2. b) Mojokerto – Caruban (2 arah);
  3. c) Probolinggo – Lumajang (arah ke Lumajang);
  4. d) Denpasar – Gilimanuk (arah ke Denpasar);
  5. e) Tegal – Purwokerto (2 arah);
  6. f) Medan – Berastagi Tanah Karo (2 arah);
  7. g) Medan – Pematang Siantar (2 arah).

Kebijakan pengaturan lalu lintas dan pengaturan operasional kendaraan angkutan barang ini diberlakukan untuk menjaga ketersedian barang dan kelancaran pasokan barang konsumsi dan barang ekspo.

Selain itu juga melihat data hasil evaluasi tahun lalu yang cenderung tidak ada peningkatan jumlah pergerakan pada tanggal tertentu maka 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, dan 30 Desember tidak di berlakukan pembatasan angkutan barang pada periode Nataru 2019 ini.

“Pembatasan operasional 25 Desember 2019 berlaku mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada ruas Jalan Tol Jakarta – Cikampek, arah ke Jakarta,” ujar dia.

Untuk pembatasan operasional angkutan barang pada 31 Desember 2019 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan 1 Januari 2020 pada pukul 24.00 WIB berlaku pada ruas:

  1. a) Jalan Tol Jakarta – Merak (2 arah);
  2. b) Jalan Tol Jakarta – Cikampek (arah ke Cikampek);
  3. c) Jalan Cikampek – Padalarang – Cileunyi (arah ke Purbaleunyi);
  4. d) Jalan Tol Bawen – Salatiga (2 arah);
  5. e) Jalan Tol Prof. Soedyatmo Tol Bandara (2 arah);
  6. f) Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) (2 arah);
  7. g) Jalan Nasional Pandaan – Malang (arah ke Malang);
  8. h) Jalan Nasional Mojokerto – Caruban (2 arah);
  9. i) Jalan Nasional Probolinggo – Lumajang (arah ke Lumajang);
  10. j) Jalan Nasional Tegal – Purwokerto (2 arah);
  11. k) Jalan Medan – Berastagi Tanah Karo (2 arah);
  12. l) Jalan Medan – Pematang Siantar (2 arah)

“Untuk pembatasan operasional angkutan barang juga berlaku 31 Desember 2018 – 1 Januari 2019 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada ruas jalan nasional Denpasar – Gilimanuk, arah ke Denpasar,” kata Dirjen Budi.

Pembatasan kendaraan angkutan barang ini tidak berlaku bagi kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak dan Gas, barang ekspor dan impor dari dan ke pelabuhan ekspor atau impor, ternak, pupuk, hantaran pos dan uang, serta bahan makanan pokok.